Home » Headline » Wabup Konawe: Oknum Pengurus FBDSI Diduga Kuat Melakukan Penipuan

Wabup Konawe: Oknum Pengurus FBDSI Diduga Kuat Melakukan Penipuan

UNAAHA, MY SULTRA – Oknum Pengurus Federasi Buru demokrasi Seluruh Indonesia diduga kuat melakukan penipuan dengan iming-iming gaji Rp.15 juta kepada masyarakat Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra). Halhal tersebut diutarakan oleh Wakil Bupati Konawe Parinringi, saat pertemuan Komite Organisasi Intelejen Daerah (Kominda) di Kelurahan Kaspute Kecamatan Wawotobi Konawe, Selasa (15/12/2015).

Parinringi menilai bahwa, apa yang dilakukan oleh FBDSI adalah pembohongan besar, pasalnya menurut dia tidak ada satu Negara yang mampu memberikan gaji terhadap masyarakatnya sebanyak Rp.15 juta selama seumur hidup. Bahkan saat deklarasi kepengurusan FBDSI sampai mengatas namakan presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi yang nantinya bakal memberikan rekomendasi pencairan dana miliaran rupiah dari Bank Dunia untuk gaji masyarakat.

“Logika sederhana kita di indinesia ada 543 kabupaten dan kota 33 provensi bahkan ribuan desa, mengapa hanya masyarakat konawe yang harus dapat gaji Rp. 15 juta perbulan selama seumur hidup, ini kan saya rasa tidak masuk akal, saya berharap kepada pihak kepolisian khususnya polres konawe dan anggota kesbangpol, setiap ada kegiatan atau pertemuan yang dianggap pembohongan harus di rekam untuk dijadikan barang bukti karena kejadian ini adalah pelanggaran hukum,” ungkapnya.

Mantan Kabag Pembangunan lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe ini menghimbau, agar masyarakat tidak gampang untuk teropsesi dengan modus yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertagung jawab, pasalnya oknum yang dianggap sebagai ketua Federasi tersebut pernah tersandung kasus penipuan dengan modus yang terjadi saat ini, sampai diamankan oleh pihak kepolisian Polres Konawe.

“Saya berharap kepada pihak kepolisian khususnya polres konawe, jika ada data yang ril dan kongkrit baik dalam bentuk rekaman, segera kita hentikan pembohongan ini karena saya (Wabup) konawe inginkan supaya ada evek jera terhadap pelaku, yang nanti pencopotannya dimulai dari ketua ranting, sehingga tidak ada lagi yang melakukan pungutan terhadap masyarakat,” tutupnya.

Penulis: (Rido)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *