Home » Konawe » UU Nomor 23 Bisa Jadi Pemicu Konplik Sosial di Konawe
Wakil Bupati Konawe Parinringi saat menggelar rapat Komite Organisasi Intelejen Daerah (Kominda) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenhgara (Sultra), Selasa (15/12/2015). Area lampiran Pratinjau lampiran IMG2015121510151 Wakil Bupati Konawe Parinringi saat menggelar rapat Komite Organisasi Intelejen Daerah (Kominda) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenhgara (Sultra), Selasa (15/12/2015).

UU Nomor 23 Bisa Jadi Pemicu Konplik Sosial di Konawe

UNAAHA, MY SULTRA.COM – Undang-Undang Nomor 23 mengenai otonomi daerah dianggap bisa memicu konplik sosial, khususnya di areal Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang terletak di pelabuha Morosi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Konawe Parinringi, saat pertemuan Komite Organisasi Intelejen Daerah (Kominda) di pondok erfa Kel.Kaspute Kec.Wawotobi Konawe, Selasa (15/12/2015).

“Akibat regulasi ketenaga kerja yang belum sinerjik terutama pemerintah pusat, provensi dan kabupaten mengenai otonomi daerah yaitu UU Nomor 23, yang menyatakan kewenangan daerah ada sebagian yang di kembalikan di provensi, seperti pengelolaan tambang dan amdal inilah yang merubah tatanan keperintahan kabupaten kota khususnya konawe,” ujarnya.

Bahkan terkaid masalah ketenaga kerjaan, dirinya sudah pernah mempertanyakan langsung kepada pihak perusahaan yang berada di Kec.Morosi (Virtu Dragon), soal bagaimana keberadaan mereka (tenaga asing), pasalnya saat ini buruh harian yang digunakan perusahaan tersebut bukan lagi masyarakat pribumi, tetapi tenaga asing yang berasal dari Cina.

“Yang menjadi persoalan tidak mungkin mereka mau langsung masuk di daerah ini (Konawe) kalau bukan pemerintah pusat yang memberikan legalitas, karena kabupaten hanya tempat penerima saja tetapi administrasi dan lain sebagainya adalah penanaman modal yang berada di pusat termasuk tenaga kerja,” ungkapnya.

Maka dari itu tambah dia, dirinya menyampaikan kepada instansi terkaid untuk bagaimana duduk bersama, dan dalam waktu dekat ini ia juga bakal mengundang kementrian pusat, provensi dan kabupaten untuk menyikapi apa langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi ketenaga kerjaan ini, karena muara dari konplik sosial ini bermula dari apa yang terjadi.

“Saya bersama Bupati Konawe (Kery) akan terus memantau kegiatan pertambangan di morosi setiap saat, terutama sejak peralihan manajemen virtu dragon untuk mengantisipasi terjadinya konplik sosial,” tutupnya.

Penulis: (Rido)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *