Home » Berita Terpopuler » UU 23 Segera Digugat ke MK

UU 23 Segera Digugat ke MK

                                                  Musdalim Zakkir
Kolaka,MySultra.com
 
Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, segerah digugat oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten/kota Seluruh Indonesia (Apkasi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Director Executiv Apkasi, Mercy Luvina mengungkapkan, beberapa Bupati di Indonesia dalam waktu ‎dekat ini akan melakukan gugatan atas UU nomor 23 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedikitnya ada lima Bupati yang baru mengajukan diri menggugat UU 23 yakni satu Bupati dari Pulau Sumatera, dua dari Pulau Kalimantan dan dua dari Pulau Sulawesi.
 
‎Gugatan itu kini sementara dipersiapkan. Ketua tim yang melakukan gugatan terhadap UU 23 adalah Sekjen Apkasi yang juga Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan yakni H. Nurdin Abdullah. Tinggal menunggu surat kuasa dari ketua Apkasi, baru dilanjutkan ke MK.”kata Mercy.
 
‎Menangapi keinginan Bupati yang tergabung dalan Apkasi untuk menggugat UU 23, wakil ketua komisi I DPRD Kolaka, Musdalim Zakkir,SH minggu (5/7) mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Apkasi dengan menggugat UU 23 sudah ‎tepat, sebab menurutnya UU 23 tidak sesuai dengan nafas dan semangat otonomi daerah. Dia menilai lahirnya UU 23 sangat rancu, salah satunya dalam bidang kehutanan yang sudah beralih ke pemerintah Provinsi, ketika terjadi perambahan hutan Kabupaten tidak bisa berbuat banyak, sebab pengawasannya sudah melekat pada Provinsi. Pada hal yang bersentuhan langsung dengan kehutanan maupun sektor lainnya seperti bidang pertambangan, perkebunan, perikanan kelautan maupun pertanian adalah pemerintah kabupaten
 
“Secara pribadi saya sangat tidak setuju dengan UU 23 diterapkan. Saya sangat mendukung langkah para bupati/walikota yang tergabung dalam Apkasi untuk melakukan gugatan di MK agar UU itu bisa dilakukan judicial reviuw,”tegas mantan pengacara ini.
 
Legislator asal PKPI ini menambahkan, apapun alasannya UU nomor 23 harus dirubah karena isinya sangat rancuh dan mengkebiri kewengan kabupaten/kota, sebab dilain sisi daerah dituntut untuk memiliki inovasi dan berkreasi dalam meningkat pendapatan daerah dari berbagai sektor, sementara untuk bidang pertambangan persoalan kecilpun seperti tambang golongan C juga diambil alih Provinsi.
 
Hal sama disampaikan ketua LSM Lider Sultra, Herman Syahruddin ditemui minggu kemarin. Menurutnya, sebagai masyarakat tentunya tidak menginginkan ketika ada regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang tidak berpihak pada rakyat. Karena itu, menjadi kewajiban bagi masyarakat daerah untuk membela kepentingan masyarakat dan juga kelangsungan pemerintah yang stabil dan kondusif.
 
“Kami menilai UU 23 sama sekali tidak memihak kepada kearipan lokal, tapi mengkebiri hak-hak pemerintah daerah. Ini khan sama halnya memasung kepentingan daerah,”tegasnya.
 
Karena itulah Herman sangat mendukung langkah Bupati/walikota yang melakukan gugatan pada UU 23 tahun 2014. Bahkan jika perlu bukan hanya lima Bupati yang mengajukan gugatan, tapi semua Bupati dan walikota, sehingga hakim konstitusi mengerti bahwa lahirnya UU 23 memang mendapat penolakan para Bupati dan masyarakat, sebab UU itu menjadikan Bupati/walikota hanya sebagai penonton di daerahnya sendiri.
Sebelumnya, Sekjen PWI Pusat Hendrik Ch Bangun saat ke Kolaka mengungkapkan kalau dirinya merasa heran dengan aturan UU 23, sebab menurutnya sebelum aturan itu dibuat terlebih dahulu pihak legislatif turun ke lapangan, bukan membuat aturan dengan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat bawah. Karena itu, Hendrik menyarankan supaya semua Bupati dan walikota se Indonesia melakukan gugatan terhadap keluarnya UU 23 dengan mengajukan ‎judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sebab sangat disayangkan Pemkab hanya menjadi penonton.( A Arsyad)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *