Home » Buton Utara » Tersangka Oknum Anggota DPRD Butur Bebas Berkeliaran
Gambar Ilustrasi
Gambar Ilustrasi

Tersangka Oknum Anggota DPRD Butur Bebas Berkeliaran

“Tidak mungkin jaksa mengajukan perkara yang tidak memenuhi syarat untuk disidangkan. Mau kadaluarsa atau tidak bukan menjadi pertimbangan jaksa untuk menyatakan lengkap secara formal,” kata Janes.

BUTON UTARA, MYSULTRA.COM – Aparat penegak hukum seolah tak berdaya. Oknum anggota DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur), Herman Yanto sudah ditetapkan tersangka karena diduga terlibat illegal logging. Bahkan berkasnya pun sudah rampung dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Meski begitu, Herman Yanto, masih bebas berkeliaran di wilayah Buton Utara (Butur), Sultra. Aparat penegak hukum seolah tidak berdaya menghadapi pria yang sehari-hari arab disapa Bobi itu.

Herman Yanto selama menghadapi proses hukum yang menimpa dirinya, selalu kooperatif. ‘’Setiap saya dipanggil di Polda Sultra, saya selalu hadir, ‘’ujar Herman Yanto melalui jaringan telepon selulernya.

Pengakuan Herman, kala itu sedang dalam perjalanan dari Baubau menuju, Desa Bubu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara (Butur).

Dia juga mengatakan sampai saat ini belum menerima surat panggilan baik dari Polda Sultra maupun Kejati Sultra terkait pelimpahan berkas perkara yang sedang dihadapi. ‘’Saya belum mendapat surat panggilan maupun pemberitahuan, ‘’tandasnya.

Herman Yanto merupakan anggota DPRD Butur dari Partai Hanura. Kini tercatat duduk di Komisi II DPRD Butur. Dia terpilih sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2014 lalu daerah pemilihan (Dapil)  I Kecamatan Kambowa dan Bonegunu, Buton Utara (Butur).

Sepak terjang, Herman Yanton (HR), selaku pedagang kayu ilegal telah dikenal luas masyarakat dua kecamatan itu. Dia juga cukup piawai dalam menjalankan bisnisnya  sehingga aparat penegak hukum pun, seakan tak mampu menghentikan bisnis kayu ilegalnya. Padahal, kayu di hutan dua kecamatan itu telah ludes.

Penyidik Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), mengimbau Herman Yanto (34), anggota DPRD Kabupaten Buton Utara itu, untuk kooperatif menjalani proses hukum yang sudah memasuki tahap II atau pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasubbid Informasi dan Dokumentasi Polda Sultra Kompol Dolvi Kumaseh di Kendari, beberapa waktu lalu, mengatakan, jaksa peneliti menyatakan lengkap sehingga memasuki persiapan pelimpahan tersangka dan barang bukti.

“Segera mungkin penyidik kepolisian melayangkan panggilan untuk tersangka HR. Kami Himbau tersangka kooperatif sehingga proses pelimpahan perkara berjalan lancar,” kata Dolvi.

Soal ditahan atau tidak sepenuhnya menjadi wewenang kejaksaan karena tidak bisa disamakan dengan kepolisian yang tidak menahan tersangka.
Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sultra Janes Mamangkey mengatakan koordinasi penyidik kepolisian dengan jaksa peneliti berkas perkara tersangka anggota DPRD Buton Utara lebih satu tahun.

“Tidak mungkin jaksa mengajukan perkara yang tidak memenuhi syarat untuk disidangkan. Mau kadaluarsa atau tidak bukan menjadi pertimbangan jaksa untuk menyatakan lengkap secara formal,” kata Janes.

Dia menambahkan, jaksa tidak asal-asalan mengajukan perkara ke pengadilan karena kalau tidak terbukti maka yang dianggap tidak cerdas menerapkan hukum adalah jaksa penuntut umum bukan penyidik kepolisian, ujarnya.

Kepolisian maupun kejaksaan berkomitmen penanganan kasus 300 meter kubik kayu rimba campuran akan sampai di meja persidangan karena bukti-bukti terjadinya perbuatan melawan hukum cukup kuat.

Selain menyeret anggota dewan HR sebagai tersangka juga penyidik telah menetapkan Kepala Kamar Mesin KLM Cahaya Satriani berinisial Ris alias Sid (31) sebagai orang yang harus bertanggungjawab secara hukum.

Kayu rimba campuran tujuan Nusa Tenggara Timur (NTT) diamankan saat proses pemuatan pada 25 November 2015 di pesisir pantai Pasir Putih Desa Damai Laborona, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara.

Penulis: H/M

 

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

yusril

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...