Home » Berita Terpopuler » Terdapat 2.400 Anak Putus Sekolah di Kolaka
Bupati Kolaka H Ahmad Safei bersama General Manager PT Antam UBPN Sultra Tri Hartono, dan ketua DPRD Kolaka H Parmin Dasir pada acara ‎program ujian kelas paket A, B dan C se-kecamatan Pomalaa
Bupati Kolaka H Ahmad Safei bersama General Manager PT Antam UBPN Sultra Tri Hartono, dan ketua DPRD Kolaka H Parmin Dasir pada acara ‎program ujian kelas paket A, B dan C se-kecamatan Pomalaa

Terdapat 2.400 Anak Putus Sekolah di Kolaka

‎”Ada kebiasaan warga hanya ingin meraih ijazah tanpa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah secara reguler. Justru ini akan merusak tatanan pendidikan Indonesia,”

KOLAKA, MYSULTRA.COM – Bupati Kolaka H Ahmad Safei menyampaikan saat ini di kabupaten Kolaka, terdapat sekitar 2.400 anak putus sekolah mulai tingkat SD hingga SMA.

 “Fakta di Kolaka masih terdapat sekitar 2.400 anak putus sekolah,” kata Ahmad Safei saat membuka penyelenggaraan program ujian paket A,B dan C se-kecamatan Pomalaa, kerjasama PT Antam UBPN Sultra, Jumat (7/4/2017) di Pondok Kumoro komplek PT Antam Sultra.

Bupati mengaku sangat prihatin dengan jumlah itu, sebab Undang-Undang sudah mengatur wajib belajar sembilan tahun. Artinya  semua warga negara diwajibkan untuk tamat sampai SMA. Karena itu, peran pemerintah, korporasi dan masyarakat haruslah bersinergi  dalam mementaskan angka putus sekolah yang masih banyak itu.

Safei berharap semua warga Kolaka berlomba dalam meraih ijazah dengan nilai yang memuaskan, sebab di Indonesia saat ini masih menjadikan ijazah sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meskipun para calon tenaga kerja sudah punya pengalaman yang luar biasa.

‎”Ada kebiasaan warga hanya ingin meraih ijazah tanpa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah secara reguler. Justru ini akan merusak tatanan pendidikan Indonesia,” ungkapnya.

Tak lupa Safei memberikan apresiasi pada PT Antam yang berkontribusi dalam sektor pendidikan di kabupaten Kolaka. Meski demikian, Bupati berharap program penyelenggaraan ujian paket tidak dijadikan alasan bagi warga untuk tidak mengikuti program wajib belajar di sekolah reguler.

Ketua PKBM Harapan Jaya Pomalaa Nurmudiah mengatakan, kerjasama yang dibangun Pemda dan PT Antam, bertujuan untuk menekan jumlah angka putus sekolah yang masih tinggi, utamanya di kecamatan Pomalaa.

“Hingga awal tahun 2017, jumlah anak yang mengalami putus sekolah di Pomalaa mencapai 473 orang. Namun yang baru terakomodir untuk ikut dalam ujian kelas paket baru berjumlah 172 orang, terdiri dari 21 orang peserta ujian paket A, 50 orang paket B dan 101 orang paket C,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kolaka Sal Amansyah mengatakan, bagi yang mengikuti ujian dan memiliki ijazah paket tidak perlu ‎berkecil hati, sebab ijazah paket C juga bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi, sebab tidak ada bedanya dengan ijazah sekolah reguler.

“Bahkan yang memakai ijazah paket B bisa juga jadi anggota DPRD,” kata Sal Amansyah.

Sementara General Manager PT Antam UBPN Sultra Tri Hartono mengatakan, kegiatan ini merupakan program pertama yang diselenggarakan PT Antam UBPN Sultra, dan akan terus dilanjutkan setiap tahunnya dengan melihat kondisi perusahaan, serta perkembangan dinamika sosial di masyarakat.

Menurutnya, Antam terus ‎berkomitmen dalam berkontribusi pada pembangunan pendidikan di kabupaten Kolaka, sebab itu juga salah satu aspek dari master plan CSR 2016-2020, dimana didalamnya terdapat pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal.

Tak lupa disampaikan bahwa untuk tahun 2017 ini, PT  Antam telah menyediakan bantuan beasiswa untuk siswa SD hingga SMA, serta mahasiswa yang menyelesaikan studinya di beberapa kampus negeri dan swasta.

Penulis (A Arsyad)

 

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

yusril

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...