Home » Berita Terpopuler » Tak Ada Ampunan Bagi PNS Konsel Yang Tidak Netral

Tak Ada Ampunan Bagi PNS Konsel Yang Tidak Netral

Mysultra-Anddolo,
 
Netralitas PNS dalam Pilkada langsung medio Desember mendatang di Konawe Selatan (Konsel) menjadi hal yang mutlak dilaksanakan setiap aparatur sipil 
 
negara di Konsel. Jika terbukti, maka tanpa ampunan sanksi yang sudah ditetapkan dalam UU Aparatur Sipil negara akan diterima oknum PNS konsel yang tidak 
 
netral dalam Pilkada nanti. ” Tidak ada ampunan, kalau ada yang punya bukti bawa ke saya dan langsung saya berikan sanksi,” tegas Pj Bupati Konsel, H
Irawan Laliasa
Irawan Laliasa
 
Irawan Laliasa saat ditanya soal netralitas PNS dalam pilkada, di Wonua Monapa Resort akhir pekan lalu.
 
Menurut Bupati dengan masa jabatannya yang relatif singkat, menjadi suatu keharusan bagi dirinya untuk memberi sebuah pemahaman yang baik terkait 
 
bagaimana setiap PNS mampu bekerja secara profesional, netral dan mampu melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang 
 
politiknya.” Menurut aturan jabatan saya kan hanya setahun, jadi tidak bisa menunggu. Harus saya beri sanksi karena jika saya biarkan nanti keburu masa 
 
jabatan saya habis. Nanti kita lihat aturan yang ada. Setahu saya sanksinya bisa sedang dan berat. Makanya PNS jangan macam-macam, kerja saja sesuai 
 
Tupoksinya,” jelasnya. 
 
Irawan menyatakan, Undang–Undang Aparatur Sipil Negara secara tegas menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil berperan sebagai perencana, pelaksana dan 
 
penyelenggaran tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi 
 
politik serta bersih dari praktek KKN.Katanya, dalam aturan yang ada, ia tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terlibat dalam 
 
penyelenggaraan kampanye atau kegiatan apapun yang terkait dengan tidak netralnya PNS dalam Pilkada yaitu sanksi hukuman sedang sampai berat. Sanksi 
 
sedang yaitu berupa penundaan promosi, penundaan kenaikan gaji sampapi dengan pemberhentian homat dan tidak hormat.
 
Pria yang juga pernah menjabat Plt Sekda Konsel ini mengatakan punishment tersebut mutlak dilakukan karena jika PNS dibiarkan tidak netral maka hal 
 
tersebut dapat mempengaruhi oknum PNS tersebut dalam melakukan pelayanan bahkan bisa membuat kelompok-kelompok atau kubu-kubu PNS yang terang-terangan 
 
memilih salah satu calon, benturan konflik kepentingan dan hal buruk lainnya. ” Jadi kalau ada oknum yang datang dan memberikan tekanan-tekanan agar 
 
memihak salah satu pasang calon juga segera dilaporkan. Bisa ke Panwaslu atau juga bisa ke polisi,” pintanya.(Adhannto Thayeb/Humas Konsel) 

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *