Home » Berita Terpopuler » Suwarto Sunandar: DRI Berhak Atas Wilayah IUP Miliknya

Suwarto Sunandar: DRI Berhak Atas Wilayah IUP Miliknya

MySultra – Kolaka
Suwarto Sunandar selaku saksi ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum (PH) terdakwah, Djoni Rosadi dalam persidangan Rabu (20/8) sore, menegaskan bahwa PT Dharma Rosadi Internasional (DRI) selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak atas wilayah pertambangan miliknya dan bukan pihak ketiga.
Dihadapan majelis hakim yang diketuai, Agus Darwanta,SH bersama dua anggota majelis yakni Gorga Guntur,SH dan Afrizal,SH, saat ditanya oleh PH Aprillia Supaliyanto,SH apakah pihak ketiga dalam hal ini CV. Malibu selaku mitra kerja diperlakukan sama sesuai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, Suwarto didepan majelis hakim menjelaskan telah bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertambangan pada bidang perizinan selama 17 tahun dengan tegas menyatakan perlakuan antara pemegang IUP dan mitra kerja sangat jelas berbeda, karena yang berhak atas wilayah pertambangan adalah pemegang IUP sementara mitra kerja sebatas jasa. Mitra kerja mendapat imbalan karena menjual jasa.
Menurut Kapala Seksi Perizinan Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka ini, berdasarkan Permen ESDM No 28 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Permen ESDM no 24 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Pertambangan, pemegang IUP bisa menggunakan perusahaan jasa, tapi dibatasi pada kliring OB dan pengangkutan. Begitupun ditanya PH apakah mitra kerja bisa menjual sendiri ore yang ada pada IUP milik orang lain, Suwarto menegaskan bahwa itu tidak bisa dilakukan karena yang membayar kewajiban pada negara adalah pemegang IUP. Kewajiban pemegang IUP adalah membayar royalti dan landren setiap tahunnya.
Begitupun menjawab pertanyaan PH jika bermitra dengan kontraktor (mitra kerja) diwilayah IUP PT DRI, bagaimana status ore yang ditambang, apakah milik kontraktor atau PT DRI. Dengan tegas Suwarto mengungkapkan bahwa ore itu adalah milik PT DRI, karena dia sebagai pemegang IUP, sementara CV Malibu sebagai pengusaha mendapat jasa sesuai kesepakatan dengan pemegang IUP. CV. Malibu tidak memiliki hak menjual ore karena pemegang IUP adalah PT DRI.
Menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mempertanyakan apakah Joint Operasional (JO) tidak bisa melakukan pengapalan ataukah ekspor, dijawab oleh Suwarto bahwa yang bisa melakukan pengapalan atau ekspor adalah pemegang IUP, karena ketika mengespor yang tertulis namanya adalah pemegang IUP. Ketika diperlihatkan adanya kontrak yang membolehkan pengapalan, Suwarto menegaskan bahwa berdasarkan Permen sudah jelas tidak bisa JO melakukan pengapalan atau ekspor.
Atas pertanyaan dan jawaban Suwarto, hakim anggota Gorga Guntur memperjelas apakah maksud saksi ahli pengapalan sampai sebatas kapal dari tempat ore dan bukan ekspor, Suwarto menjawab dengan tegas pengapalan itu hanya sebatas pekerjaan sampai diatas kapal dan bukan melakukan ekspor.
Setelah persidangan PH Aprillia menjelaskan terkait pemintaan permohonan izin kliennya selama 4 (empat) hari terhitung dari hari jumat hingga Senin pada majelis hakim dengan pertimbangan kemanusian untuk menghadiri pernikahaan putri satu-satunya di Bandung Jawa Barat pada hari Sabtu,23 Agustus 2014. Namun permintaan terdakwa ditolak dengan tegas majelis hakim, dengan pertimbangan tidak ada dasar hukumnya. (Armin)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

IMG-20181010-WA0025-300x300

IWO bersama Ully Sigar dan Seniman Galang Donasi Sulteng

Jakarta-Bencana tsunami yang melanda Sulawesi Tengah di Palu, Donggala, Sigi dan daerah-daerah sekitarnya Yayasan Garuda ...

IMG-20181010-WA0025-300x300

IWO bersama Ully Sigar dan Seniman Galang Donasi Sulteng

Jakarta -Bencana tsunami yang melanda Sulawesi Tengah di Palu, Donggala, Sigi dan daerah-daerah sekitarnya Yayasan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *