Home » METRO KENDARI » Soal Penyerahan Islamic Center ke Bank Sultra. Ini Penjelasan Gubernur di DPRD

Soal Penyerahan Islamic Center ke Bank Sultra. Ini Penjelasan Gubernur di DPRD

 

Kendari : MySultra

Raperda Penyertaan Modal Daerah berupa barang (Lokasi dan Bangunan Islamic Center) kepada PT Bank Sultra, mengundang banyak tanya bagi sejumlah anggota DPRD Sultra. Berikut ini penjelasan gubernur Sultra, Nur Alam di hadapan sidang paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh 14 September 2015 lalu:

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa PT.Bank Sultra   merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disamping sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

PT. Bank Sultra didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, kata nur Alam, diperlukan upaya–upaya dan usaha untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah.

Bahwa PT. Bank Sultra pada masa yang akan datang sebagai Bank Daerah Sulawesi Tengara perlu ditingkatkan, oleh sebab itu Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara telah berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4439.AH.01.01 TANGGAL 23 Agustus 2013.

Visi PT Bank Sultra adalah menjadi BANK terkemuka di Sulawesi Tenggara dengan misi sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan visi dan misi PT. Bank Sultra Sebagai BANK umum saat ini dirasa perlu untuk meningkatkan kapasitas gedung kantor pusat yang lebih representatif, berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan lahan yang dinilai sangat strategis untuk Pembangunan Gedung Tower PT.Bank Sultra                    berlantai 14.

Dengan melihat perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional maka diyakini bahwa pembangunan gedung tower  PT. Bank Sultra yang sebagian ruangannya dapat  disewakan sebagai gedung perkantoran lainnya dapat berjalan dan menguntungkan.

Ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menegaskan bahwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyampaikan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  Nomor 028 /2095 Tanggal 7 Mei 2015 perihal permintaan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah.

 Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memberi payung hukum sesuai ketentuan  pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan  Ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah  Daerah  menyusun  Rancangan Peraturan Daerah ini dengan maksud sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber Penerimaan Daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun gambaran  barang  yang akan disertakan modal daerah pada PT. Bank Sultra adalah tanah dan bangunan Islamic Centre Kendari milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengara yang terletak di Jl. Drs. Abdullah Silondae Nomor 81 Kota Kendari dengan data–data sebagai berikut :

1)    Sertifikat Hak Pakai Nomor : 239/22-7-1996;

2)    Gambar Situasi : 1618/22-7-1996;

3)    Luas Lahan : 13.168 M2;

4)    Lokasi JL. Abd. Silondae Nomor 81 Kota Kendari;

5)    Harga Perolehan Tanah RP. 29.726.760.000,- (DUA Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

  6)    Harga Bangunan RP. 1.507.621.934(Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus  Tiga Puluh Empat Rupiah) Berdasarkan Hasil Penilaian KPKNL Kendari Dengan Nomor Laporan 01/Wkn.15/Knl.05/06.00/2015 Tanggal 15 Maret 2014;

7)    Harga Pasar RP. 2.257.500. (Dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per m2.

Adapun besaran penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank  Sultra berupa tanah dan bangunan yang dinilai dengan uang yang  disetor oleh pemerintah daerah, sebesar
Rp 31.234.382.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

  1. Nilai tanah dengan luas 13.168 m2 sebesar rp.29.726.760.000 ((dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  2. Nilai bangunan dengan luas 1.355 m2 sebesar rp. 1.507.621.934       (satu milyar lima ratus tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Sehubungandengan hal tersebut di atas maka jumlah modal disetor Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sultra menjadi sebesar rp. 142.811.382.000 (seratus empat puluh dua milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

  1. Modal disetor pemerintah daerah sampai dengan bulan september 2013 sebesar Rp. 57.392.000.000 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
  2. Modal disetor pemerintah daerah tahun 2014 sebesar rp. 54.185.000.000 (lima puluh empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah).
  3. Sehingga jumlah modal disetor Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sultra untuk tahun 2015 berkurang menjadi sebesar
    Rp. 22.185.000.000 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Penyertaan modal daerah sebagaimana  dimaksud tersebut, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, serta dengan merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka  Rancangan Peraturan   Daerah   tersebut, disusun dan diajukan kepada  DPRD  untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan (Sudirman Duhari)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *