Home » Berita Terpopuler » Sertifikat Hak Milik Tidak Berakhir
Yusuf

Sertifikat Hak Milik Tidak Berakhir

Gambar: Yusuf
Kolaka,MySultra-Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Undang-Undang Pertanahan, tidak berakhir atau tidak bisa dihapus.
Kasi Dua BPN Kolaka, Yusuf mengungkapkan bahwa sesuai UU pertanahan, sertifikat hak milik tidak bisa dihapus atau berakhir. Hanya ada dua macam sertifikat yang bisa dihapus karena tidak berlaku lagi disebabkan jangka waktunya berakhir, yakni sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) itu semua tercantum didalam sertifikat. Namun pada sertifikat hak milik tidak ada jangka waktunya, sehingga tidak bisa dihapus atau berakhir.
“Kalau tidak ada batas waktu maka tidak berakhir, seperti hak milik‎.”kata Yusuf ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2015) saat dikonfirmasi terkait status sertifikat hak milik.
Berkaitan dengan pemecahan tanah diatas tanah yang bersertifikat, menurut Yusuf ‎haruslah terlebih dahulu ada sertifikat induk yang kemudian bermohon untuk diproses pemecahannya dengan diketahui pemilik sertifikat induk, apakah tanah tersebut dijual ataukah dihibahkan. Tanah yang bersertifikat tidak bisa dipecah tanpa diketahui oleh pemilik sertifikat induk.
Ditanya terkait kasus dugaan penyerobotan tanah yang disertifikat hak milik nomor 1132 atas nama Alwi Ananda seluas 4.0000 M2 (meter persegi) di Kelurahan Lamokato yang terbit sertifikatnya tanggal 12 Juli 2003, kemudian dibagi-bagi tanpa sepengetahuan pemilik kemudian muncul sertifikat baru yang terbit tahun 2013 diatas tanah yang sudah bersertifikat, menurut Yusuf jika itu benar adanya maka itu adalah sebuah masalah dan hal itu tidak bisa terjadi.
“Kalau itu benar, merupakan kasus.”katanya.
Yusuf menegaskan, kalau ada sertifikat yang diterbitkan sebelumnya kemudian muncul kagi sertifikat baru diatas tanah yang berserfikat, itu merupakan kelalaian administrasi, sehingga sertifikat yang baru dikatakan batal. Begitupun kalau ada indikasi masalah tanah, maka BPN tidak memiliki hak dan tidak bisa melakukan uji materil. Karena itulah, jika ada yang merasa haknya dirampas di BPN ada seksi pegaduan.
“Terkait masalah yang itu (tanah A Alwi Ananda red.), saya tidak tahu kronologisnya karena saya masuk tahun 2013.”kata Yusuf.
Sebelumnya, ahli waris pemilik tanah bersertifikat hak milik 1132 yang juga anak sulung Almarhum A Alwi Ananda, Akbar Mubaraq mengecam mantan kepala BPN Kolaka, Abdul Rahman yang saat ini sudah berpindah tugas di Provinsi Sulbar dan beberapa oknum BPN Kolaka yang telah membagi-bagi atau memecah tanah bapaknya tanpa ada surat pernyataan dari bapaknya selaku pemegang sertifikat induk, dengan alasan  sertifikat 1132 telah mati dan berdasar pada SK Plt. Bupati Kolaka,H. Amir Sahaka.
Menurut Akbar Mubaraq, dari luas 4.000 M2, berdasarkan data yang didapatkan, pihak BPN membagi-baginya yakni mantan kepala BPN Abdul Rahman ‎seluas 1.000 M2, oknum BPN Kolaka Abbas 400 M2, Aswan 300 M2 dan Ridwan dua kapling, dimana setiap kapling berukuran 5 x 20 m atau ukuran Ruko. Sisanya pada beberapa orang, dimana keseluruhannya 32 kapling. Bahkan diantaranya telah mensertifikatkan pada tahun 2013. Karena itu, Akbar mengancam akan melaporkan hal ini kepada pihak penegak hukum dengan kasus penyerobotan. (A Arsyad)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *