Home » Berita Terpopuler » Sekda Konawe dinilai Menyalahi Aturan
DRS.Syahlan

Sekda Konawe dinilai Menyalahi Aturan

“Aturan darimana kenapa harus Sekda yang kukuhkan, sementara Sekda juga mau di kukuhkan, dan ini salah tidak sesuai dengan UUD, harusnya Bupati atau Wakil Bupati yang kukuhkan,”

UNAAHA, MYSULTRA.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam hal ini Ridwan Lamaroa dianggap tidak paham dengan aturan, hal tersebut diungkapkan oleh DRS.Syahlan. Pasalnya dalam pengukuhan yang terjadi beberapa waktu lalu, ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masa kerjanya masi satu tahun delapan bulan dipensiunkan, sementara itu ada juga PNS yang masa kerjanya tinggal empat bulan tetapi belum dipensiunkan bahkan dimutasi menjadi Kasatpol PP.

Sementara menurut Syahlan, pengukuhan tidak boleh di lakukan oleh Sekda, pasalnya beda pengukuhan dengan pelantikan, aturannyapun jelas tertuang dalam UUD Aparatur Sipil Negara (ASN).
Seharusnya kata dia Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berhak untuk mengukuhkan.

“Aturan darimana kenapa harus Sekda yang kukuhkan, sementara Sekda juga mau di kukuhkan, dan ini salah tidak sesuai dengan UUD, harusnya Bupati atau Wakil Bupati yang kukuhkan,” ungkapnya.

Selain itu, mantan Kadis Koprasi ini juga menambahkan, seharusnya Sekda juga tidak melantik Kepala Desa (Kades), aturannyapun jelas  bahkan, pihaknya juga sangat menyayangkan jika harus ada pelantikan Camat yang terjadi sudah menjelang siang, yaitu dari jam 12 malam hingga jam 3 subu tanpa adanya alasan yang jelas.

“Jadi, Sekda saya anggap keliru selaku pembina kepegawaian, bahkan saya juga mengagap dia tidak tau aturan karena bertindak mengukuhkan tanpa memberikan telaan terhadap Bupati,” jelasnya.

Syahlan telah meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera di hearing, ia juga meminta agar Bupati dan Sekda bisa hadir dalam hearing tersebut.

Penulis: Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...