Home » Berita Terpopuler » SANG WALIKOTA

SANG WALIKOTA

Oleh  :  Makmur Ibnu Hadjar

Jika kita melakukan survey populasi atau sampling, terhadap penduduk kota di Indonesia, tentang “kata apa” yang paling akrab atau memiliki frekwensi yang paling sering mereka ucapkan dan mereka dengar dalam dua  bulan terakhir, bahkan mungkin sampai paruh akhir tahun 2016, maka survey tersebut dengan meyakinkan – melalui tabulasi frekwensi, akan menghasilkan kata “walikota”.

Peduduk kota-hampir tidak punya ruang untuk menghindar dari kata itu. Begitu mereka bangun pagi hari – maka pandangan pertamanya hampIr pasti tertumbuk pada kata walikota;  stiker, kalender, poster-tergantung di dinding, lemari, daun pintu dan jendela. Di luar rumah lebih dahsyat lagi. Baliho dan spanduk dalam berbagai ukuran, bergelantungan dihampir semua ruang dan sudut kota-berwarna-warni, dengan tagline mulai dari yang serius, bermutu sampai kepada yang primordialisme, norak.

Dalam terminology survey, hal seperti itu disebut fenomena. Suatu fenomena akan muncul disebabkan oleh relasi atau interaksi dari beberapa variable. Salah satu tugas  survey adalah menelusuri  variable penyebab munculnya suatu fenomena, dan mempelajari relasinya dengan variable lain, lalu pada gilirannya menetapkan suatu postulat tentang bentuk relasi variable-variable tersebut, relasi antar variable disebut korelasi.

Suatu kata atau kalimat yang menjadi fenomena dalam spektrum sosial yang luas, lazimnya terkait dengan suatu momentum. Implikasinya bisa bergerak pada dua arah yang ekstrim. Pada sisi ekstrim yang pertama, kata atau kalimat akan berada pada aras idea atau cita-cita, artinya kata tersebut diinginkan, bahkan diperjuangkan agar terwujud menjadi “fakta sosial”, dan atau terwujud menjadi “predikat status sosial seseorang”,– dan pada sisi ekstrim yang lain, suatu kata atau kalimat justru menjadi momok yang menakutkan bila terwujud menjadi kenyataan atau menjadi predikat kepada seseorang.  Kata  “merdeka”  misalnya, adalah kata yang dicita-citakan dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat dan pemimpin Indonesia, pada masa kolonialisme, untuk terwujud menjadi kenyataan. Demikian juga dengan kata “walikota”, adalah kata yang diperjuangkan untuk terwujud menjadi predikat pribadi  seseorang. Sebaliknya kata “terorisme” kata yang  menakutkan untuk menjadi predikat seseorang atau sekelompok orang. Kedua aras sosial tersebut  “merdeka dan terorisme dan atau  walikota dan terorisme disebut fenomena sosial.

Lintasan panjang sejarah perjalanan umat manusia, realitasnya adalah bergerak dari suatu fenomena ke fenomena yang lain. Fenomena itu sendiri ada yang relative permanent dan ada yang temporer. Fenomena sosial yang permanent membentuk kebiasaan dan karakter, selanjutnya bergerak ketradisi dan peradaban. Disitulah manusia melakoni proses hidupnya sebagai individu sosial. Proses itu menjadi sublime, karena yang memproduk dan sekaligus melakoni fenomena itu adalah manusia itu sendiri. Fulgarnya adalah manusia bermain atau dipermainkan oleh produknya sendiri. Manusia yang memiliki keariafan (wisdom), akan memahami bagaimana  mengelola fenomena itu, dan sebaliknya manusia yang tidak memilki kerangka kearifan  (miswisdom), akan ditenggelamkan oleh penyimpangan dan kekonyolan artikulasi sikap. Ringkasnya bahwa atas fenomena sosial itu, manusia menjadi tiga kelompok, yaitu manusia yang memproduk fenomana, manusia yang mengelola fenomena dan manusia yang dipermainkan oleh fenomena.

 

Esensi Wali

Kamus besar bahasa Indonesia oleh Balai Pustaka, memaknai kata wali, sebagai pemimpin pemerintahan. Jadi walikota adalah pemimpin pemerintahan kota. Karena seorang wali adalah pemimpin, maka konsekwensinya kemudian adalah munculnya beban kewajiban atas apa yang diperwalikan kepadanya. Dengan demikian maka beban perwalian akan liner dengan syarat-syarat untuk memikul tanggungjawab perwalian tersebut.

Kita kemudian menemui kesulitan ketika hendak merumuskan syarat-syarat itu, kesulitan itu terletak pada kerangkeng subjektifitas serta kerancuan kita memotret secara utuh problematika perwalian itu. Tetapi jika syarat-syarat umum dan ideal yang dikedepankan, maka dengan mudah kita formulasikan yaitu; (1). Seorang wali bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang kuat atas kesejahteraan warganya;(2). Seorang wali harus bisa menjamin rasa aman dan tentram warganya; (3). Seorang wali harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan (sejalan), dengan perwaliannya; (4). Seorang wali memiliki kedekatan emosional atau bisa membangun kedekatan emosional, serta terampil mengelola komunikasi dengan perwaliannya, dan seterusnya. Syarat-syarat  ideal itu, memang kita harus temukan kepada pemimpin atau wali yang kita akan tetapkan, tetapi sekali lagi bahwa tidak ada pemimpin atau wali yang sempurna kata mantan presiden RRC  Liu Shao Chi, lanjut Liu jika toh ada-ia hanya berpura-pura seperti domba memasang bawang putih dimulutnya, agar tampak seperti gajah. Pada konteks ini,  pemimpin atau wali  tidak lebih luhur kualitas pekertinya ketimbang orang kebanyakan.

Jika demikian realitasnya tidak perlu terlalu gegap gempita, serta membangun suasana kontestasi yang saling menzolimi, toh pada kenyataannya yang berniat menjadi walikota itu hanya pribadi-pribadi awam, cuma karena memiliki kemauan yang kuat, memiliki sumber daya dan logistik yang cukup, dan bisa membangun networking  parpol.

Bahwa keniscayaan system  pemerintahan kota mengharuskan adanya walikota, dan keniscayaan system demokrasi, bahwa walikota itu harus dipilih, searah rumusan Samuel P.Hungtington (1993), bahwa demokrasi adalah cara-cara untuk menetapkan otoritas dimana rakyat memilih pemimpin mereka. Dalam rumusan ini bahwa rakyat adalah daulat pemberi otoritas dan legitimasi,  dalam konteks itu maka sang wali harus paham esensi, sumber serta cara-cara menggunakan otoritas itu, dengan demikian maka rakyat pemilik daulat, sekaligus memiliki kuasa untuk mebatasi otoritas.

Suara rakyat sebagai daulat, maka suara itu tidak pantas untuk dibenturkan, dan tidak pantas untuk disalurkan dengan menabrak fatsoen demokrasi, etika dan moralitas. Sejatinya bahwa setiap suara atau pilihan rakyat, tidak boleh didistorsi sebagai suara kuantitatif ansich, tetapi disitu melekat daulat, otoritas dan amanah.  Jika konsep atau paradigma yang kami kemukakan tersebut dipahami oleh sang walikota-yang lahir dari  mayoritas  daulat  rakyat, maka formulasi praksis didalam mengelola otoritas, dan menterjemahkan otoritas – yang dalam referensi disebut proses pembangunan, niscaya akan memenuhi harapan daulat  rakyat.

 

Siapa Berhak Jadi Walikota

Kalau pertanyaannya siapa yag berhak jadi walikota, maka jawabannya adalah siapa saja yang memenuhi  ketentuan  aturan formal, dan selanjutnya mendapat amanah sebagai daulat rakyat. Dalam ukuran prakmatis, untuk mendapatkan amanah daulat rakyat, adalah ranah politik praktis, maka syarat-syarat minimal yang harus dimiliki oleh calon wali(kota), adalah; (1).sumber-sumber logistik; (2). basis massa (base of mass); (3).jaringan yang terbangun secara ajeg (span of net working); (4). performansi kawasan dan wawasan. Inilah empat syarat pokok yang mutlak dimiliki oleh calon wali(kota), sedangkan tambahan lainnya, adalah hukumnya sunat, yaitu approach (ancangan pendekatan) dan strategi. Menakar prespektif dan kualitas performa calon wali(kota), paling sederhana melalui varibel logistik, yaitu dari mana sumber-sumber logistik, yang dimiliki, serta bagaimana penggunaannya untuk merebut dukungan daulat rakyat, dan yang terakhir adalah performansi kawasan dan wawasan, yaitu apakah calon wali(kota), cukup memiliki kapasitas, pemihakan  dan kompetensi untuk mewujudkan harapan dan amanah rakyat, Siapa saja diantara kita yang memiliki empat potensi dasar itu, dipersilahkan untuk mengambil bagian dalam kontestasi wali(kota), awal 2017.

 

Penulis; pernah sekolah di Curtin University, Perth-WA, warga Kota Kendari

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *