Home » Headline » Safei Serahkan LKPJ ke DPRD Kolaka
Bupati Kolaka, H Ahmad Safei menyerahkan dokumen LKPJ Bupati dan LPJP APBD 2015, kepada ketua DPRD Kolaka, H Parmin Dasir.
Bupati Kolaka, H Ahmad Safei menyerahkan dokumen LKPJ Bupati dan LPJP APBD 2015, kepada ketua DPRD Kolaka, H Parmin Dasir.

Safei Serahkan LKPJ ke DPRD Kolaka

KOLAKA, MY SULTRA.COM –Bupati Kolaka, H Ahmad Safei menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka tahun 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun anggaran 2015, kepada ketua DPRD Kolaka untuk dibahas lebih lanjut, senin (27/6/2016).
Saat memimpin rapat paripurna, ‎Ketua DPRD Kolaka, ‎H Parmin Dasir, pertanggungjawaban APBD merupakan wujud implementasi amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sesuai pasal 65 ayat 1 huruf D. Sedangkan LKPJ Bupati juga merupakan manifestasi pelaksana UU nomor 23 tahun. 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada pemerintah.
Pembahasan LKPJ dan LPJP APBD 2015, awalnya sempat mendapat sorotan anggota dewan karena mereka lagi membahas 5 Raperda, apalagi mereka belum mendapat surat dari Badan Musyawarah (Bamus) terkait penundaan pembahasan 5 Raperda.
Namun dengan tegas Parmin menyampaikan bahwa LKPJ sangat penting untuk didahulukan, sebab mempengaruhi perubahan APBD nanti. Adapun 5 Raperda yang ditunda itu tidak terlalu berdampak.
“Setelah pembahasan LKPJ Bupati, baru kita bahas yang lain. Jadi tahapan 5 Raperda ini tetap dilanjutkan, bukan kembali lagi keawal,” kata ketua DPD PAN Kolaka ini.‎
Sementara Bupati Kolaka H Ahmad Safei dalam nota pengantarnya mengungkapkan, LPJP APBD 2015 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sesungguhnya tahun 2015 telah ada komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun kenyataannya pengelola keuangan masih dihadapkan pada permasalahan manajemen keuangan di SKPD tertentu, sehingga belum bisa memperoleh opini yang lebih baik.
Diyakini dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan, serta dukungan DPRD, pengelolaan keuangan tahun 2016 bisa memperoleh opini yang lebih baik yaitu WTP. Adapun fraksi-fraksi dalam pandangannya semua menerima LKPJ dan LPJP APBD 2015 untuk dibahas lebih lanjut. (A Arsyad)

 

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *