Home » Berita Terpopuler » Safei Curhat Soal Pemberlakuan Pelarangan Penjualan Ore pada Wantanas
Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei dan wabup Muh. Jayadin bersama ‎ Staf Ahli Sekretaris Jendral (Sekjen) Wantanas Irjen Pol Bambang Hermanu‎, Mayjen Nana Rohana dan Laksamana Muda Daryanto‎ di Kolaka.

Safei Curhat Soal Pemberlakuan Pelarangan Penjualan Ore pada Wantanas

KOLAKA, MY SULTRA,COM – Kehadiran Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) di bumi Mekongga, Rabu (23/3/2016) dimanfaatkan Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei curhat berkaitan pelarangan penjualan Ore atau bahan mentah ke luar negeri.
Safei mengungkapkan, pasca pemberlakuan Permen nomor 7 tahun 2012 tentang larangan ekspor bahan tambang untuk kategori raw material, otomatis aktivitas pertambangan berhenti. Akibat yang ditimbulkan terjadinya ribuan pengangguran di kabupaten Kolaka, sebab mata pencarian mereka berhenti.
Menurutnya, ‎kebijakan larangan ekspor mineral tidak didukung dengan kesiapan infrastruktur di daerah, sehingga mayoritas pengusaha tambang tidak mampu berinvestasi di daerah karena minimnya infrastruktur dan pasokan energi.
“Para pengusaha dipaksa untuk membangun smelter, tapi mereka tidak didukung dengan infrastruktur energi listrik yang cukup. Akibatnya banyak yang kabur,” ungkap Safei.
Terkait ‎curhat Bupati Kolaka, Staf Ahli Sekretaris Jendral (Sekjen) Wantanas  Irjen Pol Bambang Hermanu‎, didampingi Mayjen Nana Rohana dan Laksamana Muda Daryanto mengungkapkan kalau pihaknya telah mengusulkan rekomendasi kepada Presiden RI, Joko Widodo supaya memberikan kelonggaran terhadap penjualan material tambang  dalam bentuk bahan mentah.

“‎Kami telah mengajukan rekomendasi untuk merevisi Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba),” ungkapnya.

Bambang mengakui dengan diberlakukannya UU Minerba, mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di tambang batu hijau, sekaligus mengakibatkan kerugian ekonomi bagi para karyawan PTNNT, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dikatakannya, kunjungan tim Wantanas di daerah bertujuan mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menghambat laju pembangunan nasional, kemudian direkomendasikan ke Presiden. (A Arsyad)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *