Home » Berita Terpopuler » RPJMD Kolaka Sinkron Dengan RPJMD Sultra

RPJMD Kolaka Sinkron Dengan RPJMD Sultra

 

MySultra – Kolaka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kolaka sinkron dengan RPJMD Provinsi Sultra dan RPJMN. Hal ini dikatakan Bupati Kolaka, Ahmad Safei menjawab tanggapan fraksi Amanat Reformasi dan PKS, selasa (8/7).
“Sinkronisasi program dalam RPJMD kabupaten Kolaka dengan RPJMD Provinsi telah dilakukan melalui pertemuan konsultasi yang difasilitasi Bappeda Provinsi Sultra dan dihadiri seluruh SKPD Pemprov Sultra.”Kata Bupati dalam rapat paripurna jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
Begitupun harmonisasi dengan RPJMN dilakukan melalui telaahan rancangan teknokratik RPJMN 2014-2019 yang telah disusun Bappenas, telah melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka menyempurnakan rancangan teknokratik tersebut. Begitupun terkait banyaknya usulan masyarakat yang belum diakomodir dalam program pembangunan pemda, jika dikompilasi nilai usulan program/kegiatan masyarakat jumlahnya tiga kali lebih besar dari kemampuan APBD Kolaka.
Karena itu, salah satu dari sembilan program prioritas adalah memberikan ADD/ADK Rp 250 juta/tahun dan Rp 1 milyar/kecamatan/tahun, sebagai salah satu wujud desentralisasi fiskal dan pemerataan anggaran, sehingga diharapkan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang tidak memerlukan anggaran yang terlalu besar dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah desa/kelurahan dan atau kecamatan.
Terkait terbatasnya waktu pembahasan sesuai tanggapan fraksi PPP, Bupati mengungkapkan bahwa telah mengintruksikan semua kepala SKPD untuk mengikuti semua agenda rapat yang telah ditetapkan Bamus DPRD Kolaka, agar diikuti dengan sungguh-sungguh dan sedapat mungkin tidak diwakilkan. Safei juga menyampaikan bahwa Pemkab Kolaka akan meningkatkan pengelolaan keuangan menjadi opini WTP dari selama ini opini WDP.
Sementara itu, Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir sebelum menutup rapat paripurna mengharapkan dalam pembahasan ditingkat komisi, kepala SKPD tidak diwakili, juga meminta Bupati Kolaka untuk menyiapkan RAPBD 2014 tuk segera diajukan ke dewan, sehingga pembahasan RAPBD ditetapkan paling lambat bulan agustus 2014.
Begitupun Parmin berharap APBD Tahun Anggaran 2015 paling lambat ditetapkan pada tanggal 20 oktober 2014, sebab jika tidak dilakukan, akan dikenakan finalti 20 persen, karena kalau menunggu anggota DPRD Kolaka yang baru kemudian ditetapkan APBD 2015 (Armin)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *