Home » EKONOMI » Rp 22,8 Trilyun Dana APBN TA.2016 Digelontorkan ke Sultra
Ilustrasi Dana APBN yang di Gelontorkan ke Sultra
Ilustrasi Dana APBN yang di Gelontorkan ke Sultra

Rp 22,8 Trilyun Dana APBN TA.2016 Digelontorkan ke Sultra

KENDARI, MY SULTRA.COM – Dana APBN yang digelontorkan di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Tahun Anggaran (TA) 2016 mencapai Rp 6,71 Trilyun, ditambah dengan Dana Desa sebesar Rp 16,154 Trilyun , sehingga totalnya mencapai Rp 22,8 Trilyun.

Besarnya dana APBN yang digelontorkan di daerah ini sejalan dengan trend  alokasi anggaran dan realisasi pada besaran APBN yang setiap tahun mengalami peningkatan baik dari sisi pendapatan dan Hibah maupun Belanja Dalam APBN tahun 2016 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 Trilyun pada sisi Pendapatan dan Hibah. Sedang Belanja Rp 2.095,7 Trilyun atau naik 5,6 persen dari APBN-P2015.

Dengan meningkatnya progress APBN tersebut, berdampak positif pada besaran  alokasi anggaran Transfer ke Daerah serta Dana Desa yang sudah  dialokasikan pada APBN-P pada tahun 2015.

“Penambahan ini karena naiknya porsi Dana Perimbangan juga besarnya peran mayoritas anggota DPR-RI yang selalu mendesak pemerintah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah khususnya di kawasan timur Indonesia” tutur Ridawan BAE,  Anggota Komisi VI DPR-RI dari daerah pemilihan Sultra pada Rapat Evaluasi Permasalahan Penyusunan LKPD TA.2015 Berbasis Akrual dan Langkah Perbaikannya.

Meningkatnya alokasi APBN di daerah kata Ridwan tidak mudah, sebab dibutuhkan persiapan maksimal, optimalisasi Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) , perlu evaluasi dan koreksi serta dukungan dan bantuan berbagai pihak dalam mengelola anggaran tersebut.

Ridwan mengingatkan, pemberlakukan standar Akutansi Pemerintah berbasis akrual untuk penyusunan LKPD TA.2015  yang akan diaudit tahun 2016 ini, akan menjadi pekerjaan berat oleh seluruh pemerintah daerah.

Ridwan menunjukkan progress yang sudah dicapai atas Laporan Hasil Audit (LHA) untuk LKPD tahun 2014 oleh BPK, yang masih menggunakan SAP berbasis kas saja hasilnya belum maksimal.

“Oleh karena itu, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan koreksi , sekaligus pemetaan permasalahannya agar ada solusi alternativ penyempurnaan laporan dan kesiapan bertrasformasi ke dalam metode dan sistim akutansi berbasis akrual,” tegas Ridwan mengingatkan.

Penulis : Sudirman Duhari


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *