Home » Headline » PWI Sultra Menolak Keinginan Dewan Pers Ubah Tanggal HPN
Suasana Rapat PWI Sultra tolak Rencana Perubahan Hari HPN
Suasana Rapat PWI Sultra tolak Rencana Perubahan Hari HPN

PWI Sultra Menolak Keinginan Dewan Pers Ubah Tanggal HPN

KENDARI, MYSULTRA.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak keras keinginan Dewan Pers untuk mengubah tanggal Hari Pers Nasional (HPN)  9 Februari atas usulan AJI dan IJTI.

Dalam rapat Psejumlah Pengurus PWI Sultra Senin (17/03/2018)  malam para pengurus PWI Sultra selain sepakat untuk menolak keras usulan tersebut juga kemengecam keras tindakan Dewan Pers yang memberi agin untuk perubahan hari pers.

Mereka menilai perubahan hari pers merupakan pengingkaran sejarah dan perjuangan para watawan atau pers yang telah ikut memperjuangkan, mepertahankan dan mengisi kemerdekan untuk mencapai tujuan nasional.

Untuk lebih lengkapnya ada tujuh butir pernataan PWI Sultra yang ditandatangani Ketua PWI Sultra, Sarjono, Ssos MSi, Sekretaris Machdar Dayyong Ssi Map berama Keta DK PWI Sultra, Ir Sudirman Duhari, Sekretaris Drs Zakaria Sidik.

Untuk lebih lengkapnya tujuh butir persyataan tersebut tertulis.

  1. Mosi tidak percaya kepada Dewan Pers.
  2. . Menolak keras usulan perubahan Hari Pers Nasional (HPN), dan menyatakan tetap pada
    tanggal 9 Februari, dengan alasan:
    Perjuangan masyakarat pers untuk negeri ini sejak zaman kemerdekaan bahkan jauh
    sebelum itu, telah ditunjukkan para pendahulu pers di Indonesia.
    b. Tanggal 9 Februari telah melekat sebagai HPN berdasarkan Kepres Nomor 5 Tahun1985 tanggal 23 Januari 1985, sejak belum lahir Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999, yang mana semangat mendorong lahirnya UU Pers diprakarsai pendahulu pers tersebut.
  3. Usulan perubahan tanggal HPN merupakan upaya pengaburan luhurnya perjuangan pers Indonesia, melukai nilai perjuangan organisasi PWI yang telah ikut berjuang di masa-masa merebut kemerdekaan.
  4. Pihak yang mengusulkan perubahan tanggal HPN, sama dengan “kacang yang lupa kulitnya”.
  5. Mendesak dilakukan revisi statuta Dewan Pers agar kuota keanggotaan proporsional, yakni 1 (satu) anggota mewakili 1000 wartawan.
  6. Mendesak PWI Pusat mengusulkan verifikasi ulang konstituen dewan pers.
  7. Mempersilahkan organisasi AJI dan IJTI, merayakan sendiri hari jurnalis sesuai keyakinannya. (Ican)

 

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Bupati dan Wal Bupati Busel

Mendagri Tunjuk La Ode Arusani Sebagai PLT Bupati Busel

KENDARI, MYSULTRA.COM -Menteri Dalan Negeri Tjahyo Kumolo akhirnya menunjuk La Oe Arusani, Wakil Bupati Buton ...

Bupati Buton Selatan Agus Faisal

Bupati Buton Selatan Ditangkap KPK

BATAUGA, MYSULTRA.COM – Bupati Buton Selatan  (Busel) Agus Faisal Hidayat ditangkap KPK melalui Opersi Tangkap ...