Home » Berita Terpopuler » PT Vale Harap Konsistensi Larangan Ekspor Mineral Mentah

PT Vale Harap Konsistensi Larangan Ekspor Mineral Mentah

Jakarta – MySultra.Com

Di berbagai media belakangan ini, muncul wacana relaksasi kebijakan larangan ekspor bijih ( mineral mentah). Pertimbangan  yang mendasari wacana tersebut  adalah untuk mengatasi  kesulitan pembiayaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Menurut Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Nico Kanter, pemerintah perlu tetap konsisten untuk  tidak merelaksasi kebijakan larangan ekspor mineral mentah khususnya bijih nikel. Kalau dilihat dalam konsteks yang lebih luas, pembangunan smelter nikel di Indonesia saat ini didorong oleh kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan permintaan dari pasar Cina.

 “Walaupun harga nikel saat ini rendah karena lemahnya permintaan dari pasar Cina, namun pembangunan smelter nikel di Indonesia terus menunjukkan peningkatan sejak diberlakukan larangan ekspor bijih tersebut. Hal ini tentunya menciptakan peningkatan lapangan kerja dan pendapatan bagi Indonesia. Sementara itu di luar Indonesia telah terjadi banyak penutupan tambang nikel dengan skala kecil. Oleh karena itu, kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat meciptakan posisi Indonesia yang kuat dalam pasar nikel global secara jangka panjang,” ujar Nico Kanter dalam saran persnya yang disampaikan kepada MySultra.com

Nico Kanter menambahkan, pembangunan smelter nikel membutuhkan dana yang besar dan proses perencanaan yang panjang dan rinci. “Untuk itu, investor membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk konsistensi kebijakan larangan ekspor bijih nikel dari Pemerintah. Apabila ada relaksasi, maka investasi yang telah maupun yang akan masuk akan hilang. Hal ini dapat merusak kepercayaan investor dan bijih nikel dengan kadar tinggi akan kembali diekspor dengan nilai rendah. Mengekspor bijih nikel tanpa nilai tambah,  apalagi dalam pasar yang masih mengalami kelebihan pasokan, adalah tindakan yang tidak tepat,” tutur Nico Kanter.

Selain itu, Nico Kanter mengingatkan, semakin banyak bijih nikel diekspor dari Indonesia, harga nikel dunia semakin menurun, sehingga pendapatan yang diperoleh dari ekspor bijih akan terdilusi oleh harga nikel yang rendah. Pendapatan dari ekspor bijih yang rendah nilainya tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan modal yang besar untuk proyek smelter. Oleh karena itu, relaksasi terhadap larangan ekspor bijih nikel, yang dimaksudkan untuk membantu pembangunan smelter yang berkesulitan dana, justru memiliki dampak yang bertentangan dengan semangat peningkatan nilai tambah dalam negeri.

“Konsistensi dalam kebijakan adalah hal yang terpenting bagi investasi jangka panjang.  Lebih jauh lagi, secara keseluruhan relaksasi ini dapat berdampak terhadap reputasi dan kredibilitas Pemerintah walaupun hanya diterapkan secara khusus dan terbatas. Semoga Pemerintah dapat mempertimbangkan hal ini dengan baik, untuk meraih manfaat yang optimal dari pengelolaan sumberdaya mineral,” ujarnya (Sudirman Duhari)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *