Home » Headline » Polres Gelar Perkara Dugaan Ijazah Palsu Ketua DPRD Konut
ilustrasi ijazah palsu

Polres Gelar Perkara Dugaan Ijazah Palsu Ketua DPRD Konut

UNAAHA, MY SULTRA.COM – Polres Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra),pekan lalu kembali melakukan gelar perkara terhadap dugaan kasus ijazah bodong Ketua DPRD Konawe Utara (Konut) Jefri Prananda. Gelar perkara tersebut dihadiri oleh aktivis Garuda Muda Konut, sebagai pelapor dan kian gencar menyuarakan kasus tersebut. Namun, hasil dari gelar perkara tersebut justru menunjukan jika polisi tidak punya bukti kuat untuk menjerat Jefri.

Kasat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar HP Sirait melalui Kanit IV Reskrim, Ipda Nuryaman mengatakan, pihaknya belum menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan terhadap Jefri. Ia menjelaskan, Ijazah yang dipakai Ketua DPRD termuda di Sultra itu saat mendaftar di KPUD Konut terbukti asli. Bukti tersebut dibenarkan berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar.

Saat di laboratorium, penyidik membandingkan tanda tangan Rektor Universitas Satria (Unsat) Makassar saat itu, Dr. Rosmawaty N Bachtiar, M.Hum yang ada di ijazah Jefri dan tanda tangannya di dokumen pembanding. Polisi harus memakai dokumen pembanding, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Hasilnya tanda tangan tersebut menunjukan kemiripan, sehingga disimpulkan kalau ijazah itu asli.

Terkait kuliah bodong yang dilakukan Jefri, penyidik pun telah mengumpulkan keterangan baik dari Jefri maupun pihak Unsat. Hasilnya, polisi juga belum menemukan alat bukti yang kuat untuk menjerat Jefri.

Menurut Nuryaman, dokumen Jefri di Unsat itu lengkap. Jefri terdaftar di buku induk Unsat sejak 2007 dan punya stambuk bernomor 0702261. Jefri juga punya bukti pembayaran SPP dan BPP serta KHS dan KRS di kampus tersebut.

“Bukti kalau Jefri pernah melakukan ujian skripsi juga ada. Itu ditunjukan dengan adanya berita acara ujian,” jelas Nuryaman.

Nuryaman menerangkan, Jefri memang telah terdaftar di dua kampus pada tahun 2007. Satu di Unhas dan satunya lagi di Unsat. Dia kuliah di dua kampus tersebut pada waktu yang bersamaan dengan fakultas yang sama pula, yakni di Fakultas Hukum. Di Unsat Jefri kuliah pagi dan Di Unhas ia kuliah Sore (Kelas ekstensi). Ketatnya aturan di Unhas membuat Jefri memilih fokus ke Unsat saja. Akibatnya, pada tahun 2009, Ia pun di DO dari Unhas. Jefri kemudian berhasil menamatkan kuliahanya di Unsat pada tahun 2011.

“Keterangan itu berdasarkan pengakuan dari Jefri,” katanya.

Hal yang menjadi masalah kata Nuryaman adalah bahwa nama Jefri tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Meskipun demikian, Jefri tetap tidak bisa dianggap bersalah. Sebab pihak yang bertanggungjawab atas ketidakterdaftaran tersebut adalah pihak kampus. Aturan undang-undang menurut Nuryaman cukup jelas menyatakan itu.

“Kami sudah konfirmasi ke pihak kampus. Alasannya, ketika itu sistem mereka untuk mendaftar di PDPT masih dalam percobaan. Dalam kasus ini sebenarnya, Jefrilah yang dirugikan oleh pihak kampus,” jelasnya.

Lalu, apakah dengan kurangnya bukti, kasus Jefri bakal dilayangkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)? Nuryaman mengaku belum bisa mengambil kesimpulan itu.

Kata dia, penyidik bahkan masih akan kembali melakukan penyelidikan kembali ke Unsat, Dikti dan juga Kopertis. Selanjutnya, Polres akan kembali melakukan gelar perkara untuk kasus tersebut.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Garuda Muda Konut, Rolan mempertanyakan, jika memang Jefri tidak terdaftar di PDPT, mengapa nomor ijazahnya bisa keluar. Kata dia, nomor ijazah hanya bisa dikeluarkan jika yang bersangkutam telah terdaftar di PDPT.

“Nomor ijazah itu dikeluarkan pihak Dikti. Dan nomor itu diberikan hanya kepada mereka yang pernah terdaftar di PDPT,” jelasnya.

Di sisi lain, Rolan juga mengatakan jika memang polisi kurang alat buktinya, sebaiknya kasus tersebut di SP3 saja. Sehingga bisa memberikan kejelasan hukum kepada pihak terlapor, Jefri Prananda.

“Kalau memang kurang alat buktinya di SP3 saja, jangan berbelit-belit. Karena kasus ini sudah dua tahun sejak pelaporannya,” jelasnya.

Penulis: Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *