Home » Headline » Polda Sultra Tangani 34 Kasus Korupsi
Polda Sultra Tangani 34 Kasus Korupsi

Polda Sultra Tangani 34 Kasus Korupsi

KENDARI – MYSULTRA.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) kini sedang menangani 34 kasus tindak pidanan korupsi, 22 dianataranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kapolda Sultra, Brigjen Pol Drs. Agung Sabar Santoso, SH, MH ketika memberikan pemaparan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Semester II 2015, Penyerahan DIPA APBD 2016, Publik Ekposure Sensus Ekonomi 2016 Provinsi Sultra dan Ekspose Hasil Pengawasan Kinerja dan Keuangan Daerah 2015 Kabupaten Kota se Sultra menlelaskan,  12 kasus dianataranya masih dalam proses hukum di Kepolisian. ” Saya tidak tahu apakah sisanya ini, ada diantara kita,” tutur  mantan Kepala BNN Pusat ini.

Menurut Agung, modus operandi pelaku korupsi terjadi saat tahap perencanaan, biasanya penanggungjawab bekerjasama anggota DPRD dalam proses penyusunan mata anggaran dengan proyek tertentu, agar mendapatkan keuntungan bersama, namun merugikan negara.

Selain itu, modus operandi yang biasa dilakukan, tim anggaran legislatif merokomendasikan anggaran dan kegiatan pada saat pembahasan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kegiatan – kegiatan tersebut kata Agung, nantinya akan dilaksanakan oleh pihak – pihak yang dekat dengan para pengambil keputusan.

“Ini modus berdasarkan fakta sesuai kasus yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sultra,” ujarnya.

Agung juga mengungkap, Modus operandi terjadi pada tahap pelaksanaan, penanggungjawab atau pejabat pengelolah keuangan negara menggunakan mata anggaran tertentu untuk kepentingan pribadi, keluarga atau tidak sesuai peruntukannya serta tidak disertai kejelasan bukti pertanggungjawaban bahkan terkesan fiktif.

Berikutnya, lanjut Agung, Modus operandi saat proses pengadaan barang dan jasa, penanggungjawab pejabat pengelolah keuangan melakukan rekayasa untuk menunjuk rekanan tertentu dengan harga sudah diatur, sehingga selisih kelebihan dana yang diperoleh rekanan diberikan dan dinikmati oleh pejabat yang bersangkutan.

“Bukti pertanggunjawaban dibuat seolah – olah harga yang tertera merupakan harga yang wajar,”tegas Agung.

”Kita udah ada E – katalok , itu bisa jadi acuan, kemarin saya sudah diajak oleh gubernur untuk melihat bagaimana sistem lelang secara online, bagus sekali, mudah – mudahan tidak ada transaksional antara penginput data dengan para peserta lelang, jadi bagaimana mengawasinya, itu bisa dibuka apabila terjadi suatu yang mengarah tindak pidana korupsi karena segala sesuatunya mengenai masalah IT kita bisa buka kembali, kita punya tenaga IT,”jelas Agung.

Kemudian Modus Operandi lainnya kata Agung, penanggungjawab pengeleolah keuangan memaksukkan dana kas negara untuk disimpan pada suatu bank tertentu yang bersedia memberikan komisi,”Ini salah satu modus, kerjasama dengan bank, apakah bunga yang diberikan dan sebagainya,”ungkapnya.

Modus opernadi lain para pelaku tindak pidana korupsi adalah, dalam tahap pengawasan, auditor diberi atau meminta berbagai fasilitas, sehingga memberikan opini atau kesimpulan tidak sebagaimana mestinya.”Jadi auditor juga bisa terlibat dalam kegiatan tindak pidana korupsi,”ungkapnya lagi.

Kapolda menghimbau para pengambil kebijakan, agar tidak menjadi korban tindak pidana korupsi karena ketiaktahuan, berkonsultasi lebih dulu, ke Kejaksaan maupun Kepolisian.

Menurut Agung, pihaknya akan mengawal pembangunan di Sultra, agar sukses sehingga tujuannya untuk masyarakat luas, penegakan hukum yang dilakukan semata – mata menyelamatkan keungan negara, bukan tujuan politik tertentu.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Nur Alam dihadapan Bupati dan Walikota se Kabupaten Kota menegaskan, kepolisian dalam menegakkan hukum melaksanakan tugas teknis tanpa interes politik.

“Baru – baru ini, saya berdiskusi dengan Kapolda, kata dia, secara kontitusional, mekanisme penegakan hukum khususnya dalam proses perkara korupsi, Pintu masuknya hasil  pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat, makanya kita mesti berhati – hati,”kata Nur Alam mengulang pesan Agung.

Untuk menjaga dan mengantarkan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah, kata Nur Alam, anggota DPRD jangan merasa seolah – olah kehilangan peran apabila tidak berhasil memaksakan untuk menginset memasukkan anggaran yang tidak tertuang di dalam rencana strategi pelaksanaan pembangunan,

”Saya ingatkan agar bisa menyusuaikan sesuai yang tertuang di dalam program dan kegiatan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan. Jangan bikin aneh – aneh, apalgi I geoverment kita, planning kita sudah menggunakan IT, ini teman – teman di kabupaten, kalau di provinsi tidak bisa lagi karena sudah di tolak dengan sistem,”imbuh Nr Alam.

Acara tersebut, menjadi agenda tahun pemerintahan di Sulawesi Tenggara untuk evaluasi dalam tugas masing – masing lembaga.

Penulis ; Mas’ud  


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *