Home » Berita Terpopuler » PH Djoni Rosadi Hargai Putusan Majelis Hakim

PH Djoni Rosadi Hargai Putusan Majelis Hakim

MySultra – Kolaka

Penasehat Hukum (PH) H. Djoni Rosadi, Aprillia Supaliyanto MS,SH didampingi Advokat Ahang Pradata, SH menyatakan sikap menghargai putusan majelis hakim yang telah memvonis bebas (Onstlaag Van Alle Rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP pada kliennya dalam sidang pembacaan putusan yang digelar, kamis (18/9) sore di Pengadilan Negeri Kolaka.

“Saya  menghargai putusan majelis hakim tersebut. Saya senang dan Alhamdulillah klien saya sudah keluar, secara hukum dilepaskan,”kata Aprillia usai sidang putusan.

Meski mengaku senang dengan putusan vonis bebas H.Djoni Rosadi dan dinyatakan langsung dikeluarkan dari tahanan Rutan Kolaka, namun Sekjen DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu mengaku sedih setelah mendengar pertimbangan hukum majelis hakim.  Jika yang dijadikan dasar putusan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan seharusnya  kliennya di vonis bebas murni atau virsjspraak dan bukan Onstlaagvan alle Rechtvervolging atau terbukti adanya perbuatan hukum namun bukan merupakan tindak pidana sebagaimana amar putusan majelis hakim.

Sebagai pratisi hukum  Aprillia mengungkapkan kesedihannya setelah mendengar dasar dan kontruksi  pertimbangan hukum majelis hakim.

“Sedih saya, itu saja komentar saya yah,” ujarnya dengan wajah masgul.

Ditanya dengan putusan ini apakah akan menempuh upaya hukum, Aprillia menegaskan akan melihat sikap Jaksa dan hal ini juga bakal diskusikan kepada kliennya, sebab masih ada waktu untuk berpikir.

Menurut Direktur Trust & Trust Law Firm yang berkantor di Jakarta dan Jogjakarta ini,  sesungguhnya yang namanya isi putusan perkara itu harus memiliki nilai edukasi hukum.

“Sebuah putusan bukan semata soal menghukum atau membebaskan seseorang, tapi didalamnya harus berisi nilai-nilai pendidikan hukum, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak.”Tegasnya.

Aprillia menyesalkan kalau yang dijadikan dasar majelis hakim memvonis kliennya dengan Onstlaagvan alle Rechtvervolging, dengan pertimbangan dasar Joing Operasi (JO) tahun 2010. Sementara JO tahun 2010 dengan perjanjian nomor 001/DRI-Malibu/KSU/VIII/2010 tertanggal 15 September 2010, secara faktual Djoni Rosadi tidak pernah tahu adanya JO tersebut, dan ini terbukti didalam fakta persidangan. Tapi Djoni Rosadi baru mengetahuinya pada tahun 2013. Begitupun Kliennya baru mengenal Hamid Thalib pertengahan 2012 di Mako Brimob saat menjadi saksi. Bagaimana dia mengetahui adanya JO tahun 2010.

Begitupun Djoni Rosadi tidak mengetahui adanya berita acara serah terima barang ore nikel pada 10 Juni 2011 karena berada di Malaysia, sehingga bagaimana bisa melakukan perbuatan hukum sementara tidak mengetahuinya. Jika melihat pada teori hukum pidana, harus mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini dilakukan secara personal bukan koorporasi.

“Kalau akan menyatakan H.Djoni Rosadi terbukti melakukan perbuatan hukum, harus tarik dulu undang-undang koorporasi. Apa ada menggunakan Undang-Undang koorporasi dalam perkara ini? tidak ada khan?. Tapi ya sudahlah, kami tetap menghargai putusan ini. Saat ini yang penting bagi saya adalah bahwa saya sudah bisa buktikan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang berusaha mencelakan H. Djoni Rosadi bahwa tidak melakukan kejahatan seperti yang mereka tuduhkan, dan hari ini H.Djoni Rosadi keluar dari tahanan.”Kata Aprillia Supaliyanto.

Sementara Advokat Ahang Pradata SH menyatakan akan mempertimbangkan melakukan upaya hukum terhadap Institusi yang telah salah mengambil langkah hukum terhadap kliennya sehingga menyebabkan Joni Rosadi ditahan dan diadili.

“Undang-undang memberikan ruang bagi kami untuk menempuh upaya hukum perdata karena hal tersebut,”kata Ahang. (Armin)

Penasehat Hukum (PH) H. Djoni Rosadi, Aprillia Supaliyanto MS,SH didampingi Advokat Ahang Pradata, SH menyatakan sikap menghargai putusan majelis hakim yang telah memvonis bebas (Onstlaag Van Alle Rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP pada kliennya dalam sidang pembacaan putusan yang digelar, kamis (18/9) sore di Pengadilan Negeri Kolaka.

“Saya  menghargai putusan majelis hakim tersebut. Saya senang dan Alhamdulillah klien saya sudah keluar, secara hukum dilepaskan,”kata Aprillia usai sidang putusan.

Meski mengaku senang dengan putusan vonis bebas H.Djoni Rosadi dan dinyatakan langsung dikeluarkan dari tahanan Rutan Kolaka, namun Sekjen DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu mengaku sedih setelah mendengar pertimbangan hukum majelis hakim.  Jika yang dijadikan dasar putusan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan seharusnya  kliennya di vonis bebas murni atau virsjspraak dan bukan Onstlaagvan alle Rechtvervolging atau terbukti adanya perbuatan hukum namun bukan merupakan tindak pidana sebagaimana amar putusan majelis hakim.

Sebagai pratisi hukum  Aprillia mengungkapkan kesedihannya setelah mendengar dasar dan kontruksi  pertimbangan hukum majelis hakim.

“Sedih saya, itu saja komentar saya yah,” ujarnya dengan wajah masgul.

Ditanya dengan putusan ini apakah akan menempuh upaya hukum, Aprillia menegaskan akan melihat sikap Jaksa dan hal ini juga bakal diskusikan kepada kliennya, sebab masih ada waktu untuk berpikir.

Menurut Direktur Trust & Trust Law Firm yang berkantor di Jakarta dan Jogjakarta ini,  sesungguhnya yang namanya isi putusan perkara itu harus memiliki nilai edukasi hukum.

“Sebuah putusan bukan semata soal menghukum atau membebaskan seseorang, tapi didalamnya harus berisi nilai-nilai pendidikan hukum, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak.”Tegasnya.

Aprillia menyesalkan kalau yang dijadikan dasar majelis hakim memvonis kliennya dengan Onstlaagvan alle Rechtvervolging, dengan pertimbangan dasar Joing Operasi (JO) tahun 2010. Sementara JO tahun 2010 dengan perjanjian nomor 001/DRI-Malibu/KSU/VIII/2010 tertanggal 15 September 2010, secara faktual Djoni Rosadi tidak pernah tahu adanya JO tersebut, dan ini terbukti didalam fakta persidangan. Tapi Djoni Rosadi baru mengetahuinya pada tahun 2013. Begitupun Kliennya baru mengenal Hamid Thalib pertengahan 2012 di Mako Brimob saat menjadi saksi. Bagaimana dia mengetahui adanya JO tahun 2010.

Begitupun Djoni Rosadi tidak mengetahui adanya berita acara serah terima barang ore nikel pada 10 Juni 2011 karena berada di Malaysia, sehingga bagaimana bisa melakukan perbuatan hukum sementara tidak mengetahuinya. Jika melihat pada teori hukum pidana, harus mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini dilakukan secara personal bukan koorporasi.

“Kalau akan menyatakan H.Djoni Rosadi terbukti melakukan perbuatan hukum, harus tarik dulu undang-undang koorporasi. Apa ada menggunakan Undang-Undang koorporasi dalam perkara ini? tidak ada khan?. Tapi ya sudahlah, kami tetap menghargai putusan ini. Saat ini yang penting bagi saya adalah bahwa saya sudah bisa buktikan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang berusaha mencelakan H. Djoni Rosadi bahwa tidak melakukan kejahatan seperti yang mereka tuduhkan, dan hari ini H.Djoni Rosadi keluar dari tahanan.”Kata Aprillia Supaliyanto.

Sementara Advokat Ahang Pradata SH menyatakan akan mempertimbangkan melakukan upaya hukum terhadap Institusi yang telah salah mengambil langkah hukum terhadap kliennya sehingga menyebabkan Joni Rosadi ditahan dan diadili.

“Undang-undang memberikan ruang bagi kami untuk menempuh upaya hukum perdata karena hal tersebut,”kata Ahang. (Armin)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *