Home » Berita Terpopuler » Petani Cengkeh Minta Kadishut Kolaka Diganti

Petani Cengkeh Minta Kadishut Kolaka Diganti

Warga km 15, km 16 dan Baula menggelar aksi di kantor Dishut guna mempertanyakan batas kawasan hutan dan penebangan pohon cengkehnya oleh Polhut.

MySultra – Kolaka

Petani cengkeh yang mengolah lahan di km 15 dan 16, serta pengunungan Baula mendatangi kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Kolaka. Mereka menuntut Kadis Kehutanan (Kadishut) Kolaka diganti, akibat arogansi Polisi Kehutanan (Polhut) pada warga, selasa (21/10).

Dengan membawa tanaman cengkeh mereka yang telah ditebang oleh Polhut, petani yang dikoordinir Sukri, mereka meminta kejelasan batas hutan lindung. Jika ada warga yang mengolah di hutan lindung, hendaknya ditangkap saja kemudian diberikan solusi, jangan bertindak anarkis, apalagi yang turun ke lapangan adalah Polhut yang masih magang yang tidak tahu mana batas hutan lindung.

Dihadapan Bupati, wakil Bupati dan Kadishut yang menerima perwakilan warga, Sukri menyampaikan aspirasi masyarakat, yakni memperjelas status hutan supaya masyarakat tidak lagi melanggar dan faham dengan memberikan tanda kawasan hutan lindung. Mereka tidak mengharapkan Polhut mendatangi masyarakat dan langsung berbuat anarkis.
“Kami mendesak Bupati untuk menganti Kadishut karena tidak profesional.”Kata Sukri.

Menurut Sukri, Kadishut melepas oknum Polhut dan mendatangi warga dengan cara menumpahkan beras mereka, mengobrak-abrik rumahnya, menebang dan meracuni pohon cengkeh. Jika ingin menegakkan aturan hendaknya jangan tebang pilih tapi tebang semua cengkeh yang masuk hutan lindung. Mereka juga meminta supaya ke 12 Polhut yang arogan untuk diproses, jika dia PNS supaya ditunda kenaikan pangkatnya dan jika masih PTT supaya dikeluarkan, sebab telah mencoreng nama baik institusi dan Pemda. Selain itu mendesak Dishut menganti kerugian masyarakat akibat tindakan Polhut.

Atas tuntutan warga, Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei mengungkapkan, tugas pemerintah adalah memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Tapi ada aturan yang perlu dipatuhi. Kadishut melakukan tindakan bukan atas perintah Bupati, Wabup maupun Kapoltes, tapi perintah UU. Kalau pemda tidak melakukan akan dianggap melakukan pembiaran. Karena itu perlu dibicarakan bersama. Berbicara batas hutan, seingatnya km 15 dan 16 bukan hanya sekali dilakukan penertiban tapi sudah berulang-ulang. Bahkan sejak zaman bupati Pangerang Umar, Adel Berty, Buhari Matta sudah melakukan operasi. Hal ini diketahuinya karena sejak dulu sudah menjadi staf Pemda Kolaka. Begitupun di gunung Baula itu merupakan kawasan hutan yang langsung dipantau dari Pusat.

Menurut Safei, UU bukanlah harga mati, tapi terbuka peluang yang berkaitan kehutanan, tapi ada aturan yang harus dijalankan, tidak boleh menyerobot, sebab tidak ada lembaga yang bisa mengatur soal pertanahan dan lahan selain pemerintah. Ada tiga hal yang dimungkinkan melakukan aktivitas dalam kawasan hutan setelah diizinkan menjadi hutan desa, hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan, dengan syarat ada aturan yang harus dipenuhi. Karena itu, hendaknya berkoordinasi dengan dinas kehutanan dan jangan dijadikan musuh.

Diungkapkannya, operasi yang dilakukan Polhut ditujukan pada masyarakat yang melakukan penambahan lahan, sementara sudah ada kesepakatan supaya masyarakat tidak memperluas lahan karena masuk kawasan. Pada saat operasi, tidak ditemukan warga, sehingga Polhut menebang 1 sampai 2 pohon cengkeh sebagai tanda bahwa mereka pernah datang. Namun ditegaskannya bahwa tidak ada perintah Polhut melakukan perusakan rumah warga dan mencuri ayam warga. Karena itu akan dikroscek kebenarannya.

Adapun tuntutan menganti Kadishut, menurut Bupati ini akan menjadi catatan karena dalam pergantian Kadis ada mekanismenya, ada Baperjakat yang melakukannya. Begitupun ke 12 anggota Polhut yang diduga melakukan pemukulan di gunung akan di full up, apalagi semuanya sudah diselesaikan dengan baik. Bupati meminta supaya masalah ini jangan dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana, sebab pihak kepolisian sudah berbuat secara profesional.

Sementara itu, Kapolres Kolaka AKBP Andi Anugrah berpesan kepada perwakilan warga supaya dalam upaya penertiban jangan merasa dianiaya dan terancam, sebab saat paculan maupun ayunan parang pertama sudah tahu yang mau diolah itu apakah haknya atau tidak,  karena semua ada aturannya. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatur. Kalau tidak diatur, tujuan tuk sejahtera justru akan menyengsarakan orang lain. Dari zaman Belanda, pemerintah sudah memikirkan kalau disana tidak boleh, karena ada ribuan nyawa mau diamankan, seperti halnya gunung Baula tidak boleh diolah karena dibawahnya ada sungai besar. (A Arsyad)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *