Home » Buton Utara » PDI-Perjuangan Sultra Satukan Langkah Menangkan Pemilu
mysultra pdip

PDI-Perjuangan Sultra Satukan Langkah Menangkan Pemilu

KENDARI , MY SULTRA.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Sulawesi Tenggara (Sultra), kamis (25/04) melakukan Rapat Kerja  Daerah (Rakerda) Diperluas untuk menyatukan langkah guna memenangkan Pemilu yakni  Pilkada serentak 2017, Pilgub 2018 dan pemilu serentak 2019.

“Kita harus menyatukan langkah, menyatukan hati dan perasaan berjuang keras untuk memenangkan pemilu masa mendatang. Kita harus membangun solidaritas membangun partai memperjuangkan kepentingan rakyat ‘’ tegas Ketua DPD PDI- Perjuangan Sultra, Hugua yang juga Bupati Wakatobi.

Pada Pemilu 2009, PDI-Perjuangan hanya mampu menempatkan 2 kursi di DPRD Provinsi Sultra, dan 25 kursi di seluruh kabupaten. Meningkat pada Pemilu 2014 lalu berhasil menduduki 5 kursi di DPRD Sultra, dan 46 kursi di DPRD kabupaten se- Sultra.

Hasil Pemilu 2014 lalu, PDI-Perjuangan Sultra berhasil menempatkan satu orang wakil ketua DPRD Sultra, Ketua DPRD Wakatobi dan Ketua DPRD Kolaka Utara.  Pada Pemilu serentak 9 Desember lalu di 7 Kabupaten se Sultra, PDI-Perjuangan hanya berhasil memenangkan calonnya di dua kabupaten yakni Bupati Buton Utara dan Bupati Kolaka Timur. Akan tetapi Partai pendukung pemerintah ini kalah di basisnya yakni di Kabupaten Muna dan Kabupaten Wakatobi.

Sementara itu Ketua DPP PDI-Perjuangan Wirianti Sukamdani mengingatkan agar PDI Perjuangan Sultra terus memperkuat struktur untuk bisa menang pada pemilu mendatang. Saat ini kata Wiranti PDI-Perjuangan memenangkan 133 pilkada di seluruh Indonesia, sehingga pantas disebut sebagai partai pemenang.

“Perlu saya ingatkan bahwa kemenangan PDI – Perjuangan adalah kemenangan rakyat yang mendukung PDI – Perjuangan . “Jadi jangan sampai kita lupa akan nasib rakyat yang mesti diperjuangkan,” tegasnya.

Penulis : S. Duhari


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

yusril

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *