Home » Berita Terpopuler » Nur Alam Klaim Sudah laksanakan Program Jokowi- JK

Nur Alam Klaim Sudah laksanakan Program Jokowi- JK

Gubernur Sultra : H Nur Aalam,SE,MSi bersama Ny Tina Nur Alam

MySultra – Kendari :
Gubernur Sulawesi Tenggara H.Nur Alam,SE,MSi mengklaim bahwa pihaknya sudah lama melaksanakan program dan strategi pembangunan yang mirip dengan yang akan dilaksanakan oleh Presiden/Wakil Presiden terpilih Joko Widodo –Joesuf Kalla (Jokowi-JK) yaitu Kartu Sehat, Kartu Pintar serta kebiasaan blusukan.
“Salah satu icon dan unggulan program Jokowi-JK adalah Kartu Sehat, Kartu Pintar dan Blusukan. Kita sudah laksanakan sejak 6 – 7 tahun lalu, hanya saja karena tidak terekspos dengan baik hingga tak dikenal oleh publik . Maklum kita ini jauh dari pusat” kata Nur Alam di hadapan para Bupati/Walikota Se-Sultra, Rabu (27/8/2014) saat memberikan sambutan pada Rapat Kordinasi dalam rangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Smester I Tahun 2014.
Para era kepemimpinan Gubernur Nur Alam/Wakil Gubernur Saleh Lasata juga dikenal dengan tiga program pokok yakni pendidikan “gratis”, kesehatan “gratis” dan Bantuan Rp 100 juta perdesa atau lebih dikenal dengan nama program BAHTERAMAS. Program tersebut berlangsung hingga memasuki peride kedua saat ini.
Pada kesempatan tersebut, Nur Alam mengakui secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan di seluruh kabupaten dan Kota se-Sultra tergolong masih rendah. Ini nampak dengan jelas terlihat pada serapan dana APBD,APBN maupun dana perbantuan yang masih dibawah ratarata walaupun saat ini sudah masuk semester ke -3.
Sebagai salah satu contoh, dana perbantuan yang dikelola pemprov senilai Rp 203 milyar, yang terealisasi baru Rp 113 milyar (56 persen), bahkan di Kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara lebih rendah lagi realisasinya hanya kurang lebih 17 persen.
Selain itu kata Nur Alam, sesuai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sultra saat ini masih berada pada rangking ke 27 dari seluruh daerah provinsi di Indonesia, dengan kategori sedang. Meski demikian untuk LPPD Kabupaten Muna dan Kolaka Utara sudah masuk kategori penilaian tinngi. Sementara Kaupaten Kota lainnya masuk kategori rendah.
Nur Alam menegaskan kepada para bupati/walikota agar menggenjot penyerapan anggaran pembangunan di daerah ini sebab akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, apalagi disaat pertumbuhan ekonomi Sultra menurun menyusul larangan ekspor bahan mentah nikel. (S.Duhari)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *