Home » Berita Terpopuler » Nur Alam Belum Tanggapi Teguran Setneg
kepala bkd kolaka

Nur Alam Belum Tanggapi Teguran Setneg

. Kepala BKD Kolaka, H. Ruhaedin Djamaluddin

Kolaka – MySultra :

Gubernur Sultra, H.Nur Alam sepertinya tidak mengambil pusing dengan teguran Sekretariat Negara (Setneg) RI, sebab sampai hari ini belum menanggapi surat teguran terkait usulan kenaikan pangkat delapan PNS Lingkup Pemkab Kolaka.

“Entah apa alasan Gubernur sampai hari belum juga menjawab surat teguran dari Setneg RI.”kata Kepala BKD Kolaka, H. Ruhaedin Djamaluddin usai menghadiri persiapan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten Kolaka, Rabu (14/1/2015).

Mantan Kadis Dukcapil Kolaka ini mengungkapkan, surat Setneg bernomor B.1225/Adm/XII/2014 yang ditandatangani Deputi Bidang Administrasi, Djatmiko yang ditujukan kepada Gubernur selaku pembina kepegawaian di Sultra, berupa perintah untuk segera memproses usulan kenaikan pangkat delapan PNS Pemkab Kolaka, menangapi surat yang dilayangkannya kepada Presiden RI, karena Gubernur belum juga menangapi usulan yang telah lama disampaikan.

“Perbuatan yang dilakukan Gubernur sangat merugikan PNS yang bersangkutan. Seharusnya ketika ada PNS yang berprestasi diberikan reward, bukan menahan kepangkatan mereka. Apalagi surat teguran dari Setneg itu bersifat segera dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama.”Tegasnya.

Adapun kedelapan pejabat lingkup Pemkab Kolaka yang ditahan usulan kenaikan pangkatnya adalah Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kolaka di era Bupati H. Buhari Matta. Sesuai aturan, begitu Ahmad Safei menjabat Sekda, pangkatnya menyesuaikan menjadi golongan IVd. Begitupun enam pejabat lainnya yang seharusnya sudah golongan IVc tapi tertahan yakni Mustajab (Kadis Sosial), Syamsul Kadar (Kadispenda), Andi Zulkarnain (Kepala BPKAD), Atim Bioko (mantan Kepala Kesbangpol), dr. Muhajir Jamal, dr.Hj. Rosmawati (Kadis Kesehatan) dan dr.Hj. Sufiati. Permohonan kenaikan pangkat kedelapan pejabat ini dilayangkan sejak beberapa tahun lalu.

Ruhaedin berharap Gubernur Nur Alam tidak merugikan PNS dan hendaknya bersikap bijak untuk segera memproses usulan kenaikan pangkat kedelapan PNS Pemkab Kolaka untuk diteruskan kepada Setkab RI di Jakarta, sehingga hak-hak kedelap. (A Arsyad)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *