Home » Berita Terpopuler » Nasib K2 Kolaka Masih Menunggu Hasil Pemeriksaan Berkas

Nasib K2 Kolaka Masih Menunggu Hasil Pemeriksaan Berkas

 

 Kepala BKD Kolaka, H. Ruhaedin Djamaluddin

MySultra – Kolaka

Nasib para calon pegawai yang masuk dalam Kategori Dua (K2) untuk Kabupaten Kolaka, saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan berkas dari Makassar.

 “Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan di Makassar.”kata Kepala BKD Kolaka, H. Ruhaedin Djamaluddin ditemui pada acara pencanangan kesatuan gerak PKK, kamis (30/10).

 Jika dalam pemeriksaan berkas nantinya berkas K2 sudah tidak bermasalah, maka mereka tinggal menunggu pengangkatan CPNSD. Namun jika nantinya justru yang datang adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan membantunya. Lain halnya kalau yang datang pemberitahuan bahwa Berkas Tidak Lengkap (BTL) yang berarti yang bersangkutan harus segera melengkapi kekurangan itu, apakah stempelnya tidak ada atau lainnya.

 Mantan Kadis Kependudukan dan Capil ini memberikan bocoran yang kemungkinan besar berkas K2 yang mendapat TMS, yakni jika pemberian Surat Keterangan (SK) keluar tahun 2005, sementara yang bersangkutan masih kuliah atau studi, ataukah stempel dinas yang digunakan tidak sesuai saat itu.

 “Banyak kasus SK sudah keluar tahun 2005, tapi yang bersangkutan masih kuliah. Bagaimana bisa dia mengajar di Kolaka, sementara dia sementara kuliah di Makassar, ini tidak masuk akal dan besar kemungkinan ini TMS.”ungkapnya.

 Menurut Ruhaedin, pihak BKD dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan bahwa berkas K2 memenuhi syarat atau tidak, karena mereka punya kewenangan mengumpulkan berkas dan kemudian menyetor ke BKN untuk diperiksa, jika nantinya tidak memenuhi syarat dan dicoret maka itu bukanlah sepengetahuan mereka.

 Terkait maraknya calo-calo yang bermunculan yang mengklaim bisa meloloskan PNS bagi K2, Ruhaedin menghimbau semua masyarakat untuk tidak mempercayai hal itu. Dia juga menegaskan bahwa dalam pengurusan K2 pihaknya mengharamkan untuk memungut dana sepersenpun. Jika nantinya ada kekurangan berkas, pihaknya akan mempersilahkan yang bersangkutan untuk mengurusnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (A Arsyad).

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *