Home » Berita Terpopuler » MEWUJUDKAN KABUPATEN KOLAKA YANG MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA (1)
33333

MEWUJUDKAN KABUPATEN KOLAKA YANG MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA (1)

MEWUJUDKAN KABUPATEN KOLAKA YANG MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei,SH,MH dan Wakil Bupati Kolaka, Muhammad Jayadin,SE merupakan pasangan yang ideal dalam membangun bumi Mekongga, Kabupaten Kolaka menjadi kabupaten yang diperhitungkan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya.

Sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka terpilih, masa bhakti 2014-2019 pada hari Sabtu, 26 oktober 2013 yang dituangkan dalam SK KPU Kabupaten Kolaka, nomor 85/BA/KPU.KAB-027.433557/X/2013, tertanggal 26 oktober 2013, pasangan Ahmad Safei-Muh. Jayadin yang dikenal dengan akronim (SMS Berjaya) dan diusung Partai Golkar, PNBKI, PPRN, PBB, Gerindra, PDK, PBR, PDIP, PKB dan Partai Buruh berhasil meraup suara 69.925 suara atau 41,82 persen.

Pasangan SMS Berjaya yang dilantik oleh Gubernur Sultra, H. Nur Alam,SE,MSi atas nama Presiden RI pada tanggal 15 Januari 2014 di Kolaka, langsung melakukan gerakan guna mewujudkan visi mereka yakni “Mewujudkan Kabupaten Kolaka yang Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Kolaka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 6 tahun 2009 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka 2005-2025 yakni “Kabupaten Kolaka Sebagai Daerah Perjuangan yang Aman, Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Adil dan Sejahtera”.

MAJU mengandung arti adanya dinamika, pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik, yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi, dengan berbasis pada potensi ekonomi daerah.

BERKEADILAN mengandung arti perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriinasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil pembangunan dapt dinikmati oleh suluruh lapisan masyarakat.

SEJAHTERA mengandung arti semua kondisi lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan dan sandang secara merata.

Untuk mewujudkan visi pembangunan pasangan SMS Berjaya, dibuat misi yang akan dijalankan pada masa kepemimpinannya yakni tahun 2014-2019 yang terdiri dari 5 (lima) poin yaitu, (1) Percepatan pembangunan insfratruktur wilayah, (2) Peningkatan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan, (3) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama, (4) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat, (5) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

 Adapun kebijakan dan program dalam percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang akan dilaksanakan pasangan SMS Berjaya dan dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka tahun 2014-2019 atau lima tahun kepemimpinannya, yakni ditujukan untuk mengakselerasi perkembangan wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan untuk menghubungkan seluruh pusat-pusat pemerintahan kecamatan, membuka isolasi desa-desa dan kawasan potensi ekonomi, sebab masih terdapat beberapa desa yang ada di wilayah kabupaten Kolaka yang terisolasi dan berada pada beberapa kecamatan terjauh, seperti Kecamatan Watubangga dan Iwoimendaa.

 Percepatan pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat perwujudan tata ruang wilayah, dimana dalam beberapa tahun terakhir telah banyak mengalami kemajuan. Namun percepatan ini sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah, namun yang paling penting memberi rasa keadilan bagi masyarakat pada semua wilayah baik dalam kota Kolaka maupun di pedesaan.

Dalam konteks tata ruang wilayah kabupaten Kolaka, program utama yang mutlak mendapat prioritas diantaranya:

  1.  pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan yang merupakan kewenangan Pemkab Kolaka, antara lain peningkatan kualitas jalan dan jembatan, baik yang ada di wilayah kota maupun desa.
  2. Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
  3. Peningkatan daya listrik, melalui dukungan pembangunan interkoneksi jaringan listrik Saluran Udara Tegangangan Tinggi (SUTT) se-Sulawesi yang sementara dilaksanakan. Ketersediaan energi listrik yang cukup, selain untuk pemenuhan kebutuhan listrik wilayah kota, juga kepedesaan melalui penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) setiap rumah, maupun PLTS komunal. Ketersediaan energi listrik yang cukup, juga akan menjadi salahsatu daya tarik bagi investor pada sektor industri.
  4. Pengembangan pelabuhan udara Sangia Nibandera dan dermaga dalam rangka peningkatan pelayanan pelabuhan, meningkatkan volume barang dan manusia yang dapat dlayani.
  5. Mengembangkan infrastruktur pendukung wilayah kota Kolaka, melalui percepatan pembangunan by pass Kolaka-Dawi-dawi, pembangunan drainase yang sesuai kafasitas kebutuhan wilayah kota Kolaka, serta dapat mencegah terjadinya banjir.
  6. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu investasi perluasan dan pembangunan fasilitas air dapat didukung oleh sumber pendanaan dari pemerintah dan swasta. Pengelolaan PDAM dilakukan secara profesional, bersih dan berdasarkan tata kelolah yang baik, dengan tidak tertutup untuk mengikutsertakan swasta melalui proses yang transfaran dan kompetitif serta adil, mendapat dukungan yang konstruktif dari DPRD Kolaka.

Untuk peningkatan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan, akan dilaksanakan melalui agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat Kolaka dengan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan seperti:

  1. Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dengan terjaganya suasana yang kondusif akan membawa minat investor untuk berinvestasi berjalan dengan baik. Diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan dapat membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya, minimal 1.000 (seribu) pencari kerja akan terserap dalam lapangan pekerjaan, sekaligus untuk mengatasi penganghuran, sejalan dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
  2. Penguatan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan daya saing produk unggulan. Kemajuan ekonomi dapat terus ditingkatkan apabila produk yang dihasilkan rakyat mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing akan meningkat apabila mampu meningkatkan nilai tambah produk daerah. Peningkatan nilai tambah hanya bisa dihasilkan apabila terdapat industri pengolahan.
  3. Pemberdayaan koperasi dan UMKM. Tukang punggung ekonomi nasional dan daerah sekarang ini adalah UMKM. Dalam menghadapi tantangan rill tentang kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat, pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah perjuangan yang harus tidak bisa ditawar. Kebijakan daerah harus memberi perhatian terhadap kebangkitan koperasi dan UMKM. Para pelaku usaha yang bergerak dalam dunia koperasi dan UMKM harus diberi stimulan untuk meningkatkan skala usahanya, keterampilan manajemennya dan memperdalam kandungan teknologi atau inovasi untuk meningkatkan nilai tambahnya. Pemerintah juga harus memberi jaminan iklim usaha yang kondusif, mendorong munculnya kemitraan antar pelaku didalam UMKM, serta memperkuat kemitraan dengan usaha besar guna membentuk rantai usaha yang sinergis saling membutuhkan dan menguntungkan. Begitupun dukungan lembaga keuangan harus memadai.

Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama dijalankan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat Kolaka, dengan agenda peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan dengan serangkaian kebijakan dan program yakni:

  1. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dilaksanakan dengan prioritas program diantaranya:
  • Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun, dilanjutkan secara bertahap pada tingkat pendidikan lanjutan ditingkat SMA/SMK. Pendidikan gratis dan terjangkau ini tidak hanya dilakukan dengan sekedar membebaskan murid dari SPP tetapi juga dari pungutan lain, seperti buku wajib atau kegiatan praktek ekstra kurikuler, serta pungutan dari orang tua siswa (komite sekolah).
  • Menerapkan skema insentif baru untuk mendorong keluarga miskin mengirimkan anaknya kesekolah, melalui Suplemen Biaya Operasional Sekolah (S+BOS) yang bersumber dari APBD.
  • Pemberian insentif untuk Guru Tidak Tetap (GTT) agama dan tingkat taman kanak-kanak.
  • Tambahan muatan kurikulum, dengan kurikulum lokal, kurikulum yang berbasis aqidah dan penyediaan buku-buku dengan fasilitas perpustakaan yang berkualitas agar dapat memberikan wadah bagi upaya mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang berimana, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggungjawab dan suka bekerja keras.
  • Memperluas penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan di bidang pendidikan.
  • Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat, baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, penataan administrasi yang transfaran dan bersih, serta mengintegrasikan secara profesional kebijakan pemerintah pusat melalui Jamkesmas, Jampersal, maupun kebijakan Pemda melalui Jamkesda.
  • Menurunkan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan DBD.
  • Penguatan institusi yang ada seperti Puskesmas, Pustu dan Posyandu.
  • Peningkatan kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis, khususnya yang bertugas di daerah terpencil, namun tetap menerapkan sistem insentif yang mempertimbangkan kinerja, keahlian dan pengandian paramedis di lapangan.
  1. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan investasi sumber daya manusia. Tersedianya akses yang baik terhadap kesehatan dasar yang murah dan terjangkau akan mengubah prilaku masyarakat dalam budaya kerja. Adapun program utama bidang ini adalah:
  1. Kondisi sosial budaya dan agama, serta solidaritas sosial merupakan pondasi bagi pembangunan sektor lain. Khusus di kabupaten Kolaka cukup dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keragaman budaya yang tinggi dan keteguhan melaksanakan perintah agama. Dari sisi budaya, diperlukan revitalisasi nilai budaya masyarakat Kolaka yang semakin terkikis oleh perkembangan zaman, melalui berbagai pendekatan budaya yang relevan. Dari segi solidaritas sosial, akan dilakukan pemberdayaan bagi kalangan fakir miskin dan anak terlantar, sebagai manifestasi solidaritas sosial, termasuk kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dan anak-anak terlantar.

Salah satu prioritas yang akan ditekankan adalah peningkatan akses kalangan miskin terhadap fasilitas dasar dab publik, tanpa saama sekali membebani mereka, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan layak huni (rumah sehat).

Foto bupati bersama tua jompo

safei n ortu jompo

Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei begitu peduli kepada kehidupan orang tua jompo dan kaum miskin, sehingga memberikan khidupan kepada mereka secara layak menjadi prioritas kepemimpinannya

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat dijalankan melalui agenda peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan. Tata pemerintahan yang baik ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematik dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas), serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Agenda perbaikan penguatan sistem birokrasi dan pelayanan publik akan meliputi dua kebijakan utama, yaitu pertama: meneruskan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, kedua: penguatan aksi anti korupsi dan perbaikan tata kelola yang baik. Adapun program priorita yang akan dilaksanakan adalah:

  • Peningkatan peran pemerintah desa/kelurahan melalui pembinaan dan pembangunan kafasitas (capacity building), dengan pemberian ADD/ADRT masing-masing Rp 25.000.000,- dan penguatan pemerintah kecamatan dengan dukungan anggaran Rp 1.000.000.000,- per kecamatan tiap tahun.
  • Perbaikan remunerasi (tunjangan kerja) pada PNS, sehingga makin mencerminkan resiko, tanggungjawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.
  • Peningkatan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakkan aturan.
  • Peningkatan transfaransi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.
  • Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengembangan kemampuan profesionalisme aparat.

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan agenda pasangan SMS Berjaya dalam peningkatan daya saing daerah. Kebijakan pemanfaatan SDA dengan mendorong pengelolaannya yang berwawasan lingkungan dalam kerangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan sangat penting untuk diterapkan. Adapun prioritas yang akan dijalankan adalah:

1. Optimalisasi pengelolaan SDA diarahkan untuk memanfaatkan sebesar-besarnya SDA yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat, melalui program prioritas diantaranya:

  • Mendorong pengembangan industri pengolahan yang khusus mengolah bahan baku SDA yang menjadi unggulan Kabupaten Kolaka (Perkebunan, pertambangan, kelautan dan perikanan).
  • Pemberian insentif kepada pelaku kegiatan investasi untuk mendirikan industri pengolahan terhadap SDA yang ada di Kabupaten Kolaka.
  • Supervisi dan evaluasi terhadap perusahaan yang sedang mengelola SDA di wilayah Kabupaten Kolaka, agar selaras dengan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dapat memberi manfaat yang besar kepada masyarakat.

2. Perlindungan lingkungan hidup diarahkan untuk mengamankan kerusakan lingkungan, agar SDA yang ada di bumi Kolaka tidak hanya memiliki manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan yang akan datang, ini ditepuh melalui program prioritas:

  • Peningkatan penegakan aturan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
  • Penanganan khusus pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kolaka dan beberapa sungai lainnya yang bermuara langsung dalam kota Kolaka, untuk mencegah dampak kelanjutan seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini dilakukan melalui kebijakan revitalisasi sungai Kolaka yang terintegrasi dengan pembangunan drainase dalam kota.
  • Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dalam segala kegiatan pengelolaan SDA.
  • Membuat regulasi yang mengatur secara khusus tentang tata kelola dan pemanfaatan areal lereng (gunung) disekitar kota Kolaka.
  • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan SDA secara lestari terus dilaksanakan dan akan dipertahankan.(ADV)****

 


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *