Home » Berita Terpopuler » Mengidentifikasi Wartawan Gadungan

Mengidentifikasi Wartawan Gadungan

Oleh : Sudirman Duhari

Nama besar komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dirusak orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka cukup lihai mengakronimkan sebuah media dengan sebutan KPK (Koran Pemberantasan Korupsi). Kerja mereka ini tentu untuk meraup keuntungan semata dengan berpura-pra melakukan liputan tapi dengan gaya penyidikan KPK. Aksi mereka keburu tertangkap oleh anggota Polres Muna setelah melakukan pemerasan terhadap Kepala SMP Negeri Satu Atap Napabalano, La Karama”.

Kalimat diatas adalah kutipan berita Harian Kendari Pos edisi Kamis 12 Februari 2015 pada halaman satu dengan judul “Anggota KPK ditangkap”. Dibawah judul tertulis lead (teras berita) sebagai berikut Selain mereka mengaku sebagai wartawan, mereka juga menggunakan rompi bertuliskan KPK mirip dengan  tulisan baju anggota KPK yang berkantor Jl. HR Rasuna Said di Jakarta. KPK yang ada di Rasuna Said, biasanya ketika melakukan penangkapan atau pengaledahan menggunakan baju rompi bertuliskan KPK..

Selumnya, seorang konsultan program PNPM Mandiri yang banyak menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat pedesaan kepada penulis mengeluhkan adanya oknum yang mengaku “wartawan” yang sering mendatangi para kepala desa penerima program. Oknum yang mengaku sebagai wartawan itu, menggertak para kepala desa dan buntut-buntutnya memintai mereka uang. Keluhan yang sama juga disampaikan oleh salah seorang pejabat di dinas PU Sultra yang mengaku kewalahan didatangi oleh orang-orang yang mengaku “wartawan” dan meminta uang kepada para pengelola proyek.

Berkali-kali sudah penulis sampaikan kepada para pejabat dan aparat keamanan jika menenukan atau mendapati orang atau sekolompok orang yang mengaku “wartawan” dan  melakukan pemerasan agar segera melaporkan kepada organisasi wartawan seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) atau kepada aparat kepolisian untuk ditanganii bersama selanjutnya diproses secara hukum.

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengemukakan anatomi wartawan gadungan yang juga biasa disebut “wartawan bodrex”, Diharapkan melalui tulisan ini dapat memudahkan kepada para korban atau kepada siapapun untuk terhindar dari prakteh wartawan gadungan.  Mengapa disebut “bodrex” layaknya nama merek salah satu obat sakit kepala. Wartawan Senior Sofyan lubis mengatakan, mereka disebut wartawan bodrex karena kalau mendatangi nara sumber sasarannya selalu berramai-ramai, seperti “pasukan bodrex” di iklan sakit kepala.

Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini mengatakan punya cerita soal “wartawan Bodrex”. Sepengetahuannya,”wartawan bodrex” mulai muncul tahun 1980an, dan mereka biasa berkumpul diseberang Pengadilan Negeri  (PN) jakarta Pusat di jalan Gajah Mada atau tepatnya di hotel Paripurna Jalan Hayam Wuruk, jakarta. Pengamatan penulis, Wartawan gadungan ini tidak saja melakukan aksinya di kota besar seperti Jakarta, namun juga sampai di kota Kecil, bahkan sampai dipinggiran kota dan pedesaan dengan sasaran para pengelola dana dan orang-orang yang mereka nilai bermasalah.

Disaat wartawan benaran melakukan rapat redaksi dikantornya,  “wartawan bodrex” melakukan rapat di hotel untuk menyusun strategi siapa saja calon korban mereka,’ kata Sofyan Lubis dalam pelumcuran Bukunya yang berjudul”Wartawan ? Hehehe… di jakarta Media Center (JMC), 4 Februari 2009 silam.

“ Wartawan Bodrex” menurut Alumni Injternasional Institute For jurnalism (IIJ)Berlin, Jerman, 1972 ini lebih lanjut mengatakan, hebatnya, “Wartawan Bodrex” rajin membaca koran dan rajin melakukan investigasi. Tujuannya untuk mencari isu, kasus  dan mencari korban.

Kalau isu atau kasus sudah didapat, mereka pun mendatangi korban secara berramai-ramai, seperti iklan sakit kepala. Sofyan Lubis mengaku ketika menjadi Ketua PWI Jaya maupun Ketua PWI Pusat rajin memerangi “Wartawan Bodrex” dengan melibatkan pihak keamanan baik Polda maupun Kodam.

“Sayangnya pasca reformasi keberadaan wartawan bodrex kian sulit diberantas karena PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi Pers,. Mereka berlindung dibalik ketentuan bahwa mereka bukan anggota PWI, sehingga PWI tidak bisa mengambil tindakan. Bahkan mereka ada yang menyatu membuat organisasi atau media tanpa status badan hukum yang jelas,” kata Sofyan.

Praktek wartawan Bodrex bukan hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, namun juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Sudah banyak keluhan dan laporan lisan yang disampaikan kepada penulis selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Tenggara.

PWI selalu menyampaikan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas, menangkap dan memperoses secara hukum terhadap  oknum wartawan yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan dalam KUHP serta tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 40 tentang pers. Kepada masyarakat ditipu atau diperas oleh orang yang mengaku sebagai wartawan, PWI mengharapkan agar melapor kepada PWI atau organisasi wartawan lainnya maupun kepada aparat penegak hukum.

Akan tetapi upaya pemberantasan wartawan “bodrex” terkendala oleh kecenderungan korban yang enggan untuk  melapor. Boleh jadi korban Wartawan Bodrex juga adalah orang yang bermasalah sehingga takut melapor.

Menurut para pelapor, para Wartawan Bodrex di Sulawesi Tenggara melakukan praktek dengan sasaran instansi yang banyak mengelola uang seperti misalnya Dinas PU, Para pengelola Dana BOS baik di Dinas maupun para Kepala Sekolah, Para Kepala Desa Pengelola dana Block Grend dan dana PBPM Mandiri serta orang-orang atau lembaga yang dinilai bermasalah.

                                                                ****

Lalu bagaimana mengenali anatomi “wartawan bodrex” ? Ada beberpa ciri-ciri Wartawan Bodrex alias Wartawa Gadungan.

  1. Biasanya wartawan bodrex alias wartawan gadungan menggunakan atribut yang mirip dengan wartawan sungguhan. Mereka biasanya menggunakan  lambang atau Tuisan Pers yang menonjol baik dibaju, rompi, topi bahkan juga di sepeda motor atau mobil yang mereka gunakan.
  2. Biasanya wartawan Bodrex menenteng kamera dengan tele panjang mirip fotografer, membawa tape rekorder layaknya wartawan benaran.
  3. Biasanya hanya memiliki kartu pers yang berlogo koran atau majalah tempatnya bekerja.
  4. Tidak memiliki kartu dari organisasi wartawan,  seperti Katu biru yang dikeluarkan oleh PWI, kartu anggota  AJI, atau anggota IJTI.
  5. Tidak memiliki kartu yang diterbitkan oleh Dewan Pers yang ditandatangani saat ini oleh Ketua Dewan Pers, Prof DR Bagir Manan, SH, MCL . Ada tiga kategori yakni (Wartawan Muda untuk repoter, Madya untuk redaktur dan Utama untuk tingkat Senior/Redpel/Pimpred)
  6. Biasanya mendatangi nara sumber membawa kasus, kadang dilengkap dengan dokumen dan foto meski kadang-kadang dokumen palsu.
  7. Mereka mengajukan pertanyaan mirip pertanyaan petugas yang sedang melakukan interogasi. Pertanyaannya sanger-sanger.
  8. Selain bertanya juga menakut-nakuti nara sumber.
  9. Kadang-kadang juga membawa koran meski kadang tak ada tulisannya disitu
  10. Buntutnya. Dan ini yang menjadi tujuannya, Wartawan Bodrex meminta uang, bahkan memaksa nara sumber untuk memberikan sejumlah uang jika mau aman dari pemeritaan.
  11. Biasanya tidak menulis berita, atau tidak memiliki kemampuan menulis karena tujuan utamanya bukan untuk menulis berita tetapi memeras nara sumber.

 Berbeda dengan wartawan bodrex, wartawan sungguhan biasanya jarang menempeli tulisan pers dibaju, topi atau di kenderaannya. Mereka menggunakan ID Card seperlunya saja dan hanya memperliatkan jika memang dibutuhkan. Wartawan benaran bertanya, bukan melakukan interogasi.

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan benaran senantiasa berpegang teguh pada Undang undang Nomor 40 Tentang pers dan kode etik wartawan Indonesia. Wartawan benaran bekerja pada lembaga atau  suarat kabar, majalah atau media on line  yang berbadan hukum nasional.

Bagi wartawan benaran, profesi wartawan atau pers bukanlah sarana untuk mencari keuntungan pribadi, namun sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki yakni kebutuhan untuk memperoleh informasi yang faktual dan peningkatan kwalitas kehidupan manusia.

Karena itu wartawan benaran dalam menjalankan fungsi dan perannya ditengah masyarakat, menghormati Hak Asasi Manusia, memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa dan negaranya serta senantiasa melakukan tugasnya secara profesional sesuai dengan ketentuan Undang Undang nomor 40 tentang pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan senantiasa bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Menempuh cara-cara yang profesional Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, serta tidak melakukan pemerasan.

(* Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Provinsi Sulawesi Tenggara)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *