Home » Berita Terpopuler » Massa HMI Ricuh di Kantor DPRD Kolaka, Desak Pengawasan Aktivitas PT Vale
IMG_20150323_104633

Massa HMI Ricuh di Kantor DPRD Kolaka, Desak Pengawasan Aktivitas PT Vale

MySultra-Kolaka
Puluhan massa ‎Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka mengamuk di kantor DPRD Kolaka, senin (23/3/2015). Hal ini dipicu kemarahan pada komisi III.
Kericuhan terjadi ketika massa HMI yang datang menagih janji untuk segera dibentuk tim pengawasan dan pengawalan aktivitas PT Vale Indonesia,Tbk demi mercepatan pembangunan pabrik di kecamatan Pomalaa, sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Presdir PT Vale tanggal ‎17 Maret 2015. Saat memasuki aula rapat lantai dua, mereka marah karena tidak melihat satupun anggota komisi III.
Amarah massa HMI ini kemudian ditumpahkan dengan membanting meja yang ada di aula itu, sehingga aparat Satpol PP dan anggota Polres Kolaka yang mengawal aksi HMI langsung bertindak mengamankan aksi HMI. Untuknya aksi ricuh yang dibuat oleh HMI cepat diatasi. Bahkan ketua komisi III, H. Syarifuddin Baso Rantegau turut menenangkan massa HMI.
“Ini semua bukti bahwa ‎DPRD Kolaka tidak memiliki etika baik dalam menyelesaikan masalah ini.”teriak Ruslan sebelum membanting meja yang mengawali terjadinya ricuh.
‎Ketua HMI Kolaka, Asrul Syarifuddin dihadapan komisi III juga menyampaikan kekecewaannya kepada komisi III yang dinilai tidak serius membentuk tim, pada hal pembentukan tim bukanlah usulan HMI tapi hasil kesepakatan bersama dalam RDP yang dihadiri Presdir PT Vale, Pemda Kolaka dan DPRD. Karena itu, mereka kembali datang mempertanyakan dan menuntut pembentukan tim, sebab komisi III tidak memberikan jawaban kepada mereka kapan terbentuknya tim, meski mereka sudah melayangkan surat resmi.
“Hampir setiap hari saya datang di kantor DPRD Kolaka untuk berkonsultasi kapan dibentuknya tim, tapi tidak ada jawaban.”tegasnya.
Menurut Asrul, jika tim belum terbentuk, maka rencana pembangunan pabrik seperti yang dijanjikan PT Vale tidak akan terwujud. Bahkan mereka menilai ada indikasi DPRD Kolaka telah bermain mata dengan PT Vale, atau DPRD Kolaka telah masuk angin. Alasannya, membentuk tim saja yang begitu mudah belum juga dilaksanakan.
Menurut massa HMI, dengan adanya tim, nantinya akan diketahui progres rencana PT Vale dalam membangun pabrik akan terus diketahui, sebab masyarakat sudah trauma dengan janji-janji palsu yang selama ini sering diucapkan PT Vale dan pemerintah untuk membangun pabrik.
Karena itu, HMI menuntut dengan meminta DPRD dan Pemkab Kolaka agar tetap membuktikan komitmen dan keseriusannya dalam mengawal masalah ini, sebab mereka menganggap komisi III kembali acuh tak acuh pasca RDP dengan Presdir PT Vale. Mendesak komisi III segera membentuk tim sesuai rekomendasi dalam RDP tanggal 17 maret 2015, serta mendesak PT Vale segera menyerahkan bukti-bukti dokumen yang telah dijanjikan manajemen PT Vale untuk diserahkan kepada HMI pada saat RDP.
Terhadap aksi massa HMI, ketua komisi III, H. Syarifuddin Baso Rantegau mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendesak Distamben Kolaka untuk segera membentuk tim pengawasan, tapi itu semua belum bisa terlaksana karena Kadistamben yang merupakan instansi yang berwenang membentuk tim berada di luar daerah. Karena itu, dia menjanjikan dalam waktu dekat akan menyampaikan kepada ketua HMI kapan dilakukan rapat, sebab komisi III tidak pernah mengabaikan pembentukan tim.
Begitupun anggota komisi III lainnya, Rusman justru memojokkan Pemda yang menegaskan bahwa seharusnya Pemkab Kolaka tanggap untuk segera membentuk tim. Legislator asal demokrat ini juga menyampaikan kalau dirinya sudah menghubungi pihak PT Vale melalui telepon dan SMS tapi tidak ditanggapi. Dia membantah kalau DPRD Kolaka telah masuk angin, tapi mereka tetap komitmen mengawal supaya PT Vale segera merealisasikan janjinya.
“Saya sudah telepon pihak PT Vale nomor yang dia berikan kepada saya saat RDP untuk mempertanyakan soal pembentuk tim, tapi tidak diangkat. Begitupun saya SMS dia jawab bahwa sementara rapat. Dia mengatakan akan menelepon balik tapi sampai sekarang belum ada jawaban.‎”Ungkap Rusman.
Begitupun Rusman menegaskan terkait tuntutan massa HMI untuk menutup PT Vale bahwa pihak Pemkab Kolaka dan DPRD Kolaka tidak memiliki kewenangan untuk menutup PT Vale, sebab ini merupakan perjanjian antar negara. Seandainya kewenangan itu ada pada Pemkab Kolaka, maka pihak DPRD akan turun pemimpin demo menutup PT Vale. (A Arsyad)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Ketgam:
WR II USN Kolaka, Syahrir Sahaka

18 Pendaftar CPNS Tes SKB di USN Kolaka

KOLAKA, MYSULTRA.COM– Sedikitnya 18 orang pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, ...

Ilustrasi

Dinasti Korupsi Yang Dibentuk Di Atas Meja Makan keluarga

(Belajar Dari Dinasti Korupsi E-KTP, Dinasti Korupsi RS Sumber Waras dan Garuda Indonesia) Tradisi korupsi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *