Home » BISNIS » LSM Dukung Bupati Kolaka Tutup PT Vale

LSM Dukung Bupati Kolaka Tutup PT Vale

Haning Abdullah (Foto: Armin)

My Sultra : Kolaka
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Kolaka mendukung jika Bupati benar-benar turun demo menutup PT Vale Indonesia (eks PT Inco), karena tidak memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) demi kesejahteraan masyarakat Kolaka.

“Kami mendukung Bupati Kolaka kalau menutup PT Vale di Kolaka, karena sudah 40 tahun dia biarkan lahannya terlantar tanpa diolah, pada hal lahan tambang tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.”kata sekum LMR RI Sultra Haning Abdullah dan ketua Lider Sultra, Herman Syahruddin, Senin (23/6).

Herman sangat setuju jika Bupati Kolaka menutup PT Vale karena tidak memiliki kontribusi kepada masyarakat Kolaka selama 40 tahun menguasai lahan tambang di Kolaka. Bahkan dengan kebijakannya memberikan LGS kepada Pemda dalam bentuk CSR, menyeret mantan Bupati Kolaka, H. Buhari Matta hingga mendapat vonis 4,6 tahun di pengadilan Tipikor Kendari, pada hal dana dari penjualan LGS tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan tidak mengolah lahan yang memiliki defosit nikel yang begitu besar yakni 26 ribu hektar, PT Vale dinilai telah menyumbat SDA, apalagi dalam renegosiasi yang dilakukan PT Vale dengan Pemerintah Pusat tanpa melibatkan Pemda Kolaka jelas sangat merugikan masyarakat Kolaka karena tidak ada kewajiban PT Vale mendirikan pabrik.

“Kalau calon Presiden Prabowo mengatakan terjadi kebocoran, untuk PT Vale kami tidak katakan bocor tapi PT Vale melakukan penyumbatan SDA Kolaka.”Kata Haning.

Dengan tidak adanya kewajiban mendirikan pabrik, dinilai PT Vale menggunakan sistem monopoli gaya baru. Mereka juga mengecam Pemerintah Pusat yang telah melakukan renegosiasi Kontrak Karya (KK) PT Vale hingga tahun 2045. Seharusnya, ketika akan dilanjutkan renegosiasi terlebih dahulu dilakukan peninjauan dan evaluasi di lapangan, apakah keberadaan mereka membawa kesejahteraan masyarakat atau tidak. Selain itu tidak dilibatkan Pemda yang tahu persis kondisi di lapangan.

“Selama ini sudah 40 tahun PT Vale membiarkan lahan tidur. Seharusnya lahan tidur tersebut dimanfaatkan masyarakat, tapi itu tidak mungkin karena itu lahan PT Vale. Kalau begini, seharusnya sudah harus Pemerintah dan masyarakat bersatu tuk mendesak PT Vale melepas lahannya dan menyerahkan ke negara tuk kemudian dimanfaatkan tuk kesejahteraan rakyat.”tegas Haning.

Sementara itu, eksternal PT Vale Indonesia, Misdar yang dihubungi terkait masalah ini hingga berita ini dikirim belum bisa memberikan keterangan.

“Sebentar min saya telpon, saya lagi di jalan, saya di gunung ini tidak bagus jaringan.”Kata Misdar saat dihubungi via telepon selulernya, senin kemarin. (Armin)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *