Home » BISNIS » Lider Sultra Pertanyakan 11 Kapal Ore yang Dijual PT WIL
Herman Syahruddin

Lider Sultra Pertanyakan 11 Kapal Ore yang Dijual PT WIL

KOLAKA, MY SULTRA.COM – Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra, Herman Syahruddin mempertanyakan 11 kapal yang berkapasitas 50 ribu Metrik Ton (MT), yang dijual PT Waja Inti Lestari (WIL) dan ditambang di lokasi hasil penataan ulang titik koordinat dan peta Surat Keputusan Bupati Kolaka nomor 502 tahun 2013.

 Pertanyaan ini muncul dengan adanya surat keputusan yang dikeluarkan  Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara, nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015, tentang persetujuan penataan batas koordinat dan peta wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi  PT WIL, tertanggal 19 oktober 2015, ditandatangani Kepala BKPMD PTSP Drs H Masmuddin MSi atas nama Gubernur Sultra.

Dalam konsideran surat itu, menimbang bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah IUP PT WIL berdasarkan SK Bupati Kolaka nomor 502 tahun 2013, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 “Jika mengacu pada SK Kepala BKPMD PTSP Sultra nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015, dengan menegaskan SK Bupati Kolaka nomor 502 tahun 2013 yang ditandatangani Pj Bupati Kolaka H Amir Sahaka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sama hal nya dengan Illegal” kata Herman Syahruddin, kamis (16/6/2016).

 Dengan SK yang dikeluarkan Kepala BKPMD PTSP Sultra, semakin melegitimasi bahwa hasil penambangan yang dilakukan oleh PT WIL, hingga menjual ore ke luar negeri (CHINA) sebanyak 11 kapal pada tahun 2013 adalah illegal dan merupakan pidana pertambangan, oleh karena tumpukan ore yang dijual antar propinsi memakai kapal tongkang itu berada pada lokasi titik koordinat  SK nomor 502 tahun 2013 di Babarina Desa Muara Lapao-pao.

 “Pertanyaan yang muncul, bahwa SK 502 adalah Illegal menurut SK Kepala BKPMD PTSP Sultra nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015, maka penambangan hingga penjualan puluhan kapal berkapasitas 50 ribu MT beralaskan SK 502 tahun 2013 itu adalah suatu kejahatan massif dan harus diungkap kejahatannya,” Ungkap Herman.

Selain itu, Herman mempertanyakan legalitas BKPMD PTSP mengeluarkan SK persetujuan penataan batas koordinat dan peta wilayah IUP operasi produksi  PT WIL dan membatalkan SK 502 yang dianggap Illegal. Karena Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor; 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde, sangat jelas dan tegas menyatakan lahan pertambang seluas 210,3 hektare (sesuai luasan keseluruhan lahan IUP PT WIL) dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Barang Bukti potongan kayu dan Ore tanah hingga Basa Camp dirampas untuk dimusnahkan.

 Menurut Herman SK 502 tahun 2013 yang dinilai “Illegal” karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan oleh SK Kepala BKPMD PTSP Sultra nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015, maka dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor; 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde, maka SK Kepala BKPMD PTSP Sultra nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015, Surat Kepala Dinas ESDM Sultra Nomor;540/1052 tanggal 2 Oktober 2015 terkait pertimbangan teknis serta Surat Kepala Dinas ESDM Sultra Nomor;540/1149 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Kegiatan usaha pertambangan, diduga keras adanya suatu persekongkolan jahat karena mengesampikan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Herman juga menegaskan, dengan membaca putusan nomor : 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa dengan terdakwa Amir Baktiar bin Ucup Mudiyah, pada halaman 45 dengan pertimbangan majelis hakim mengenai barang Bukti kayu dan Ore (Tanah): “Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut merupakan sebagian yang dihadirkan penuntut umum dipersidangan dan merupakan sampel dari pohon yang ditebang dilokasi PT Emin Indonesia, serta ore yang diambil dilokasi PT Emin Indonesia, serta dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi Hidayat dan Dandy Lesmana, oleh karena itu terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa dalam poin ini dinyatakan tidak dapat diterima.

“Dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam Putusan : 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa, membuktikan bahwa tumpukan ore yang telah diangkut dan dijual antar propinsi diduga keras merupakan barang bukti dan hasil penambangan illegal berubahan titik koodinat SK 502 tahun 2013,” kata Herman Syahruddin. (A Arsyad)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...