Home » EKONOMI » Perubahan Titik Kordinat IUP PT WIL Merupakan Persekongkolan dan Kejahatan Berjamaah
IMG-20160531-WA001

Perubahan Titik Kordinat IUP PT WIL Merupakan Persekongkolan dan Kejahatan Berjamaah

KOLAKA, MY SULTRA.COM -Direktur LSM Lembaga Demokrasi Rakyat (Lider) Sulawesi Tenggara, Herman Syahruddin mengkritisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Waja Inti Lestari (WIL) yang tergolong sangat khusus dan bersifat istimewa.

 Pasalnya, IUP perusahaan tersebut setidaknya mengalami dua kali perubahan titik koordinat. Pertama PT WIL memperoleh IUP di zaman Bupati Kolaka, H Buhari Matta tahun 2010. IUP dengan Nomor 351 Tahun 2010 itu menyebutkan luas konsesi lahan dikuasai PT WIL 210,3 Hektar terletak di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo.
Kedua tepatnya tiga tahun setelah itu, tanggal 26 Agustus 2013 IUP PT WIL kembali mendapatkan revisi yang dikemas sebagai penataan ulang titik koordinat dari Pemkab Kolaka yang ditanda tangani pelaksana tugas (Plt) Bupati Kolaka H Amir Sahaka. IUP bernomor 502 Tahun 2013 secara tegas membatalkan Lampiran 1 dan 2 SK Nomor 351 Tahun 2010 yang sudah berstatus CnC. (clear and clean) serta sudah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan seluas 40 hektar di Tanjung Baja Wolo.

“Sayangnya, IUP No. 502 Tahun 2013 hasil penataan ulang titik koordinat menjerat Direktur Cab. PT WIL bersama sejumlah Direktur perusahaan join operationnya (JO) dalam kasus hukum kehutanan karena melakukan penambangan di areal hutan produksi terbatas (HPT) yang merupakan Hutan Moratorium di Desa Muara Lapaopao, Kecamatan Wolo, dan mendapatkan hukuman pidana penjara yang cukup berat,”tegas Herman.

Menurut Herman, Hanya 2 tahun berselang, tepatnya tanggal 19 Oktober 2015 Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD)- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sultra mengeluarkan Surat Keputusan perihal persetujuan penataan batas koordinat dan peta wilayah IUP operasi produksi PT WIL. Surat Keputusan BKPMD-PTSP Sultra dengan Nomor:269/BPMD-KTSP/X/2015 ditanda-tangani langsung Kepala
BKPMD-KTSP Sultra Drs H Masmuddin, M.S1 tertanggal 19 Oktober 2015 atas nama Gubernur Sultra.

“Khusus surat Keputusan dari BKPMD-KTSP Sultra secara jelas mengaktifkan kembali IUP OP SK Nomor 351 Tahun 2010 Tanggal 12 April 2010 yang ditanda tangani mantan Bupati Kolaka H Buhari Matta. Dengan keputusan tersebut, SK Nomor 502 Tahun 2013 Tanggal 26 Agustus 2013 yang ditanda tangani pelaksana tugas (Plt) Bupati Kolaka H Amir Sahaka dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berarti cacat hukum dan merupakan Keputusan yang Illegal,” ungkap Herman.

Apakah perubahan titik koordinat itu dibenarkan? Dengan tegas Herman menyatakan, perubahan titik koordinat merupakan pidana pertambangan.
Artinya, pejabat yang menyetujui usulan pihak perusahaan merupakan penyalagunaan kewenangan sebagai mana diatur di Pasal 165 undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK bertentangan dengan
UU dan menyalahgunakan kewenangnya, diberi sanksi pidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta,”kutipnya.

Ia menjelaskan, SK 502 Tahun 2013 milik PT WIL hasil penataan ulang titik koodinat jelas-jelas merupakan IUP baru, sementara terhitung Oktober 2012 Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menerima lagi data IUP yang diterbitkan pemerintah daerah untuk diregistrasi sebagai data nasional IUP. IUP dengan lampiran Titik Koodinat Peta Pertambangan setelah ditandatangani Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II Wilayah Sulawesi, berarti IUP Operasi Produksi status CnC menjadi data Nasional IUP pada Dirjen Minerba Kementrian ESDM RI sebagaimana IUP dan titik koodinat yang diajuhkan saat pengurusan CnC.

Rekonsiliasi Nasional IUP dipertegas Surat Dirjen Minerba kepada Para Gubernur dan Bupati/walikota Se-Indonesia No.680/30/DJB/2013 tangga 22 April 2013. Surat tersebut berisi hal Penetapan WP (WUP, WPN dan WPR). Maka tanggapan Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dengan Peta Wilayah Pertambangan Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota telah ditentukan oleh Gubernur, Bupati/walikota se- Pulau Sulawesi.

“Penentuan Wilayah Pertambangan (WP) Gubernur, Bupati/walikota se- Pulau Sulawesi ditindak lanjuti dengan Hasil Rekonsiliasi Wilayah
Pertambangan Pulau Sulawesi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI dengan Gubernur dan Bupati/walikota
se-Pulau Sulawesi pada tanggal 13 Juni 2013,”ujarnya.

Hasil Rekonsiliasi Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi lanjut Herman, kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi No: 2737 K/30/MEM/2013 tanggal 3 Juli
2013. Keputusan Menteri ESDM RI Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi tersebut sebagai dasar hukum data Nasional IUP.
“Mangacu aturan diatas, perubahan titik koodinat dan peta wilayah pertambangan pada IUP operasi produksi status CnC PT Waja Inti Lestari (WIL), dapat disimpulkan suatu rekayasa atau akal-akalan dan persekongkolan jahat para pelaku pengambil kebijakan dan hal tersebut dikategorikan sebagai suatu kejahatan berjamaah,”tegasnya.

Artinya, kata Herman bahwa perubahan titik koodinat dan peta wilayah pertambangan pada IUP operasi produksi status CnC dengan menambah
titik koodinat baru, maka status CnC perusahaan pertambangan tersebut dapat dipastikan tidak lagi berstatus CnC sebagaimana data Nasional
IUP pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI.

Selain tindak pidana pertambangan dan kejahatan berjamaah, Herman juga mengakui keberanian PT WIL mengangkut dan menjual tumpukan Ore sebanyak 300.000 MT hasil produksi lalu yang diduga keras adalah hasil penambangan Illegal dan disinyalir merupakan barang bukti milik negara dan hasil penambangan pada titik koordinat SK 502 di Desa Muara Lapaopao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yang mendapatkan sejumlah “surat sakti dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Herman menegaskan “surat sakti” dimiliki PT WIL untuk beraktifitas di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang masuk sebagai Hutan Moratorium dan sampai hari ini status hutan tersubut belum berubah,‎ berasal dari Dinas ESDM Sultra dan surat dari Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah BKPMD- PTSP Provinsi Sultra .

Dijelaskan, Surat Nomor:269/BPMD-KTSP/X/2015 berisi tentang persetujuan penataan batas koordinat dan peta wilayah IUP operasi produksi PT WIL. “Dari surat Keputusan BKPMD-PTSP inilah, Dinas ESDM Sultra mengeluarkan surat bernomor: 540/1149 tanggal 20 Oktober 2015. Surat tersebut keluar sehari setelah BKPMD-PTSP mengeluarkan surat ke PT WIL,”jelas Herman

Sementara surat Kepala Dinas ESDM Sultra yang ditanda tangani pelaksana harian Kepala Dinas Ir Andi Asis, M.Si itu disebutkan kalau
PT WIL sudah dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan antara lain penambangan, pengangkutan, penjualan dan pengelolaan lingkungan hidup sesui IUP dimiliki PT WIL.

Menurut Herman, dokumen-dokumen itulah dijadikan sebagai “surat sakti” bagi PT WIL untuk kembali beraktifitas di lokasi titik koordinat SK Nomor 502 Tahun 2013 untuk mengangkut, memindahkan dan menjual ore nikel hasil produksi lalu yang mana keseluruhan lahannya seluas 210,3 hektar telah dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan RI sesuai putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:62/Pid.SUS/2014/PN.KKa tanggal 25 oktober 2014.

Bahwa “Surat sakti” yang dimiliki PT WIL, menurut Herman, dalam konsederan menimbang ditegaskan bahwa hasil evaluasi terhadap penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah IUP PT WIL berdasarkan SK Bupati Kolaka Nomor 502 Tahun 2013 tidak sesuai dengan peraturan
perundang undangan, maka itu adalah keputusan cacat hukum yang dapat diartikan sebagai keputusan Illegal, maka segala produk hasil penambangan serta hasil penjualan Ore ke China sesuai SK 502 Tahun 2013 adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan alias cacat hukum dan Illegal.

Itu artinya, kata Herman Surat Keputusan (SK) Nomor:351 Tahun 2010 yang ditanda tangani mantan Bupati Kolaka H Buhari Matta sebagai dasar IUP PT WIL kembali diaktifkan dan hasil Penambangan 300.000 MT yang saat ini telah diangkut, dipindahkan dan sebagian besar telah dijual antar propinsi dengan memakai kapal tongkang serta hasil penjualan Ore ke China sebanyak 11 kapal berkapasitas 50.000 MT pada tahun 2013 lalu adalah produk hasil penataan ulang titik koordinat SK 502 tahun 2013 yang dianggap keputusan cacat hukum dan Illegal, maka hal ini merupakan kejahatan massif pada pidana pertambangan dan korupsi berjamaah yang sangat merugikan perekonomian Negara serta merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena tindak pidana Kehutanannya telah terbukti dengan Sah sebagaimana Putusan No:62/Pid.SUS/2014/PN.KKa tanggal 25 oktober 2014.

Herman juga menungkapkan, selain SK 502 tahun 2013 yang dinilai cacat hukum dan “Illegal” karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana menurut SK Kepala BKPMD PTSP Sultra, lalu gimana dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor; 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa telah berkekuatan hukum tetap. Maka hal ini juga disinyalir SK Kepala BKPMD PTSP Sultra nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015, Surat Kepala Dinas ESDM Sultra Nomor;540/1052 tanggal 2 Oktober 2015 terkait pertimbangan teknis serta Surat Kepala Dinas ESDM Sultra Nomor;540/1149 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Kegiatan usaha pertambangan,merupakan suatu persekongkolan jahat karena mengesampingkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Direktur LSM Lider, Herman Syahruddin menegaskan bahwa keterangan dengan bukti bukti tersebut sudah sangat jelas dan terang maka dirinnya meminta ketegasan para menegak hukum, mulai dari pihak Kepolisian RI beserta jajarannya, Kejaksaan Agung berserta Kajati dan Kajarinya serta Komisi Anti Rusuah yakni KPK, kiranya bersikap tegas dalam penegakkan hukum, karena kegiatan penambangan illegal hingga sinyalir adanya persekongkolan jahat, korupsi berjamaah yang sangat merugikan perekonomian negara dalam sebuah izin pertambangan yang sangat khusus dan istimewa yakni IUP OP PT WIL. (A Arsyad)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

yusril

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *