Home » Berita Terpopuler » KPK Temukan Sepuluh Persoalan Pengelolaan Pertambangan

KPK Temukan Sepuluh Persoalan Pengelolaan Pertambangan

MySultra – Kendari

Hasil Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya sepuluh persoalam terkait pengelolan pertambangan sebagaimana yang diamanatkan Udang-Undang, namun belum selesai hingga saat ini.

Dalam siaran Pers Humas KPK Johan Budi yang diberikan kepada wartawan di Kendari, Kamis (19/6) di sela- sela acara Kordinasi dan Supervisi Atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menyebutkan,Kesepuluh persoalan itu antara lain renegosiasi kontrak (34KK dan 78PKP2B), peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengelolaan dan pemurnian hasil tambang mineral batubara, penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan serta peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation).

Lima persoalan lainnya, Yakni pelaksaan kewajiban pelaporan secara regular, pelaksanaa kewajiban reklamasi pasca tambang, penerbitan aturan pelaksanaan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerqal dan Batu Bara, penegembangan sistim data dan informasi, pelaksaan pengawasan, dan pengoptimalan penerimaan negara.

Karena itu, kata Johan Budi, KPK melakukan upaya pencegahan terjadinya tindakpidana korupsi dengan melakukan kegiatan kordinasi dan supervise atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di 12 provinsi termasuk Sulawesi Tengggara (Sultra).”Ini dimaksudkan untuk mengawal perbaikan system dan kebijakan pengelolaam PNBP mineral batubara” tulis Johan Budi.

Disebutkan, salah satu persoalan, misalnya pada data produksi batu bara pada 2012 yang tidak akurat antara Ditjen Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM yang mencatat sebesar 288,5 juta ton, sedang pada data BPS 466,3 juts ton.”Kalau selisih ini dihitung sebagai penerimaan pajak yang hilang, maka terdapat potensi hilangnya penerimaan pajak yang hilang sebesar 28,5 trilyun pada 2012.

Sementara itu, Ditjen Minerba juga mencatat, sejak 2005-2013, piutang Negara tercatat sebesar 1,308 milyar rupiah, terdiri dari iuran tetap 31 milyar rupiah atau 2,3 persen dan royalty sebesar 1.277 milyar atau 97,6 persen. Sedangkan jumlah piutang pada 12 provinsi yang dilakukan korsup sebesar 905 milyar rupiah atau 69 persen dari total piutang. Terdiri dari iuran tetap sebesar 23 milyar rupiah dan royalty sebesar 882 milyar rupiah. Piutang ini berasal dari 1.659 perusahaan dari total 7.501 IUP yang ada di 12 provinsi.

Dari Rekapitulasi data per April 2014 Ditjen Mineral, terdapat 10.922 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Sebanyak 6.042 telah berstatus clean & clear (CNC) dan 4.880 sisanya berstatus non CNC.Tak hanya soal status CNC, persoalan lain adalah masih banyaknya pemegang IUP yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data ditjen Pajak Maret 2014, ada 7.754 perusaan pemegang IUP, 3.202 diantaranya belum teridentifikasi NPWP-nya. (Sudirman Duhari)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *