Home » Berita Terpopuler » KPK Tak Gentar Dengan Ancaman Bupati Buton
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

KPK Tak Gentar Dengan Ancaman Bupati Buton

JAKARTA, MY SULTRA.COM –  “KPK telah berulang kali menghadapi praperadilan dalam kasus yang ditangani. Kami tentu akan lakukan hal yang sama dengan praperadilan manapun,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (2/1/2017)., seperti dikutip Suara.com

Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak gentar dengan ancaman Tersangka Samsu Umar Saimun dengan mengajukan ke pengadilan melalui gugatan praperadilan. KPK dalam menghadapi Bupati Buton, Sulawesi Tenggara tersebut tidak lagi membuat waktu untuk membuat strategi baru, karena strategi yang digunakan sama seperti sebelumnya.

Sementara terkait isi perkara, Febri tidak mau mengomentarinya. Oleh karena itu, yang dipersiapkannya dalam melawan gugatan Samsu hanya lah terkait prosedur penetapan tersangka saja.

“Terkait dengan substansi perkara, pengujian bukti akan dilakukan di persidangan perkara pokok,” katanya.

Samsu dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Buton Samsu Umar mengaku pernah memberikan uang Rp1 miliar untuk Akil sekitar Tahun 2012. Hal itu disampaikan Samsu saat bersaksi pada sidang Akil.Menurutnya, pemberian uang tersebut berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK. Uang itu dikirim ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akil, Ratu Rita Akil.

“Saya transfer ke CV Ratu Samagat Rp1 miliar,” kata Samsu saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 4 Maret 2014 silam.

Sebelumnya, penyidik KPK sudah menjerat sejumlah kepala daerah dan pihak-pihak lain yang memberi suap ke Akil agar dimenangkan dalam gugatannya di MK. Mereka yang terjerat dalam kasus Akil ini, di antaranya mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana dalam Pilkada Lebak, Banten. (*/Dir)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...