Home » Headline » KPK Perpanjang Penahanan Nur Alam
Jubir KPK Febri Diansyah
Jubir KPK Febri Diansyah

KPK Perpanjang Penahanan Nur Alam

KENDARI, MYSULTRA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang waktu penahanan Gubernur Sulawesi Tenggara (nonaktif), Nur Alam.” Sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, setelah 20 hari, penanahanan dapat di perpanjang 40 hari, 30 hari dan 30 hari atau total 120 hari selama masa penyidikan,” kata jubir KPK, Febri Diansyah kepada wartawan ketika bersilaturrahmi dengan jajaran pengurus PWI Sultra di Kendari Senin (31/07/2017).

Menurut Febri, sesuai dengan pasal 21 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, penahanan tersangka ada yang disebut dengan syarat obyektif dan subyektif dan ada juga yang namanya dduga keras melakukan tindak pidaa. Untuk menetapkan sesoorang sebagai tersangka, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya bukti permulaan yang cukup.

Seperti diketahui,   Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam Rabu (05/07/2017) langsung ditahan dan dipakaikan rompi orange oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa selama kurang lebih tujuh jam.. “KPK melakukan penahanan terhadap tersangka NA  untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta waktu itu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung menunjukan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Brigjen (Purn) H M Saleh Lasata sebagai Pelaksan Tugas (Plt) Gubernur Sultra setelah Nur Alam ditahan oleh KPK.

“Nanti siang pukul 14.30 saya serahkan SK Plt Gubernur Asultra kepada Wagub Sultra agar pemerintahan tidak kosong dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung menunjukan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Brigjen (Purn) H M Saleh Lasata sebagai Pelaksan Tugas (Plt) Gubernur Sultra setelah Nur Alam ditahan oleh KPK., kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (06/07/2017).

Nur Alam dalam perkara ini disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK) resmi menahan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sultra dalam persetujuan dan penerbitan IUP di wilayah Provinsi Sultra 2008-2014.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp50 miliar dari Richcorp Internasional yang dikirim ke bank di Hong Kong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri.

Richcorp, melalui PT Realluck International Ltd (saham Richcop 50 persen), merupakan pembeli tambang dari PT Billy Indonesia.
Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan KPK pada 15 Agustus 2016 karena diduga melakukan perbutan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan  mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, KPK belum melakukan penahanan terhadap Nur Alam walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2016.

Nur Alam juga pernah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal I Wayan Karya menolak seluruh permohonan praperadilan Nur Alam yang dibacakan pada 12 Oktober 2016.

Sementara itu, Ahmad Rifai salah satu kuasa hukum Nur Alam mengatakan bahwa penahanan terhadap kliennya itu memang merupakan kewenangan KPK.

“Memang penahanan ini kan kewenangan KPK secara subjektif. KPK memang dalam KUHAP itu memiliki kewenangan untuk menahan seseorang apalagi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka,” katanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Namun, ia mengingatkan jika tidak ada kerugian negara kemudian tidak ada pihak siapa pun yang dirugikan, semestinya itu akan menjadi bahan pertimbangan.

“Sekali lagi bahwa ini adalah bentuk subjektivitas dari penyidik untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. Tentu kami tidak bisa mengatakan itu sesuai atau tidak, yang jelas kewenangan subjektif ini lah yang dipakai KPK dalam melakukan penahanan 20 hari ke depan,” kata Rifai seperti dilansir Antara (*/Ican/Dir)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Muhammad Poli

DPRD Sultra Desak Eksekutif Segera Serahkan Draf APBD-P

KENDARI, MY SULTRA.COM – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ...

UKW ok

Pembekalan Peserta Uji Kompotensi Wartawan Anggota PWI

KENDARI, MY SULTRA.COM – Sebanyak 22 orang wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi ...