Home » Headline » Keputusan MK, PSU Lagi, Masyarakat Muna Mengaku Sudah Lelah

Keputusan MK, PSU Lagi, Masyarakat Muna Mengaku Sudah Lelah

MUNA, MY SULTRA.COM – Keputusan Mahkamah Konstitusi Kamis (12/05/2016) yang memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra)  ditanggapi berapagam oleh masyarat setempat. Ada yang menanggapi postif namun ada juga yang menanggapi negatif bahkan mengaku sudah lelah setelah terkuras waktu tenaga bahkan dana.

“Penonton saja sudah lelah apalagi pemain”. “Tapi ada juga bagusnya ada kesempatan untuk memunculkan kebenaran. Jadi masyarakat harus bersabar” ujar warga lainnya memimpali.

Seperti diketahui MK memutuskan Sengkjeta Pilkada Muna agar KPU kembali melakukan PSU lagi untuk 2 TPS yakni TPS4 Kelurahan Wamponiki dan TPS4 Kelurahan Raha 1 .PSU tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari setelah keputusan.

Pada PSU lalu, sesuai perintah  MK, PSU dilakukan selain di dua TPS tadi juga di TPS 1 Marobo.Namun pada PSU kedua kali ini TPS 1 Marobo dinilai tidak bermasalah.

Pasangan Calon Bupati Muna-Wakil Bupati Muna masing-masing nomor Urut 1 Rusman Emba – Malik Ditu (Rumah Kita) , Nomor Urut 2 Arwaha –Samuna dan Nomor Urut 3 Baharuddin – Lapili (Dokter Pilihanku)

Pada Pilkada 9 Desember 2015 lalu, Pilkada unggul 33 suara, namun digugat Rumah Kita di MK, hingga MK memutuskan untuk melakukan PSU di tiga TPS tadi. PSU 22 Maret lalu, Dokter pilihanku unggul 1 suara, namun total perolehan suara Rumah Kita dari seluruh TPS di KBUPaten Muna dari 2 kali pemungutan suara ternyata ungguk 93 suara.Maka kedua pihakpun mengklaim kemenangan sebelum MK memutuskan.

PSU Maret Lalu, di TPS 4 Wamponiki, Rumah kita meraih 194 suara, Dokter Pilihanku 164 suara sedang di TPS 4 Raha 1 Rumah kita 243 suara, Dokterpilihanku 193, hanya menyisakan 1 suara untuk pasangan putera Muna (ICAN).

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *