Home » Headline » Keluarga Besar Latoma Datangi Kantor DPRD Konawe

Keluarga Besar Latoma Datangi Kantor DPRD Konawe

UNAAHA, MY SULTRA.COM –Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar Latoma datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), selasa (25/07/2017). Mereka menuntut kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk segera melakukan perbaikan inprastruktur jalan yang sampai saat ini diketahui rusak parah.

Jalan itupun tidak bisa dilalui lagi disaat masyarakat Kec.Latoma akan membeli kebutuhan sebilan bahan pokok di wilayah Kota Unaaha. Puluhan masyarakat itupun menganggap bahwa mereka terkesan di anak tirikan oleh Pemkab Konawe.

Pendemo itu juga berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Pemkab Konawe tidak merata karena, masi banyak bagian-bagian penting yang dianggap bisa menopang kesejatraan masyarakat  tetapi tidak dilakukan perbaikan jalannya.

Mereka juga meminta agar DPRD setempat bersama Pemkab Konawe untuk segera meninjau lokasi jalan yang dinyatakan rusak parah.

“Kami meminta kepada Pemkab Konawe untuk segera memasukan Latoma sebagai salah satu wilayah perioritas pembangunan akses jalan yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat melakukan aktifitasnya,” ungkap Roland saat menyampaikan orasinya.

Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara, ST,MM saat menerima pendemo menjelaskan, pihaknya akan memerintahkan Komisi II bersama Pemkab Konawe dalam hal ini Dinas terkaid untuk segera turun kelapangan meninjau jalan yang rusak parah itu.

“Hari kamis (27/07/2017) saya akan perintahkan Komisi II DPRD bersama dinas terkaid untuk turun lapangan, kalau perlu langsung dilakukan perbaikan, jika tidak selesai, tahun 2018 mendatang jalanan tersebut akan menjadi perioritas,” tutupnya.

Penulis: Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...