Home » Berita Terpopuler » Kapolda Akan Pelajari Kasus Dugaan Aliran Dana PT DRI ke Polisi

Kapolda Akan Pelajari Kasus Dugaan Aliran Dana PT DRI ke Polisi

MySultra – Kendari

Kapolda Sultra, Brigjen Pol. Arkian Lubis mengatakan pihaknya akan mempelajari adanya laporan dugaan aliran dana PT.Dharma Rosadi Internasional (DRI) kepada sejumlah aparat penegak hukum,  termasuk kepolisian. “Saya akan pelajari dulu apalagi itu katanya kasus 2011 sebelum saya disini,” katanya menjawab pertanyaan wartawan dalam keterangan pers akhir tahun di Mapolda Sultra di Kendari, Selasa 29/12/2014).

Seperti ramai diberitakan media massa, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari , Sulawesi Tenggara (Sultra), mencurigai adanya keterlibatan penegak hukum dalam kasus penyuapan yang terjadi pada PT. Dharma Rosadi Internasional (DRI) yang beroperasi di Kabupaten Kolaka sepanjang tahun 2011-2012. LBH Kendari mengaku akan melaporkan maslah ini ke KPK.

Menururut Ketua LBH Kendari, Anselmus Masiku, Total Suap PT. DRI Rp 25,9 Miliar: Mengalir ke TNI-Polri-Kejaksaan-Dinas-Media-LSM. Anselmus Masiku mengatakan, setelah menganalisis persoalan di PT.DRI terkait penggelapan yang dilakukan oleh Direktur Operasional Tubagus Riko Riswanda alias Riko pihaknya menemukan adanya aliran dana ke beberapa penegak hukum dan penyelenggara negara yakni kepolisian, TNI, kejaksaan, dinas kehutanan, pertambagan, media, dan LSM.

Anselmus pun membeber aliran dana ke sejumlah lembaga tersebut dengan rincian, kepolisian sekitar Rp 8 miliar, TNI Rp 2,8 miliar, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra sebanyak Rp 1,8 miliar, Dinas Pertambangan Kolaka senilai Rp 130 juta, media koran cetak dan televisi sebanyak Rp 345 juta, Kejaksaan Negeri Kolaka sebanyak Rp 650 juta, dan LSM sejumlah Rp 345 juta.

“Jika dijumlahkan seluruhnya sebanyak Rp 25,9 miliar yang dananya itu mengalir sejak tahun 2011-2012,” tutur Anselmus dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (14/12/2014).

Anselmus menambahkan, dana tersebut mengalir dari pucuk pimpinan tertinggi hingga terendah dan yang paling banyak menerima yaitu kepolisian dan TNI. Secara garis besar, aliran dana terbagi tiga, yakni melalui rekening secara langsung ke bank sebanyak 25 transaksi, ATM sebanyak puluhan transaksi, dan via dana cash sebanyak belasan kali.
“Pada via dana cash ini sangat besar sebab disebutkan oleh terpidana bahwa ada fee khusus operasional untuk Polda Sultra,” jelas Anselmus dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (14/12/2014).

Menurut Anselmus, dengan adanya pengakuan tersebut, seharusnya penegak hukum melakukan penelusuran karena telah ada lampiran bukti laporan keuangan sejak Januari 2011 sampai April 2012, termasuk kuitansi dan dokumen lainnya.

Kasus ini, kata Anselmus, sesungguhnya merupakan persoalan pengelolaan tambang di kawasan hutan, tapi penyidik Polda Sultra mempersempit kasus tersebut menjadi tindak pidana biasa. Padahal, jika ditelisik lebih jauh, hal itu merupakan kejahatan korporasi berupa pelanggaran lingkungan, kehutanan, dan pertambangan.

“Kasus ini bukan lagi merupakan gratifikasi tetapi sudah masuk dalam kategori suap karena terpidana telah menyebutkan dana yang dikeluarkan untuk para penyidik di Mabes Polri adalah sebesar Rp 2 miliar,” tambahnya.

Oleh karena itu, terdakwa Riko seharusnya dijadikan sebagai justice collaborator, yaitu orang yang terlibat dalam kasus itu tetapi dia mau bersuara dan harus dilindungi. Anselmus sendiri mengaku sudah sering melaporkan kasus-kasus serupa namun pihak penyidik kepolisian tidak pernah menindaklanjuti laporan tersebut.

Kasus ini bermula ketika Riko dilaporkan oleh pihak PT. DRI atas kasus penggelapan dalam hubungan kerja saat dirinya menjabat Direktur Operasional PT DRI. Kasus ini telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Kolaka sesuai putusan nomor 287/Pid.B/2012/PN.KLK tanggal 25 Oktober 2013 dengan hukuman empat tahun penjara.

Riko sempat melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Sultra, tetapi justru hukumannya ditambah menjadi lima tahun dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya.(Sudirman.D)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *