Home » Berita Terpopuler » Kadis Sosial Konawe Ditetapkan Jadi Tersangka

Kadis Sosial Konawe Ditetapkan Jadi Tersangka

UNAAHA, MY SULTRA.COM –Reserse Kriminal (Reskrim) Unit Dua Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Sosial setempat yang berinisial (IS) bakal jadi tersangka. pasalnya kadis tersebut di duga menyalahgunakan wewenang dan mengelola anggaran yang tidak sesuai dengan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA).

Penyalahgunaan tersebut berasal dari dua pos mata anggaran, yaitu anggaran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak Rp.330.000.000 dan anggaran bantuan Kelola Usaha Bersama (Kube) Rp.326.198.090, Dari dua pos mata anggaran tersebut. Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) AKP.Yunar Hotma Parulian Sirait.SIK melalui Kanit Dua Tipikor, Bripka Imam Supardi.SH setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi penerima dan pengelola kegiatan, ternyata Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang di buat oleh Dinas Sosial Konawe, sesuai fakta hasil pemeriksaan itu piktif.

“Jadi LPJ yang di buat oleh bendahara sebagai acuan PPTK saat belanja di toko pikar tani, sesuai hasil pemeriksaan di lapangan terutama pemilik toko yang bersangkutan LPJ yang di buat oleh dinas tidak benar, yang benar mereka belanjakan hanya Rp.77.000.000 juta. Sementara dalam LPJ pembelanjaannya sebesar Rp.145.650.000, sisanya tidak ada. jelasnya.

Begitupun untuk belanja pasir sebanyak Rp.4.500.000 tidak ada sama sekali, padahal dalam LPJ tertulis. Seterusnya pembelanjaan bahan baku kayu, sesuai hasil pemeriksaan selaku penerima tidak sesuai salah satunya ada yang bertanda tangan sebanyak Rp.25.000.000 pakta yang dibayar hanya sebanyak Rp.7.000.000 dan terindikasi piktif karena penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan DPA.

Sedangkan untuk pembelanjaan KUBE kata Imam, untuk pembelanjaan ternak sapi bendahara Dinas tersebut membuat LPJ yang di dalamnya, penerimanya itu di berikan uang sebanyak Rp.200.000.000 juta, sementara saat di kroscek kelapangan faktanya yang bersangkutan hanya menerima uang sebanyak Rp.94.500.000. Bahkan jumlah sapi yang di terima oleh setiap kelompok tidak sesuai.

Demikian juga dengan pembelanjaan ternak kambing, anggarannya sebanyak Rp.300.000.000 juta, yang di belanjakan hanya sebanyak Rp.30.000.000 juta, hal itu juga di lakukan oleh PPTK berinisial (IR), anggaran ini bearasal dari dana APBD tahun anggaran 2015.

“Jadi setelah berbelanja ada dua nota yang di buat, yang satunya asli dan satunya nota kosong yang sudah di tanda tangani oleh yang bersangkutan penerima dana saat belanja, nota kosong itulah yang di isi oleh pengelola anggaran dan di sesuaikan dengan DPA,” ujarnya.

Sedangkan indikasi kerugian Negara belum bisa di pastikan dan masi menunggu ekspos bersama BPKP.

Penulis: Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *