Home » Berita Terpopuler » Kades Tongauna Dituding Gelapkan Raskin

Kades Tongauna Dituding Gelapkan Raskin

. Demo : FP3S menggelar aksi di kantor DPRD Kolaka. Mereka menduga Kades Tongauna telah menyelewengkan Raskin.
MySultra – Kolaka

Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Perhimpunan Pemuda Pemudi Sultra (FP3S) menggelar aksi di kantor DPRD Kolaka, senin (15/9). Mereka menduga Kades Tongauna telah menyelewengkan Beras Miskin (Raskin).

Korlap FP3S, Suwarno bersama Rahmat, Arsal dan Sulkin dalam orasinya mengungkapkan, Kades Tongauna diduga melakukan penyelewengan Raskin. Sebagian masyarakat yang sudah membayar justru dikembalikan uangnya sementara beras masih ada. Sebagian warga sama sekali tidak pernah mendapatkan Raskin selama Tongauna menjadi desa persiapan.

Mereka juga menilai kades Tongauna selalu memotong gaji aparatnya dengan cara memaksa. Jika aparatnya tidak menuruti langsung dipecat, bahkan ada aparat yang selama ini mengabdi tidak pernah diberikan gajinya. Massa juga menyayangkan sikap BPMD Koltim saat ditemui yang memberikan jawaban kalau mereka akan memanggil dan melakukan pembinaan pada Kades Tongauna, sementara tindakannya dinilai kejahatan besar, pelanggaran hukum dan HAM yang seharusnya diproses, sehingga memunculkan pertanyaan kalau terjadi konspirasi.

Selain itu, mereka juga mengkritisi pengangkatan Pj. Kades yang dinilai melanggar PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang sudah diundangkan tanggal 3 Juni 2014. Seharusnya yang menjadi Pj. Kades adalah dari PNS, tapi oleh Pj. Bupati Koltim dan BPMD Koltim tidak menggunakan aturan tersebut.

Karena itu, FP3S menyatakan sikap, mendesak DPRD Kolaka untuk memanggil Pj. Bupati Koltim terkait persoalan ini, mendesak DPRD Kolaka memanggil BPMD Koltim, camat Uesi dan Kades Tongauna terkait penyelewengan raskin dan pemotongan gaji aparat, mendesak Pj. Bupati Koltim mengganti kades persiapan yang dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan, mendesak Polres Kolaka memproses kasus hukum yang dilakukan oknum kades Tongauna.

Atas aksi FP3S, wakil ketua DPRD Kolaka, Suaib Kasra yang menerima demonstran menyatakan, UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa efektif berjalan tahun 2015, sehingga kalau ada desa yang mengalami kekosongan bisa diisi PNS atau tokoh masyarakat sesuai edaran Mendagri yang berlaku tahun 2014. Meski demikian, walaupun PNS tapi bermasalah, Bupati bisa memberhentikan. Begitupun jika ada tindakan hukum supaya diserahkan ke ranah hukum.

Begitupun Joni Syamsuddin mengungkapkan, setelah Koltim mekar, banyak pejabat salah kapra sehingga ada kesan DPRD tidak punya fungsi disana. Dia mencontohkan dalam pembahasan APBD tidak perna dilibatkan DPRD Kolaka. Seharusnya Bupati Koltim mengundang 12 DPRD dari Koltim supaya bisa diawasi. Begitupun terkait Raskin, jika ada bukti dan ada saksi supaya laporkan ke penegak hukum, karena penyelewengan raskin sudah masuk pidana korupsi.

Sementara itu, ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir menyatakan, setelah pertemuan ini akan melakukan koordinasi dan mengundang anggota DPRD Kolaka yang berada di wilayah timur sekaligus mengutus kesana, serta akan memanggil Pj. Bupati Koltim untuk memberikan klarifikasi. (Armin)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *