Home » INDONESIA » Jasmerah HPN
Maskot HPN Real ok

Jasmerah HPN

JANGAN lupakan sejarah! Itulah kata-kata bijak yang harus direnungkan anak bangsa, terlebih lagi masyarakat pers di negeri ini yang lagi demam tinggi—berupaya mengubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Presiden Soekarno pernah mengingatkan rakyat pada puncak peringatan HUT Proklamasi RI pada 17 Agustus 1966, dengan tegas dinyatakannya bahwa: “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Jasmerah)”.

Presiden Pertama RI itu memberi judul pidatonya: Karno mempertahankan garis politiknya yang berlaku “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah” – seperti dikutip dari Wikipedia. Dalam pidato itu, Bung Karno mengatakan negeri ini menghadapi tahun yang gawat, perang saudara, dan seterusnya. Sangat beralasan jika anak-anak bangsa tidak mengerti dengan sejarah, ia akan mudah tergelincir terjerembap karena dikelabui penjajah.

Apalagi tidak memiliki kemampuan pengetahuan tentang sejarah. Banyak orang masuk jurang dibuatnya. Rabu siang lalu (18/4/2018), Dewan Pers diketuai Yosep Stanley Adi Prasetyo menggelar rapat ingin mengubah tanggal peringatan HPN yang dirayakan setiap 9 Februari. Rapat tersebut digelar karena ada usulan dari dua organisasi pers, yakni AJI dan IJTI.

Persoalannya adalah mengapa harus diperdebatkan lagi mengubah tanggal HPN tersebut? Energi bangsa ini terkuras hanya masalah seremonial yang bersifat kekinian belaka. Dan sangat tidak elok ketika Dewan Pers mempersoalkan sementara pemerintah menetapkan tanggal peringatan HPN berdasar pada surat keputusan presiden (keppres).

Dewan Pers sudah membikin gaduh. Mengapa? Katakanlah dalam sebuah penerbitan berkumpul di situ anggota PWI, AJI, dan IJTI. Hanya karena gara-gara tanggal HPN—sesama mereka berdebat. Apakah telur atau ayam duluan? Ini berimplikasi pada kinerja di dalam newsroom. Harusnya, Dewan Pers membicarakan kondisi pers seperti kompetensi wartawan yang dihadapi organisasi pers, verifikasi perusahaan pers, maraknya hoaks.

Sejarah dunia mencatat bahwa bangsa Indonesia dinyatakan merdeka oleh secarik kertas berjudul Proklamasi yang diteken Soekarno-Hatta. Setelah itu diakui bangsa lainnya. Begitupun tanggal penetapan peringatan HPN. Proses penetapannya sangat panjang. Kala itu di Nusantara ini hanya ada satu organisasi tempat bernaungnya wartawan yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Belum ada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) apalagi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Lahirnya PWI di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara ini. PWI lahir setahun setelah Indonesia merdeka, yakni 9 Februari 1946 di Surakarta. Pada 9—10 Februari itulah, wartawan dari berbagai kalangan surat kabar seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Mereka adalah wartawan pejuang dan pejuang wartawan. Heroik dan dramatis sangat karena satu tekad membela kehormatan bangsa dan negara.

***

Sedangkan organisasi AJI dideklarasikan pada 7 Agustus 1994 di tengah impitan kekuasaan Orde Baru yang terus membelenggu kehidupan pers. IJTI sendiri terbentuk pada 30 Juni 1998, pasca-Orde Baru tumbang. Dan perlu dicatat! Yang membidani lahirnya tanggal HPN adalah Dewan Pers sendiri. Karena hari jadi HPN mulai dibicarakan pada sidang ke-21 Dewan Pers pada 19 Februari 1981 di Kota Bandung.

Jauh sebelumnya, HPN telah dibahas dalam Kongres ke-28 PWI di Padang pada tahun 1978. Salah satu keputusan kongres adalah menetapkan hari bersejarah memperingati pers secara nasional. Pada akhirnya, Presiden Soeharto menetapkan HPN diperingati setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan hari ulang tahun PWI berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 5/1985 tertanggal 23 Januari 1985.

Jika Dewan Pers ingin mengubah tanggal peringatan HPN,  logika hukumnya harus mencabut dahulu Keppres No. 5/1985 berdasar pada alasan-alasan yang kuat. Keinginan berubah dari tanggal 9 Februari menjadi 23 September berdasarkan ditandatanganinya UU No. 40/1999 tentang  Pers. Hanya dengan alasan itukah? Sementara pers di negeri ini mempunyai sejarah perjuangan yang sangat penting dalam mengawal Pancasila dan Negara Kesatuan RI (NKRI).

Dalam perjalanannya, pers nasional mengalami dinamika sebelum Orde Baru melawan penjajah, juga setelah Orde Baru tumbang. Yang jelas setiap rangkaian peringatan HPN di era Orde Baru hingga saat ini—masyarakat pers tidak merugikan negara dalam penyelenggaraannya. Bahkan, berupaya meningkatkan wawasan dan kompetensi wartawan serta anak-anak bangsa lainnya. Pameran media, konvensi nasional media massa, contohnya. Pada pertemuan konvensi, banyak pakar dan tokoh hadir untuk membahas isu-isu penting dan strategis bagi kehidupan pers dan bangsa ini.

Selain itu, setiap tahun di HPN ada anugerah jurnalistik dan pers untuk pekerja pers, bakti sosial, serta hiburan rakyat. Dan tuan rumah tempat penyelenggaraan HPN banyak mengambil manfaatnya. Tidak sedikit pejabat dan tokoh bahkan duta besar serta presiden ikut hadir dalam puncak peringatan hari bergengsi tersebut. Karena HPN menjadi ajang silaturahmi serta tempat menyatukan pikiran bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Seperti pada puncak peringatan HPN 2010 lalu di Palembang—komponen pers berkomitmen melaksanakan Piagam Palembang isinya: memberikan standar kualitas pers dari sisi pemberitaan, sumber daya manusia, serta ratifikasi standar perusahaan pers. Wujudnya? Hingga kini terasa sekali manfaat HPN. Paling tidak ada standardisasi penghasilan yang layak bagi wartawan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi wartawan.

Mana yang lebih penting diurus oleh Dewan Pers, mengubah tanggal HPN atau merealisasikan Piagam Palembang dalam meningkatkan kualitas pers? Tidaklah bergengsi menjadi pengurus Dewan Pers hanya untuk urusan tidak prinsip bagi kemajuan pers. Saatnya memverifikasi ulang dan aktual perusahaan pers serta wartawan yang tergabung dalam organisasi pers, sehingga terlihat jelas profesionalnya. Itu yang lebih penting dilakukan!  ***( Penulis Iskandar Zulkarnain Wartawan Lampung Post)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

ASN

Enam aktifitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran ASN

JAKARTA, MYSULTRA.COM – Untuk membantu pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (Hoax) dan ujarn kebencian bermuatan ...

Ilustrasi Bom Bunuh Diri

Persyataan Sikap PWI Pusat Soal Teror Bom

Sehubungan dengan aksi terorisme dan pemberitaan pers tentang tindak teorisme tersebut, dengan ini PWI Pusat ...