Home » Headline » Jabatan Sarmadan Sebagai Ketua KPUD Konawe Dianggap Ilegal
Ketua KPUD Konawe Sarmadan

Jabatan Sarmadan Sebagai Ketua KPUD Konawe Dianggap Ilegal

UNAAHA, MY SULTRA.COM – Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), yang saat ini diduduki oleh Sarmadan menggantikan Hermansyah Pagala dianggap ilegal, hal tersebut dikatakan oleh Rizal Pasolong,SH, yang tak lain adalah pengacara Hermansyah Pagala.

Risal Pasolong,SH menuturkan, tindakan Ketua KPU Sultra, saat menerbitkan Keputusan Pemecatan terhadap Hermansyah Pagala waktu menjabat sebagai Ketua KPU Konawe dan salah seorang anggota Komisioner atas nama Asran Lasahari Tahun 2014 berdasarkan Putusan DKPP tidak prosedural.

Pasalnya, berdasarkan PTUN Kendari dan Putusan MA Nomor:551/K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015, dan putusan MA No. 05/G/2015/PTUN.KDI, juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 K/TUN/2016 yang diputus Tanggal 21 April 2016, pemecatan itu di batalkan dan diperintahkan untuk mengembalikan Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari ke posisi semula.

“Artinya Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari harus kembali menjadi anggota KPU Konawe,” ujar Risal Pasolong,SH.

Karena punya landasan hukum, kata Rizal, Surat Keputusan KPU Sultra soal Pergantian Antar Waktu telah dinyatakan Batal dan Tidak Sah, Sejak tanggal 21 April 2016, tindakan Komisioner untuk menggantikan Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari menjadi illegal. Pasalnya, dasar pemecatan mereka telah dinyatakan batal dan tidak sah.

“Jika kejadian ini terus berlanjut, takudnya  menimbulkan masalah baru, yaitu adanya dugaan tindak pidana Penggelapan jabatan. Dimana seharusnya Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari sudah harus menerima hak mereka berupa honor sebagai anggota KPU, bukan kepada komisioner yang SK Penganggakatannya telah dibatalkan,” jelasnya.

Kata Risal, selaku kuasa hukum Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari. Pihaknya, bakal mengajukan permohonan eksekusi terkait Putusan MA No.551 K/TUN/2015 di PTUN. Kendati KPU Sultra masih menunggu petunjuk dari KPU RI, itu alasan yang tidak mendasar bagi Risal. Pasalnya, mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota adalah kewenangan KPU Provinsi.

“Perlu dipahami, saat SK Pemberhentian di keluarkan oleh KPU Provinsi, itu tidak ada permohonan petunjuk kepada KPU RI, nanti setelah ada putusan MA baru meminta petunjuk, sama halnya memaksa KPU RI untuk terlibat dalam persoalan ini,” ungkapnya.

Merasa kliennya dirugikan, Risal bakal mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat I KPU Provinsi, Tergugat II Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Tergugat III adalah KPU RI.

“Gugatan kami sudah teregistasi dengan Nomor: 20/PDT.G/2016/PN.KDI. Hal tersebut kami lakukam karena sudah terlalu banyak kerugian Hermansyah Pagala sebagai klien,” tegasnya.

Ketua KPU Konawe saat ini, Sarmadam saat dikonfirmasi oleh awak MYSULTRA.COM memberikan komentar tidak terlalu banyak, pihaknya hanya mengatakan pemecatan dan  pengangkatan anggota KPU dan Ketua KPU merupakan wewenang KPU Provinsi.

“Saya tidak bisa komentari, ini bukan wewenang saya. Silahkan konfirmasi di KPU Provinsi, KPU provinsi yang lebih tahu secara detailnya,” singkat Sarmadan.

Penulis: Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *