Home » BISNIS » IUP Istimewa PT Waja Inti Lestari Illegal
Herman

IUP Istimewa PT Waja Inti Lestari Illegal

KOLAKA, MY SULTRA.COM – ​Keberanian Badan Penanam Modal Daerah-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP) Provinsi Sultra mengeluarkan persetujuan perubahan titik koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Waja Inti Lestari (WIL) dari Surat Keputusan (SK) Nomor 502 Tahun 2013 kembali ke IUP SK nomor 351 Tahun 2010 menimbulkan pidana khusus dan pidana pertambangan.

​Pasalnya, sebagaimana diungkapkan Direktur Lembaga Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra Herman Syahruddin, bahwa melegitimasi terjadinya pidana khusus dan kejahatan berjamaah dibidang pertambangan. ​SK Nomor 502 Tahun 2013 semula menjadi pegangan PT WIL untuk melakukan aktifitas penambangan yang memporak-porandakan kawasan hutan produksi (HPT) di Desa Muara Lapaopao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dan dimata Kementerian Kehutanan belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

​“Akibatnya, Kementerian Kehutanan lewat team Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) menangkap pimpinan Cabang PT WIL beserta sejumlah pimpinan perusahaan yang menjadi joint operational (JO) medio November 2013, dan membawa mereka menjadi pesakitan,”ungkap Herman, selasa (21/6/2016).

​Dijelaskan, pasca penangkapan seluruh pimpinan perusahaan langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan, sebab mereka melakukan kegiatan penambangan di areal HPT yang juga merupakan kawasan hutan moratorium.

​Buah dari penambangan di kawasan hutan tersebut kata Herman, Pengadilan Negeri Kolaka lewat putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN.KKa dan Putusan Nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.Kka tanggal 25 Oktober 2014, pimpinan PT WIL beserta perusahaan JO-nya akhirnya divonis bersalah dengan hukuman berat. Syamsul Bahtiar Bin Abd Rahim selaku Direktur Cabang PT WIL divonis 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 500 juta. H Farid Wadjim S.Pdi, MM Bin H Abdul Cholis divonis 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda Rp 300 juta dan Amir Bahtiar Bin Ucup Mudiya selaku komisaris PT Emin Indonesia divonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 300 juta, Sementara pimpinan PT Shenniu Mining Indonesia Mr Zhang YongYue divonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 300 juta.

​SK Nomor 502 Tahun 2013 tentang penataan ulang titik koordinat yang dikeluarkan mantan pelaksana tugas (Plt) Bupati Kolaka H Amir Sahaka, ujar Herman secara tegas membatalkan lampiran 1 (titik Koordinat) dan Lampiran 2 (peta wilayah) IUP SK Nomor 351 Tahun 2010 yang ditandatangani mantan Bupati Kolaka H Buhari Matta.

​“Anehnya, tanggal 19 Oktober 2015 BKPMD-PTSP Provinsi Sultra mengeluarkan surat keputusan berisi persetujuan penataan batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT WIL Nomor:269/BKPMD-PTSP/X/2015 ditanda tangani pimpinan Drs H Masmuddin, M.Si atas nama gubernur Sultra,”bebernya.

​Dari surat BKPMD-PTSP ini, lanjut Herman mengaktifkan kembali IUP OP SK Nomor 351 Tahun 2010 Tanggal 12 April 2010. Dengan keputusan tersebut, SK Nomor 502 Tahun 2013 Tanggal 26 Agustus 2013 dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berarti cacat hukum dan dinilai Illegal.

​Apakah perubahan-perubahan titik koordinat itu dibenarkan? Dengan tegas Herman menyatakan, perubahan titik koordinat merupakan pidana pertambangan sebagaimana diatur pada Pasal 165 undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK bertentangan dengan UU dan menyalahgunakan kewenangnya, diberi sanksi pidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta,”kutipnya.

​​Ditegaskan, SK 502 Tahun 2013 milik PT WIL hasil penataan ulang titik koodinat jelas-jelas merupakan IUP baru dengan listas bujur perpindahan titik koordinat sejauh 8 KM, sementara terhitung Oktober 2012 Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menerima lagi data IUP yang diterbitkan pemerintah daerah untuk diregistrasi sebagai data nasional IUP.

IUP dengan lampiran Titik Koodinat Peta Pertambangan setelah ditandatangani Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II Wilayah Sulawesi, berarti IUP Operasi Produksi status CnC menjadi data Nasional IUP pada Dirjen Minerba Kementrian ESDM RI sebagaimana IUP dan titik koodinat yang diajuhkan saat pengurusan CnC.

Rekonsiliasi Nasional IUP, kata Herman dipertegas dengan Surat Dirjen Minerba kepada Para Gubernur dan Bupati/walikota Se-Indonesia No.680/30/DJB/2013 tanggal 22 April 2013. Surat tersebut berisi hal Penetapan WP (WUP, WPN dan WPR). Maka tanggapan Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dengan Peta Wilayah Pertambangan Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota telah ditentukan oleh Gubernur, Bupati/walikota se- Pulau Sulawesi.

“Penentuan Wilayah Pertambangan (WP) Gubernur, Bupati/walikota se- Pulau Sulawesi ditindak lanjuti dengan Hasil Rekonsiliasi Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI dengan Gubernur dan Bupati/walikota se-Pulau Sulawesi pada tanggal 13 Juni 2013,”ujarnya.

Hasil Rekonsiliasi Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi lanjut Herman kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumbe Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi No: 2737 K/30/MEM/2013 tanggal 3 Juli 2013. Keputusan Menteri ESDM RI Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi tersebut sebagai dasar hukum data Nasional IUP.

“Mangacu aturan diatas, perubahan titik koodinat dan peta wilayah pertambangan pada IUP operasi produksi status CnC PT WIL dapat disimpulkan suatu rekayasa atau kongkalikong para pelaku kebijakan pada instansi terkait dan dikategorikan pidana Pertambangan dan pemufakatan hajat,”tegasnya.

Artinya, beber Herman perubahan titik koodinat dan peta wilayah pertambangan pada IUP operasi produksi status CnC dengan menambah titik koodinat baru dan tidak bertalian, maka perusahaan pertambangan tersebut dapat dipastikan tidak lagi berstatus CnC sebagaimana data Nasional IUP pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI.

Selain tindak pidana pertambangan dan pemufakatan hajat, Herman juga mengakui keberanian PT WIL mengangkut dan menjual tumpukan Ore sebanyak 300.000 MT hasil produksi lalu yang merupakan hasil penambagan illigal pada titik koordinat SK 502 serta diduga keras juga sebagai barang bukti milik negara dengan menggunakan “surat sakti” dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditegaskan, “surat sakti” dimiliki PT WIL untuk beraktifitas di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang masuk sebagai Hutan Moratorium dan sampai hari ini status hutan tersebut belum berubah berasal dari BKPMD- PTSP dan dari Dinas ESDM Propinsi

Herman menjelaskan, Surat Nomor:269/BKPMD-PTSP/X/2015 berisi tentang persetujuan penataan batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT WIL
“Dari surat BKPMD-PTSP inilah, Dinas ESDM Sultra mengeluarkan surat bernomor: 540/1149 tanggal 20 Oktober 2015. Surat tersebut keluar sehari setelah BPMD-KTSP mengeluarkan surat ke PT WIL,”tambahnya.

Sementara surat Kepala Dinas ESDM Sultra yang ditanda tangani pelaksana harian Kepala Dinas Ir Andi Asis, M.Si itu disebutkan kalau PT WIL sudah dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan antara lain penambangan, pengangkutan, penjualan dan pengelolaan lingkungan hidup sesui IUP dimiliki PT WIL.

Menurut Herman, dokumen-dokumen itulah dijadikan sebagai “surat sakti” bagi PT WIL untuk kembali beraktifitas di lokasi titik koordinat SK Nomor 502 Tahun 2013 untuk mengangkut dan menjual ore hasil produksi lalu yang mana keseluruhan lahannya seluas 210,3 hektar telah dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan RI sesuai putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor:62/Pid.SUS/2014/PN.KKa tanggal 25 oktober 2014.

Bahwa “Surat sakti” dimiliki PT WIL, menurut Herman, dalam konsederan menimbang ditegaskan bahwa hasil evaluasi terhadap penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah IUP PT WIL berdasarkan SK Bupati Kolaka Nomor 502 Tahun 2013 tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Maka segala produk hasil penambangan serta hasil penjualan Ore ke China sesuai SK 502 Tahun 2013 adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan alias cacat hukum dan Illegal.

Itu artinya, SK Nomor:351 Tahun 2010 yang ditanda tangani mantan Bupati Kolaka H Buhari Matta sebagai dasar IUP PT WIL kembali diaktifkan, sementara sisa hasil penambangan sebanyak 300.000 MT yang telah diangkut dan dipindahkan dan sebagian besar telah dijual antar propinsi dengan memakai kapal tongkang, serta hasil penjualan ore nickel ke China sebanyak 11 kapal berkapasitas 50.000 MT/kapal atau setara 550.000 MT merupakan produk hasil penataan ulang titik koordinat SK 502 tahun 2013 dianggap cacat hukum dan Illegal merupakan kejahatan massif dan korupsi berjamaah yang sangat merugikan perekonomian Negara.

Ia juga mengungkapkan, selain SK 502 tahun 2013 yang dinilai cacat hukum dan Illegal karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut SK Kepala BKPMD-PTSP Sultra, lalu bagaimana dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor; 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa telah berkekuatan hukum tetap.

“Inilah yang disinyalir bahwa SK Kepala BKPMD PTSP Sultra nomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015, Surat Kepala Dinas ESDM Sultra Nomor;540/1052 tanggal 2 Oktober 2015 terkait pertimbangan teknis serta Surat Kepala Dinas ESDM Sultra Nomor;540/1149 tanggal 20 Oktober 2015 perihal kegiatan usaha pertambangan, merupakan suatu pemufakatan jahat karena mengesampingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,”katanya.‎(A Arsyad)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *