Home » Berita Terpopuler » Inilah Penyebab MK Perintahkan Lagi PSU di Muna

Inilah Penyebab MK Perintahkan Lagi PSU di Muna

JAKARTA, MYSULTRA.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (12/05/2016) kembali memeritahkan KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muda 2015,” ujar Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis seperti yang dilansir Antara.

Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Muna untuk kembali PSU karena Mahkamah memandang KPU Kabupaten Muna belum melakukan validasi data secara maksimal di dua TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
“Maka Mahkamah memandang perlu memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto.
Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah memerintahkan supaya PSU dapat kembali dilaksanakan paling lama tiga puluh hari kerja sejak dibacakannya putusan.

“Melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil PSU tersebut paling lambat tujuh hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten,” ujar Arief. Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna,Sulawesi Tenggara  belum melakukan validasi data secara maksimal, dalam pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Muna 2015.

“Mahkamah berkeyakinan bahwa pihak termohon (KPU Kabupaten Muna) belum melakukan validasi data secara maksimal,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto ketika membacakan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis seperti dilaporkan Antara. Berdasarkan laporan hasil PSU yang diterima oleh Mahkamah, ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih di tiga TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 3 Kelurahan Wamponiki, dan TPS 1 Desa Marobo.

Ada pun pemilih yang tidak memenuhi syarat di TPS 4 Kelurahan Raha I berjumlah 41 pemilih, sementara pemilih tidak memenuhi syarat di TPS 3 Kelurahan Wamponiki berjumlah 76 pemilih, dan pemilih tidak memenuhi syarat di TPS 1 Desa Marobo berjumlah 57 pemilih.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah kemudian memandang diperlukan untuk adanya pemungutan suara ulang kembali di dua TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. “Berkenaan dengan TPS 1 Desa Marobo, oleh Panwas dilaporkan adanya validasi namun tidak terdapat bukti pendukung sebagaimana halnya terjadi di dua TPS lainnya,” ujar Aswanto.

Oleh sebab itu, Mahkamah kemudian memandang tidak perlu untuk melaksanakan PSU kembali di TPS 1 Desa Maromo.
Terkait dengan PSU kembali, Mahkamah memerintahkan supaya PSU dapat dilaksanakan paling lama 30 hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah.

“Melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil PSU tersebut paling lambat tujuh hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Adapun permohonan perkara sengketa Pilkada Muna ini dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, LM. Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu.

Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pilkada Kabupaten Muna yang sebagian dinyatakan oleh Mahkamah terbukti benar.

Atas dasar itu, Mahkamah kemudian memerintahkan PSU di tiga TPS di Kabupaten Muna, yang diselenggarakan pada 22 Maret 2016. Namun dalam laporan yang diterima oleh Mahkamah, KPU Kabupaten Muna dianggap masih belum melakukan validasi data kependudukan secara tepat sehingga diperlukan PSU kembali (*/ICAL).

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *