Home » Headline » Ini Sanggahan Sekda Konawe Saat Disebut tak Tahu Aturan oleh Bawahannya
  • Sahrulla saat memberikan penjelasan kepada sejumlah wartawan yang didampingi oleh Sekda Konawe Ridwan Lamaroa kanan

  • Sekda Konawe dinilai Menyalahi Aturan

    Klik Gambar Untuk Membaca Berita Lengkapnya...

Ini Sanggahan Sekda Konawe Saat Disebut tak Tahu Aturan oleh Bawahannya

Sebelum melakukan mutasi, Sekda dan BKD sudah membentuk Baperjakat. Sehingga semua yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya

UNAAHA, MYSULTRA.COM – Setelah mendengar MT Syahlan melontarkan bentuk protesnya terhadap Sekrtaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Lamaroa yang dinilai tidak tahu aturan kepegawaian, Ridwan melalui Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah menyangga tudingan tersebut.

Sahrullah, mengatakan tuduhan yang dimaksud oleh Staf Ahli Bupati Konawe Bidang Hukum dan Pembangunan itu tidak benar adanya. Pihaknya mengaku enggan merespon berlebihan pernyataan itu. Terkait laporan Syahlan di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pihaknya sudah menyiapkan sanggahan. Materi sanggahan tersebut telah ia siapkan lengkap dengan peraturan yang menguatkan.

“Syahlan memasukan laporan ke KASN sepuluh poin. Kami sudah membuat jawabannya, berdasarkan peraturan yang ada. Kapanpun kami siap jika dipanggil untuk meluruskan permasalahan ini,” ungkapnya.

Terkait 10 poin yang dilaporkan, Sahrullah membeber salah satunya. Misalnya laporan bahwa Sekda tidak bisa melantik pejabat eselon II, III dan IV. Ia merujuk pada PP No.18 Tahun 2016 tentang ASN. Untuk menjawab masalah tersebut, pihaknya merujuk pada PP No. 63 Tahun 2009 Junto PP No. 09 Tahun 2003 tentang wewenang dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. Aturan itu juga diperkuat dengan adanya Perbup No. 13 A Tahun 2013 tentang pendelegasian wewenang bidang kepegawaian lingkup Pemda Konawe. Di situ dinyatakan bahwa jika Bupati berhalangan maka bisa digantikan oleh wakilnya saat melakukan pengukuhan atau pelantikan. Jika Wakil Bupati berhalangan maka bisa diwakilkan oleh Sekda Konawe atas dasar adanya surat perintah dari Bupati.

“Makanya Sekda itu diperkenankan melakukan pelantikan berdasarkan perintah Bupati. Dan kalau yang dimaksud Syahlan adalah pengukuhan pejabat pada tanggal 16 Desember 2016, maka perlu diketahui bahwa sebelum pelantikan Sekda sudah mendapat surat perintah dari bupati sehari sebelumnya,” jelasnya.

Adanya tudingan Syahlan yang mengatakan bahwa mutasi pegawai tidak melalui Baperjakat juga dibantah Sahrullah. Kata dia, BKD dalam menjalankan tugasnya tetap berdiri pada aturan yang ada. Sehingga tidak benar jika ia berkata demikian.

Penulis: Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...