Home » Berita Terpopuler » Gubernur Sultra Tolak Revisi UU Minerba

Gubernur Sultra Tolak Revisi UU Minerba

Kendari – MySultra:

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, menolak adanya  keinginan sekolompok orang untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang mineral dan batubara (minerba) dengan maksud agar pemerintah kembali membuka kran impor bahan mentah hasil tambang mineral tanpa harus membangun pabrik pemurnian (smelter).

“Saya minta kepada pemerintah pusat untuk tidak merespon keinginan tersebut sebab jika UU tesebut direvisi lagi, atau dibuka kran ekspor bahan mineral tambang mentah maka akan berdampak negaratif secara sistemik baik secara politik, maupun ekonomi,” pinta Nur Alam dihadapan staf khusus Menteri ESDM, Dr. Ir Said IDu di Kendari Rabu (15/04/2015) pada acara Pertemuan Pegelola Sumber Daya Mineral Sultra Tahun 20015.

Lebih jauh Nur Alam mengungkapkan, jika UU tersebut direvisi dengan membuka kembali kran ekspor mineral mentah maka yang akan mendapat keuntungan hanya para investor , produk yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah yang signifikan karena hanya mengekspor mineral  campur tanah dan air sementara tenaga kerja yang diserap sangat sedikit sehingga tidak mungkin bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menanggapi pernyataan Nur Alam, staf khusus Menteri ESDM, DR.Ir Said Idu menyatakan setuju dengan pendapat Nur Alam.”Saya setuju itu, sebab, kalau kembali diizinkan untuk mengekspor bahan mentah, maka negara atau daerah ini tidak akan mendapat nilai tambah yang besar, dan yang bisa mengambil keuntungan hanya investor. Akan terjadi banyak permainan tanpa ada kepastian hukum. Dan itu berarti kita mundur lagi,” katanya ketika ditanya wartawan.

Seperti diketahui, UU Mineral No 4 ahun 2009 telah dirumuskan dan disyahkan sejak tahun 2009, namun diberlakukan 12 Januari 2014. Undang Undang ini, mewajibkan semua bahan baku mineral seperti emas, nikel, bauksit, biji besi, tembaga dan batu bara terlebih dahulu diproses melalui smelter sebelum diekspor.

Pelalui proses ini dapat meningkatkan kandungan mineral dan meningkatkan nilai tambah, menyerap banyak tenaga kerja serta mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar pertambangan.

Diakui Nur Alam maupun Said Idu, UU tersebut telah menurunkan volume dan nilai ekspor mineral selama beberapa tahun terakhir ini. “Tapi dampaknya hanya sebentar saja, tapi begitu investor sudah membangun smelter maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Said Idu.

Menjawab pertanyaan wartawan, Said Idu menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan Nur Alam yang tertekad dan sekaligus meminta kewenangan yang besar untuk menertibkan perusahaan pertambangan di daerah ini. “Saya setuju, gubernur atau provinsi yang menyelidiki, pusat yang menyidik dan yang mengeksekusi gubernur,” tegas Said Idu.

Sebelunya Gubenur mengeluhkan terlalu banyakknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh para bupati di daerah ini.”Banyangkan jumlah pemegang IUP di daerah ini sudah mencapai 480 dengan penguasaan lahan sudah melebihi 30 persen luas wilayah sampai sapai ada IUP yang masuk kawasan hutan lindung bahkan kolong rumah penduduk. Saking ramenya IUP, ada IUP yang ditandatangani dipanti pijat,” ujar Nur Alam yang disambut  tawa oleh  hadirin. (Dir)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *