Home » Berita Terpopuler » Gaji Belum Dibayarkan, Banyak PNS di Konawe Malas Berkantor
Ilustrasi PNS

Gaji Belum Dibayarkan, Banyak PNS di Konawe Malas Berkantor

UNAAHA, MY SULTRA.COM – Seperti biasa Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), tiga Januari harusnya gaji mereka sudah dibayarkan, ironisnya sampai saat ini pembayaran gaji mengalami keterlambatan.

Bahkan karena keterlambatan pembayaran gaji beberapa pegawai di SKPD terlihat banyak yang absen masuk kantor.

“Memang hampir setiap awal tahun gaji PNS selalu terlambat dibayarkan, karena awal tahun, kemungkinan diatas tanggal 15 januari barulah gaji mereka akan dibayarkan,” ujar PLt.Sekretaris Daerah (Sekda) Kab.Konawe, H.Ridwan,S.sos,M.si, saat di temui di ruangannya, Jumat (08/01/2016).

Katanya, pemerintah pusat biasanya terlambatan untuk mentranfers gaji PNS, kemungkinan sebelum 15 januari dana tersebut sudah masuk di rekening Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Bersyukur saja pembahasan anggaran bisa lebih cepat, karena keinginan pemerintah pembayaran gaji PNS bisa tepat waktu,” tuturnya.

Ditambahkan, perlu diketahui berakhirnya tahun anggaran di 2015 tidak berarti dengan berakhirnya semua persoalan, terutama soal administrasi.

Masih banyak kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang perlu dilengkapi administrasinya.

Karena Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sultra bakal turun untuk mengaudit pada pertengahan Januari.

“Maka dari itu sebelumnya BPK turun, kesempatan SKPD untuk melengkapi pertagung jawabannya, seperti SPPD dan lainnya,” ungkapnya.

Katanya, sebelum 15 Januari DPA tiap SKPD bakal dibagikan, supaya secepatnya gaji para PNS dibayarkan.

Penulis: Rido.

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *