Home » Headline » Formasi Tolak Revisi UU Korupsi

Formasi Tolak Revisi UU Korupsi

UNAAHA, MYSULTRA.COM – Forum masyarakat sipil (Formasi) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak keras atas adanya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan tersebut dilakukan dengan cara berdemonstrasi di depan halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe.

Sekaligus mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe agar segera menyampaikan penolakannya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia (DPR-RI).

Dalam orasinya Muh,Hajar mengatakan, upaya revisi UU KPK yang bakal dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR-RI merupakan bentuk nyata pelemahan KPK secara sistematis dan masip oleh para pelaku koruptor di Negara Indonesia.

Bahkan dirinya menyatakan Negara Indonesia jangan kalah dengan para pelaku koruptor, yang saat ini menjadi pendukung direvisinya UU tersebut.

“Kami meminta kepada ketua PDI perjuangan Hj.Megawati Sukarno Putri untuk bertagung jawab dalam menjaga nama baik dan nama besar KPK, mengingat KPK adalah sebuah prestasi emas, karena tidak terbantahkan lagi bahwa KPK adalah karya besar pemerintah, maka dari itu saya berharap agar Megawati memerintahkan kader PDI perjuangan yang berada di DPR-RI untuk menolak revisi UU KPK,” tegas Hajar saat menyampaikan orasinya, Senin (22/02/2016).

Hajar juga meminta kepada seluruh stakeholder bangsa Indonesia untuk bahu membahu menolak dan melawan bentuk penghancuran bangsa Indonesia dari niat busuk para oknum pelaku koruptor, yang berupaya untuk merencanakan revisi UU KPK.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Gusli topan sabara, saat menyambut demontran mengatakan, pihaknya sangat mendukung atas gerakan yang bangun oleh masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil Konawe (Formasi).

Pasalnya jika melihat dari sisi partai selaku sekretaris DPD PAN Konawe, iyapun tidak sepakat atas adanya revisi UU KPK, apa lagi perwakilan PAN di DPR-RI keras melakukan penolakan atas revisi UU KPK.

“Saya sangat salut dan mendukung dengan adanya gerakan penolakan tersebut, walaupun aspirasi kalian tidak langsung di sahuti setidaknya kita semua bisa berupaya untuk melakukan penolakan revisi UU KPK,” kata Gusli.

Untuk menunjukan bukti penolakannya terhadap revisi UU KPK, sebagai ketua DPRD Konawe ia juga ikut serta bertanda tangan di spanduk yang di bawa oleh demonstran.

Rencananya spanduk tersebut bakal di bawah ke DPR-RI sebagai bentuk penolakan seluruh stakeholder yang berada di Konawe.

Penulis: Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Seri tulisan merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik ...

Kemendagri Jelaskan Kedua Kasus KTP-el Adalah Murni Tindak Pidana.

Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), through Mendagri Tjahjo Kumolo Beroperasi Langsung menyampaikan penjelasannya, Berlangganan penanganan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *