Home » Headline » FGD Aksi HAM Enam Sasaran Prioritas

FGD Aksi HAM Enam Sasaran Prioritas

MySultra – Kendari

Focus Group Discussion (FGD) tentang Ranham yang diikuti perwakilan Bappeda, Biro Hukum se Kabupaten Kota dan  jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki enam sasaran prioritas.

Ke enam sasaran prioritas tersebut yakni, pertama Penguatan Institusi Pelaksana Ranham, ke dua Penyiapan Pengesahan dan Penyusunan Bahan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM.

Ke tiga, Penyiapan Regulasi, Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang – undangan dari perspektif HAM, ke empat, Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang HAM, ke lima,Penerapan Norma dan Standar serta ke enam, Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ilham Djaya dalam paparannya dihadapan pesrta FGD menjelaskan, terdapat perbedaan Ranham (Rencana Aksi Hak Asasi Manusia) yang digelar saat ini dengan tiga kegiatan ranham pada tahun – tahun sebelumnya.

Menurut Ilham Djaya, Dalam rapat inter kementerian yang dikoordinasikan oleh Bappenas pada 28 November 2014 lalu, telah dibahas dan disepakati bahwa, dalam upaya penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM, telah dilakukan berbagai inisiatif oleh Pemerintah, di antaranya melalui, Pencanangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) periode 1998 -2003, 2004-2009, dan 2011-2014, serta sedang disiapkan Ranham 2015 – 2019 yang diusulkan untuk ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Penyiapan RAN Penyandang Disabilitas 2014 – 2019, yang diusulkan untuk ditetapkan dengan Perpres,Adanya  Strategi  Nasional  Akses  Terhadap  Keadilan (SNAK) yang telah di-launch pada 16 Oktober 2009.

Dalam pelaksanaannya, Ranham, RAN Penyandang Disabilitas dan SNAK memerlukan  adanya dukungan dalam bentuk payung hukum (Perpres).

Melihat bahwa substansi dalam berbagai inisiatif tersebut pada intinya adalah sama yakni, Penghormatan,Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM yang saat ini telah diusulkan oleh Bappenas,didukung oleh UKP4, agar dibentuk 1 Perpres yang didalamnya memuat substansi Ranham, RAN Penyandang Disabilitas, SNAK dan berbagai RAN di bidang HAM, dengan tidak akan menghilangkan/mengecilkan/mengurangi substansi masing-masing.

Perpres dan lampirannya hanya akan berisi substansi umum/arah yang akan dilaksanakan pada tahun 2015- 2019.

Sebagai penjabaran dan pelaksanaan Ranham, setiap tahun akan diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Aksi HAM yang memuat aksi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden  Nomor 75 Tahun 2015 (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2015.

Selanjutnya, Perpres dimaksud diundangkan pada tanggal 23 Juni 2015 dan dipublikasikan melalui Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 144.

“Ini Ranham ke empat, merupakan penggabungan berbagai aksi dalam RAN Disabilitas, Stranas Akses terhadap keadilan dan RAN lansia dengan Ranham sebagai payung hukumnya”.terang Ilham Djaya, Rabu (5/8) di Aula kantor Gubernur Sultra.

Kata dia, perbedaan lain mengenai kepanitiaan yang diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan Kementerian, Lembaga dan Pemda.”Penanggung jawab Pemerintah Provinsi adalah Gubernur, sedangkan tingkat Kabupaten Kota adalah Bupati, Walikota,”jelas Ilham Djaya.

Kemudian kata Ilham, Anggota Sekretariat Bersama RANHAM merupakan wakil dari, Kemenkumham,Kemensos, Kemendagri, dan Bappenas.”Kalau Ranham sebelumnya Anggota Sekretariat RANHAM Nasional hanya berasal dari Kemenkumham dan berkedudukan di Direktorat Jenderal HAM,”tuturnya.

Menurutnya, perbedaan lain masih ada sehingga Ranham ke empat tahun 2015 hingga 2019 ini merupakan penggabungan tiga Ranham sebelumnya.

Asiisten I Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Sarifuddin Safaat menyambut baik kegitan peduli HAM tersebut.”Semua stockholder  wajib meningkatkan Penghormatan,Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM utamanya dalam penyusunan peraturan daerah (Perda),”katanya.(Mas’ud)

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *