Home » Berita Terpopuler » Fantastis, Pungli di BKD Konawe Capai Rp.240 Juta
Kepala BKD Konawe, H.Bastaman saat di konfirmasi oleh awak Mysultra.com.

Fantastis, Pungli di BKD Konawe Capai Rp.240 Juta

UNAAHA, MY SULTRA.COM –Luar biasa, Pungli yang diduga terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra), jika diakumulasikan bisa mencapai Rp.240 juta, cukup fantastis juga angkanya. Benar atau tidak, kabar adanya pungli di BKD awalnya terdengar dari kicau seorang PNS yang hendak mengurus Kartu Pegawai (Karpeg).

Pria yang enggan disebutkan namanya itu, mengaku harus menggeluarkan uang senilai Rp.300 ribu untuk mengurus administrasi.  Namun Kabid PP dan Mutasi Pegawai BKD Konawe, Kaswan membantah pungutan tersebut. Kata dia, kalau pun ada, itu bersifat ikhlas dari mereka yang meminta Karpegnya untuk diurus secepatnya.

Kepala BKD Konawe, Bastaman Djasrun M, saat di konfirmasi mengaku, pihaknya belum mendapatkan soal pungli itu. Ia juga mengatakan, kalaupun ada yang berbau uang, itu adalah ucapan terimakasi mereka yang hendak diuruskan Karpegnya. Namun kata dia, memang tidak ada biaya untuk pengurusan Karpeg.

Ia mengungkapkan, mereka yang saat ini tengah mengurus Karpegnya adalah PNS K2 yang terangkat 2014 lalu. Jumlah mereka mencapai 800 orang. Mereka wajib memiliki Karpeg, sebagai syarat kenaikan pangkat dan urusan kepegawaian lainnya.

“Biaya yang Rp.300 ribu itu, kemungkinan besar adalah inisiatif para PNS sendiri. Yah, mungkin karena mereka ingin pengurusan Karpergnya cepat selesai. Sebab pengurusannya juga bukan di sini, tapi di Makassar,” jelasnya.

Menurut Bastaman, untuk mengurus hal tersebut memang membutuhkan waktu. Sementara pegawai BKD yang mengurus Karpeg ke Makassar hanya diberi biaya SPPD selama 3 hari saja.

“Nah, bagaimana kalau mereka di sana sampai dua minggu untuk menyelesaikan Karpegnya? Di sisi lain, sudah jadi rahasia umum juga kalau pengurusan yang seperti itu butuh biaya lain. Misalanya untuk membayar pegawai di sana biar urusannya cepat,” jelasnya.

Lanjut Bastaman,”uang pengertian” itu tidak terlalu besar. Kata dia, di tingkat provinsi biaya seperti itu bisa mencapai Rp500 ribu, hanya untuk pengurusan kenaikan pangkat, dan tidak pernah dipersoalkan, karena pengurusannya kadang sampai ke pusat.

“Saya tidak senang kalau di depan mereka bilang ikhlas, tapi di belakang bicara lain dan mengkambinghitamkan kami. Kalau modelnya seperti ini, nanti saya tidak akan uruskan Karpegnya lagi,” marahnya.

Dalam kasus ini, ada tiga informan yang sudah mengaku telah membayar Rp300 ribu. Satu diantaranya, bahkan sempat ada yang diminta membayar hingga dua kali. Kabar dari ketiga narasumber itu menyatakan, jika rekan-rekannya yang lain juga dimintai sebanyak Rp.300 ribu.

Asumsinya, jika 800 PNS yang mengurus Karpeg harus membayar sebanyak Rp.300 ribu, maka totalnya bisa mencapai Rp.240 juta. Saat asumsi tersebut coba kami tanyakan ke Bastaman, dirinya langsung menepis. “Ah, itu hitung-hitungannya lagi LSM. Tidak benar itu,” tutupnya.

Penulis: Rido

Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Avatar
Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *