Home » Berita Terpopuler » DPRD Sultra Rekomendasikan Cabut Larangan Perdagangan Pakaian Bekas
DRRD Sultra Hearing Soal Larngan Perdagangan pakaian Bekas
DRRD Sultra Hearing Soal Larngan Perdagangan pakaian Bekas

DPRD Sultra Rekomendasikan Cabut Larangan Perdagangan Pakaian Bekas

Kendari – MySultra.Com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra ahirnya  merekomendasikan agar Peraturan Menteri nomor 51 tahun 2015 tentang laragan perdagangan pakaian bekas agar ditinjau ulang dan mencabut beberapa pasal yang tidak mengandung asas keadilan terhadap pedagang barang bekas

Rekomendasi tersebut dihasilkan setelah DPRD mengadakan hearing dengan pihak pihak terkait dengan masalah tersebut, Senin (07/09/2015).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bea Cukai Kendari,  Hengky Aritonang menegaskan, Wakatobi merupakan satu – satunya daerah sebagai pintu masuk barang bekas menuju sejumlah pasar di Sultra dengan mudus perdagangan antar pulau.

Barang bekas tersebut, disuplay dari Negara Timur Leste, tanpa manifest dan pemberitahuan sehingga Bea Cukai menilai barang tersebut illegal atau penyelundupan.

“Memang titik masuknya yang menjadi kendala bagi kami, namun kami terus berkoordinasi dengan pihak perhubungan, Kepolisian bagaimana penanganan ke depannya,”kata Hengky Aritonang kepada awak media saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Sultra Senin (7/9).

Sementara Kepala Sahbandar Kendari Herwanto membenarkan barang bekas tersebut berasal dari Wanci, Kabupaten Wakatobi.

“Dalam bongkar muat, ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan, manifest yang kami terima tertulis P jadi, mungkin itu pakaian jadi, tidak ada yang mengatakan itu pakaian bekas, kemudian barang itu dari Wanci, Wakatobi menuju Kendari, ini masih bendera merah putih sehingga kami anggap itu antar pulau, “kata Herwanto.

Dikatakan, untuk melihat legalitas isi muatan menjadi tugas institusi Bea Cukai dan KPPP,” Silhkan kalau mau ditangkap, tangkap saja, sementara kami kan hanya berwenang melihat dari segi dokumennya,”terang Herwanto.

Rapat dengar pendapat tersebut, merupakan tindak lanjut atas aksi penolakan Peraturan Menteri 51 tahun 2015 tentang larangan perdagangan pakaian bekas.

Dihadiri Komisi I, II dan III DPRD Sultra, bersama perwakilan pedagang pakaian bekas petinggi Pelindo, Sahbandar, Bea Cukai, Perwakilan Kepolisian dan Pemerintah Provinsi Sultra.(Mas`ud)


Komentar

Komentar

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...

About mysultra

Editor: Sudirman Duhari

Baca Juga

HPN

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers 2019-2022 Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) ...

bangsoet mysultra

Bangsoet : Dari Profesi Wartawan Dapat Jadi Apapun

Jakarta, Kamis 25/10: Ketua DPR Bambang Soesatyo yang pernah menjadi wartawan mengungkapkan, profesi untuk membuka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *